Ikuti Sosialisasi, Relawan Pajak Bojonagara Siap Dukung Pemadanan NIK-NPWP

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara mengadakan kegiatan Sosialisasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus Asistensi Pelaporan SPT Tahunan kepada Relawan Pajak di aula KPP, Jalan Terusan Prof. DR. Sutami nomor 2, Kota Bandung (Kamis, 23/2).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh 20 mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dan 20 mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP. Acara sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bandung Bojonagara Iman Permana Ardi Kelana. Dalam sambutannya, Iman Permana menyampaikan ucapan terima kasih kepada 40 relawan pajak yang telah hadir dan bersedia mendukung  program pemerintah yaitu Pemadanan NIK-NPWP.

Hadir sebagai narasumber di acara tersebut adalah Penyuluh Pajak Luski Dean Peryusfita dan Rinda Rachmawati. Luski menjelaskan Tata Cara Pemadanan NIK NPWP sekaligus  mempraktikkan pemutakhiran data melalui situs web pajak.go.id mulai dari pemadanan NIK, verifikasi nomor telepon dan email, serta melengkapi data yang masih belum terisi. Jika data-data tersebut telah diisi dengan benar maka akan muncul tulisan valid.

Luski juga menerangkan tujuan adanya pemadanan NIK menjadi NPWP kepada relawan pajak. “Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan,  tidak  menggunakan NPWP lagi dan hanya perlu menggunakan NIK,” pungkas Luski.

“Apabila adik-adik relawan pajak masih terdapat kendala dalam asistensi nantinya, tolong beritahu kami ya!” ajak Luski. Luski juga menegaskan kepada relawan pajak untuk tetap menjaga integritas dengan tidak menerima gratifikasi dari wajib pajak.

Salah seorang  relawan pajak menanyakan apakah dengan  berlakunya NIK menjadi NPWP maka seluruh penduduk di Indonesia otomatis menjadi wajib pajak. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Penyuluh Pajak Rinda Rachmawati.

“Tentu tidak secara otomatis, hanya penduduk yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi wajib pajak,” jawab Rinda.