Padang, 30 Mei 2023 – Di tengah turbelensi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien dengan catatan pertumbuhan yang kuat dan stabil didorong seluruh komponen PDB. Secara spasial, tren pertumbuhan positif terjadi di semua kawasan, termasuk Sumatera Barat. Perekonomian Sumatera Barat mencatat kinerja positif dengan pengoptimalan peran APBN sebagai shock absorber yakni menjadi instrumen penting yang memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.
Di sisi lain, dalam mendukung transformasi ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, arah kebijakan belanja negara di Sumatera Barat masih difokuskan untuk penguatan spending better. Spending better dalam pelaksanaan APBN bermakna kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal APBN yang sehat dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat
Persiapan ramadhan dan lebaran meningkatkan aktivitas perekonomian pada berbagai sektor ekonomi untuk menyambut diaspora Sumatera Barat. Sumatera Barat menyumbang 7,01 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan 1,53 persen terhadap perekonomian nasional. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2023 tumbuh 4,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Sekitar 67,28 persen PDRB Triwulan I-2023 berasal dari sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi dan industri pengolahan.
Perekonomian Sumatera Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada Triwulan I tahun 2023 mencapai Rp76,27 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp46,66 triliun. Berdasarkan Lapangan Usaha, struktur PDRB TW I 2023 didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 20,97 persen atau senilai Rp16,00 triliun. Sementara itu, berdasarkan komponen pengeluaran, struktur PDRB TW I 2023 didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, dimana komponen ini memberikan kontribusi sebesar 51,83 persen atau senilai Rp39,53 triliun.
Pada triwulan I-2023, konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 6,89% terhadap PDRB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar 1,07%. Terjadinya penurunan di periode ini merupakan tren yang terjadi setiap tahun. Hal ini terkait dengan pola realisasi belanja pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang masih terkonsentrasi di akhir tahun, yaitu di triwulan IV.
Dari sisi ekspor, pada bulan Maret 2023 kegiatan ekspor di Sumatera Barat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Nilai ekspor pada Maret 2023 turun sebesar 14,79 persen dibandingkan Februari 2023, sementara nilai impor naik sebesar 87,73 persen dibandingkan Februari 2023. Dari sisi perkembangan sektor riil (transportasi udara), pada Bulan Maret 2023 terjadi penurunan pada jumlah penumpang pesawat udara yang berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau sebesar 0,63% dibanding bulan Februari 2023. Sedangkan, jumlah penumpang pesawat domestik yang datang melalui Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan sebesar 4,65% jika dibandingkan bulan sebelumnya.
Selanjutnya, secara year on year (yoy) tercatat inflasi sebesar 5,24 persen dengan IHK sebesar 115,25. Namun, berbeda dengan bulan sebelumnya, Provinsi Sumatera Barat pada April 2023 secara month to month (mtm) tercatat mengalami deflasi. Secara mtm, kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat April 2023 adalah kelompok transportasi sebesar 0,11%. Sementera itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil -0,18%. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi pada April 2023, antara lain angkutan antar kota (0,03%), minyak goreng (0,03%), daging ayam ras (0,03%), kendaraan rental (0,03%), dan emas perhiasan (0,02%).
Dalam rangka pengendalian inflasi di Sumatera Barat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat bersinergi dalam mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan. TPID melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi di Sumatera Barat, seperti penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) dan Rakor TPID tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan saat momentum Ramadhan, penyelenggaraan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatera Barat Tahun 2023, penyelenggaraan operasi pasar maupun pasar murah di berbagai titik bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Bulog.
Selain itu, TPID juga melakukan upaya optimalisasi peran Bulog sebagai hub logistis pangan dan TTIC dalam upaya distribusi komoditas pangan, pemantauan harga dan pasokan oleh satgas pangan serta Pemerintah Daerah di beberapa pasar Kabupaten/Kota serta Pencanangan Gerakan Tanam Perkarangan Komoditas Cabai Merah maupun monitoring dan evaluasi keberlanjutan program di beberapa Kabupaten/Kota.
Kinerja Belanja APBN per April 2023 Alami Pertumbuhan
Dari sisi belanja, kinerja Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai Rp2.974,23 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 11,72%. Belanja negara mengalami pertumbuhan disebabkan oleh meningkatnya belanja pemerintah pusat dan TKD. Tumbuhnya Belanja Pemerintah Pusat disebabkan karena meningkatnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Secara rinci, Realisasi Belanja Barang sampai dengan. 30 April 2023 mencapai Rp1.072,99M tumbuh signifikan sebesar 26,76% (yoy). Realisasi Belanja Modal sampai dengan. 30 April 2023 mencapai Rp392,29M tumbuh positif sebanyak 11,28% (yoy). Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan. 30 April 2023 mencapai Rp1.501,39M tumbuh sekitar 3,43% (yoy). Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan. 30 April 2023, tercatat sebesar Rp7,56M terkontraksi sebesar -35,26% (yoy).
Pendapatan Wilayah Sumatera Barat Capai Rp2.523,34M
Pendapatan Wilayah Sumatera Barat telah mencapai Rp2.523,34 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 15,27% (yoy). Penurunan terbesar terjadi pada Pajak Perdagangan Internasional yang terkontraksi 74,42%.
Penerimaan pajak dalam negeri tumbuh positif, terutama didukung oleh meningkatnya setoran PPh Pasal 25 Badan serta setoran PBB Perkebunan dan Minerba. Penerimaan pajak sampai dengan akhir April 2023 tumbuh sebesar 16,46% (yoy) dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,734,58 Triliun atau 30,59% dari target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp5,669,79 Triliun. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari sampai dengan April 2023 tersebut dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik, rendahnya basis penerimaan tahun sebelumnya, dan realisasi belanja daerah yang relatif baik.
Penerimaan pajak per sektor usaha bulan Januari sampai dengan April 2023 secara umum mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor industri pengolahan tumbuh sangat baik seiring dengan kenaikan angsuran PPh Badan dan kenaikan pembayaran PPh 23. Sektor Perdagangan terkontraksi karena adanya penurunan pembayaran PPN dan pergeseran penerimaan pajak dari rekanan pemerintah atas dampak perubahan aturan pemungutan pajak. Sektor Jasa Keuangan tumbuh positif sejalan dengan kenaikan PPh 21 pada bulan januari dan kenaikan setoran tahunan PPh Badan. Sektor Administrasi Pemerintah tumbuh positif atas dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Sektor Transportasi dan Pergudangan terkontraksi karena penurunan setoran tahunan PPh Badan, dan penurunan penjualan Benda Meterai.
Dilihat dari jenis Wajib Pajak, penerimaan Orang Pribadi berkontribusi 8,45%, mengalami normalisasi setoran PPh OP karena penyampaian SPT Tahunan OP pada bulan sebelumnya. Penerimaan Badan berkontribusi 76,30%, dengan kenaikan setoran tahunan PPh Badan sejalan dengan periode penyampaian SPT Tahunan Badan. Penerimaan Pemungut berkontribusi 15,25%, dengan kenaikan setoran PPh 21 dan PPN DN sejalan dengan naiknya aktivitas belanja pemerintah.
Dalam hal kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2023, total realisasi Penyampaian SPT Tahunan di tahun 2023 adalah sebesar 258.258. Capaian ini meningkat sebesar 0,61% dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2022. Peningkatan terbesar terjadi pada SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dari semula sebesar 14.511 menjadi sebesar 15.157 di tahun 2023 atau dengan peningkatan sebesar 4,45%. Selain itu, terkait dengan Pemadanan Data Mandiri (PDM) NIK sebagai NPWP, sampai dengan saat ini, Pemadanan Data Mandiri (PDM) NIK menjadi NPWP di Provinsi Sumatera Barat telah tervalidasi sebanyak 1.051.670 Wajib Pajak dari jumlah 1.333.782 Wajib Pajak OP yang harus dimuktahirkan. Data ini telah setara dengan 78,85% Wajib Pajak OP yang telah dimutakhirkan.
Dari sisi Pajak Perdagangan Internasional, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp290 Miliar (28,52% Target APBN Tahun 2023) yang terdiri dari Bea Masuk mencapai Rp8,505 Miliar (92,15% dari target APBN), dan Bea Keluar mencapai Rp281,5 Miliar (27,94% dari target APBN). Penerimaan Bea dan Cukai mengalami kontraksi sebesar -74,42% (yoy), yang didorong oleh kinerja Bea Masuk yang tumbuh sebesar 78,02% (yoy), dan Bea Keluar terkontraksi sebesar -75,07% (yoy). Pertumbuhan Bea Masuk disebabkan karena adanya impor beras dengan tonase yang cukup besar.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp498,71 miliar atau 37,84% dari target 1.317,78 miliar dan tumbuh 40,67% (yoy), disebabkan karena adanya peningkatan realisasi PNBP yang bersumber dari pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.
Dari sisi pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang, total PNBP per April 2023 adalah Rp3.68 miliar atau 19% dari target Rp19.38 miliar. PNBP ini diperoleh dari tiga kegiatan utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang menghasilkan sekitar Rp2.88 miliar, layanan lelang yang menghasilkan sekitar Rp800 juta, serta pengurusan Piutang Negara yang menghasilkan Rp2,7 Juta.
Selain itu, kenaikan Pendapatan PNBP Lainnya didominasi oleh penerimaan PNBP pada satker di luar satker BLU, baik penerimaan PNBP yang bersifat fungsional maupun yang bersifat umum. Kenaikan Pendapatan BLU salah satunya disebabkan oleh bertambahnya 2 BLU baru di Sumatera Barat yaitu ISI Padang Panjang dan Politeknik Pelayaran. Selain itu,
Kontribusi Transfer ke Daerah Pada APBD
Selanjutnya, sampai dengan 30 April 2023 Kontribusi (Transfer ke Daerah) TKD terhadap pendapatan APBD adalah sebesar Rp 4.852,48 M atau 74,92% dari total pendapatan daerah. Realisasi Belanja TKD TA 2023 sampai dengan bulan April mencapai 31 persen dari pagu anggaran. Penyaluran TKD sampai dengan. 30 April 2023 adalah sebesar Rp6,27 T. Capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp6,80 T. Secara total pagu TKD 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp82,81 M atau sebesar 0,42%. Dari enam jenis dana TKDD, dua diantaranya mengalami penurunan alokasi pagu dari tahun sebelumnya, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar -31,74% dan Dana Alokasi Khusus Fisik -20,97%.
Secara nominal, penyaluran TKD tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat (Rp979,99 M) dan terendah di Kota Solok (Rp153,38 M). Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kota Payakumbuh (36,71%) dan terendah adalah Kabupaten Dharmasraya (25,60%).
Penutup
Di tengah ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global, kinerja perekonomian Sumatera Barat Perekonomian Sumatera Barat di triwulan I mencatatkan kinerja positif dengan pengoptimalan peran APBN sebagai shock absorber. Arah kebijakan belanja negara masih difokuskan untuk penguatan spending better dalam mendukung transformasi ekonomi dan antisipasi ketidakpastian. Kinerja APBN masih mencatatkan pertumbuhan ditopang kinerja penerimaan perpajakan yang masih kuat. APBN tetap solid dan resilien menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dengan tetap mewaspadai perkembangan risiko dan kondisi ekonomi global serta potensi moderasi penerimaan sebagai dampak menurunnya harga komoditas global.
***
- 57 views