72 Kepala Desa se-Nabire Ikuti Penyuluhan Dana Desa

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nabire melaksanakan kegiatan penyuluhan “Pentingnya Pajak dan Regulasi Pajak dalam pengelolaan Keuangan Kampung” kepada seluruh Bendahara Kampung di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua (Rabu, 9/11). Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian dari Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung untuk 72 Pemerintah Kampung di Wilayah Pemerintah Kabupaten Nabire oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan di hari Selasa dan Rabu tanggal 8-9 November 2022 dan diselenggarakan di dua tempat yaitu di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire dan Aula Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Nabire.

Acara ini dibawakan oleh Zico Ichlasul Jalal dan Nanang Prasetyo Harwinanto sebagai perwakilan dari Kepala KP2KP Nabire yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. “Mari bersama-sama mengamankan penerimaan negara agar dapat memberi manfaat bagi Negara dan Masyarakat Indonesia,” kata Zico.

Materi yang disampaikan adalah mengenai hak dan kewajiban perpajakan dana desa berupa pemotongan/pemungutan dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai. Acara ini kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab.

Selain menyampaikan materi perpajakan, Zico mewakili Kepala KP2KP Nabire mengingatkan kepada para Kepala Desa, agar para Kepala Urusan (Kaur) Keuangan di masing-masing desa untuk menyetorkan dan melaporkan pajak-pajaknya. “Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas pajak jika ada hal-hal terkait perpajakan yang belum dipahami, para petugas pajak siap dan dengan senang hati akan membantu menjelaskan,” pinta Zico kepada para Kepala Desa yang hadir.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan peserta cukup aktif mengikuti sosialisasi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan dari para peserta pada sesi tanya jawab. KP2KP Nabire berharap setelah kegiatan penyuluhan ini, kepatuhan desa-desa di Kabupaten Nabire menjadi lebih baik  dan tidak ada lagi temuan-temuan dari pihak manapun terkait penyalahgunaan dana desa.