Aspek Perpajakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat

Oleh: Raden Sukma Wardana, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukan ke kawasan berikat diberikan fasilitas pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, pada 9 Agustus 2021, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-9/BC/2021 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, pada 1 September 2021, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak ke kawasan berikat dengan mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut, harus menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 yang mensyaratkan penginputan dokumen persetujuan pemasukan barang ke kawasan berikat  berupa Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah  (SPJM) yang dimiliki oleh Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB) sebelum menerbitkan Faktur Pajak.

Walaupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021  ini sudah lumayan lama diterapkan, pada praktiknya masih ada saja pengusaha kena pajak yang belum memahami bahwa tidak semua Barang Kena Pajak (BKP) yang dimasukan ke kawasan berikat mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut. Selain itu masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau  Jasa Kena Pajak (JKP) ke kawasan berikat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk ketidaktahuan Pengusaha Kena Pajak terkait mekanisme pembuatan faktur pajak atas uang muka yang telah diterima sebelum dilakukan penyerahan BKP ke kawasan berikat. Untuk dapat mengetahui solusi dari permasalahan di atas, yuk kita simak penjelasan berikut ini.

Fasilitas PPN Tidak Dipungut

Jenis pemasukan barang ke Kawasan Berikat yang berasal dari luar daerah pabean dan/atau dari tempat lain dalam daerah pabean yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut meliputi barang yang dipergunakan sebagai bahan baku, bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, barang modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat, barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi, barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara, hasil produksi yang dimasukkan kembali dan/atau hasil produksi Kawasan Berikat lain sepanjang pemasukan barang tersebut bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat dan harus berkaitan dengan kegiatan produksi.Agar dapat dipahami dengan jelas BKP apa saja  yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan yang tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, silahkan disimak contoh-contoh berikut.

Contoh 1: Bahan bakar yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut adalah bahan bakar yang diperlukan untuk menjalankan barang modal seperti bensin, minyak solar, LPG  yang diperlukan untuk menjalankan mesin, peralatan pabrik, forklift, conveyor belt. Sedangkan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan operasional perusahaan dan bahan bakar genset bukan untuk keperluan produksi tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.

Contoh 2: Peralatan kantor yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut adalah barang yang digunakan untuk menunjang administrasi kegiatan perkantoran dan bersifat tidak habis pakai, serta hanya digunakan di dalam kawasan berikat seperti server komputer, komputer (Personal Computer), mesin fotokopi, printer tidak termasuk  tinta/toner.Sedangkan meja kantor, kursi, lemari berkas, alat tulis kantor, laptop, peralatan yang digunakan didalam dan diluar Kawasan Berikat (moveable) tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.

Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN/PPnBM jo. UU HPP, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Namun dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Barang Kena Pajak maka faktur pajak harus dibuat pada saaat penerimaan pembayaran.Untuk memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 pada tanggal 09 Agustus 2021, PDKB harus telah memiliki SPPB atau SPJM sebelum Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak penjual.

Dengan demikian, terhadap penerimaan uang muka sebelum penyerahan BKP, bagi PDKB yang belum memiliki SPPB atau SPJM pada saat penerimaan pembayaran, maka PKP penjual harus membuat faktur pajak dengan kode transaksi 01 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Sedangkan bagi PDKB yang telah memiliki SPPB atau SPJM pada saat penerimaan pembayaran, maka PKP penjual harus membuat faktur pajak dengan kode transaksi 07 sesuai dengan ketentua perundang-undangan pada saat penerimaan pembayaran uang muka dan tidak boleh menggunakan faktur pajak gabungan.

Pada saat pembuatan faktur pajak di aplikasi e-Faktur, PKP juga harus memahami bahwa satu dokumen persetujuan pemasukan barang (SPPB) hanya dapat digunakan untuk pembuatan satu faktur pajak, dan satu faktur pajak hanya dapat merujuk pada satu dokumen persetujuan pemasukan barang (SPPB). Satu dokumen SPPB dapat digunakan untuk pembuatan lebih dari satu faktur pajak atas penerimaan pembayaran sebelum terjadinya penyerahan BKP yaitu dengan memberikan tanda centang  pada pilihan “uang muka” pada saat pembuatan faktur pajak.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.