Penyuluh Majalaya Sosialisasikan Pajak Dana BOS ke Bendahara SMPN

Tim Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya memberikan edukasi perpajakan kepada Bendaharawan Sekolah Negeri jenjang SMP se-Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Mutiara Hotel and Convention Bandung, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung (Selasa, 22/11).

Kegiatan edukasi dengan materi utama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 ini merupakan bagian dari rangkaian workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk memberikan pemahaman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan setingkatnya. Materi perpajakan disampaikan oleh Penyuluh Pajak Achmad Rizal Fakhrudin dan Nabila Juliani kepada 180 bendaharawan dan operator sistem dari sembilan puluh unit SMP Negeri di Kabupaten Bandung.

Dicky Rizky, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengharapkan dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, belanja pemerintah yang bersumber dari dana BOS ini dapat terserap secara efektif. Belanja pemerintah khususnya pengadaan barang dan jasa oleh unit sekolah telah sebelumnya diarahkan untuk dilakukan melalui laman Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud).

“Bapak Ibu Bendaharawan sekolah ini perlu diedukasi mengenai besaran pajak yang tercantum dalam invoice dari situs SIPLah. Harapannya setelah dijelaskan pajaknya oleh tim dari KPP Majalaya, para bendahara semakin yakin untuk menggunakan SIPLah supaya mereka tidak usah bingung menghitung berapa PPh dan PPN yang terutang. Saat bayar, itu sudah include,” imbuh  Dicky Rizky.

Melalui workshop ini, menurut Penyuluh Achmad Rizal, KPP Pratama Majalaya mendukung upaya Kemendikbud dalam mendorong para pengguna dana BOS untuk memanfaatkan SIPLah.

“Aplikasi SIPLah yang berbasis web ini mampu menghasilkan dokumen keluaran berupa invoice yang di dalamnya telah tercantum harga beli beserta PPh dan/atau PPN yang harus dipungut untuk satu siklus belanja. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPh dan PPN dari sektor pemerintahan,” pungkasnya.