Sampaikan Informasi PKS, Pajak Jateng I Kunjungi Bapenda Jateng

Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mengunjungi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di  Jl. Imam Bonjol No. 8, Semarang (Kamis, 4/11)

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaian informasi awal terkait perluasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Tim Kanwil DJP Jawa Tengah I beranggotakan Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Dyah Sri Rejeki dan Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, Tulus Danaarta. Tim ditemui oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Djoko Pamungkas dan Sub Koordinator Pengembangan Potensi Pendapatan, Dhani Yulianto.

Dyah mengungkapkan bahwa PKS Tripartit sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. “Sampai dengan tahun 2022, sudah terdapat 254 Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi dengan Perjanjian Kerja Sama tiga pihak ini,” ungkap Dyah.

Tulus menambahkan bahwa PKS ini adalah program bersama yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kualitas pertukaran data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak pusat dan pajak daerah. “Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai penghubung antar data dan penerapan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah diberlakukan sejak 14 Juli 2022,”tambah Tulus.

Dhani mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut baik adanya PKS tripartit optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah,  namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini mengacu pada Permendagri mengenai tata naskah kerja sama dengan pemerintah pusat yang menggunakan Nota Kesepakatan.”setelah Nota Kesepakatan baru dibuat perjanjian kerjasamanya,” ujar Dhani.

Djoko menambahkan bahwa Bapenda akan berkoordinasi dengan  Biro Pemerintahan Otonomi Daerah sebagai koordinator Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKD) yang bertugas menyiapkan kerangka acuan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.