Gandeng Polres Jakbar, Kanwil Jakbar Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat mengadakan sosialisasi pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan SPT Tahunan kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta (Kamis, 2/2).

Sosialisasi ini diadakan dalam rangka mengedukasi pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa NPWP orang pribadi menggunakan NIK dengan tujuan perwujudan penggunaan identitas tunggal agar memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Selain itu, disampaikan juga materi mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Barat Herry Setyawan dalam sambutannya menyampaikan harapan agar DJP dan Polri terus menjalin komunikasi, sinergi, dan kolaborasi. Kolaborasi dengan pihak Kepolisian diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam mengamankan penerimaan negara.  “Pajak adalah salah satu sumber utama APBN. Kelangsungan negara salah satunya ditentukan oleh APBN”, ujar Herry.

Paparan materi Tim Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat dan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Jakarta Palmerah. Dalam paparannya, disampaikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk diminta secara mandiri untuk melakukan pemadanan NPWP dengan data kependudukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Kemudian, disampaikan materi mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan mengingatkan kepada para peserta bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Usai penyampaian materi, para peserta diberi kesempatan untuk asistensi penyepadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan serta bertanya terkait materi yang telah disampaikan maupun hal terkait perpajakan lainnya.