Jakarta, 15 Desember 2022 – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jakarta Khusus (Kanwil Khusus) telah melakukan pelimpahan tanggung jawab atas tersangka KNM alias NHM alias DK warga negara korea selatan serta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Tersangka telah melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berupa perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),dan atau tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tersangka diketahui bernama KNM alias NHM alias DK (inisial) merupakan Direktur PT CSI yang melakukan kegiatan usaha bergerak dalam bidang IT yang menghasilkan produk keamanan cyber, CCTV, ecommerce, dan smart building/office. Penyidikan atas KNM alias NHM alias DK (inisial) telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 15 Desember 2022.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Irawan dalam press realase mengatakan bahwa “Tersangka KNM alias NHM alias DK melakukan tindak pidana tersebut di kantor PT. CSI Gedung Menara MTH jalan MT Haryono Jakarta Selatan serta Gedung Telkom Landmark Tower lantai 50 Jl. Gatot Subroto Kavling 52 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dan dilakukan pada masa pajak Februari 2018 s.d. Desember 2018 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PT CSI terdaftar sebagai wajib pajak dan menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Tiga.”
Atas perbuatan tersangka KNM alias NHM alias DK tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp5.062.185.268,- (lima milyar enam puluh dua juta seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan rupiah).
Adapun modus operandi yang dilakukan, PT CSI melakukan transaksi penjualan/penyerahan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak(JKP) berupa produk dan jasa IT berupa smart building office yang merupakan penyerahan yang terutang PPN kepada PT SCC dan PT PI. Atas penyerahan tersebut, telah diterbitkan Faktur Pajak dan telah dilakukan pemungutan PPN sebesar 10% oleh PT. CSI kepada PT. SCC dan PT. PI, namun PT. CSI tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan ke Kas Negara, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di sektor PPN.
Tersangka KNM alias NHM alias DK diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c atau Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Irawan mengapresiasi kinerja para penyidik yang telah memproses kasus ini. Kanwil DJP Jakarta Khusus akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas kasus-kasus penggelapan pajak. “Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keadilan dan untuk menimbulkan deterrent effect atau efek jera sekaligus sebagai upaya pengamanan penerimaan pajak,” ucapnya.
- 63 views