KPP Sumsel Babel Gelar Perkara Penghentian Penyidikan Wajib Pajak

Tim penyidik Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel bersama Tim Jaksa dari Kejaksaan Agung dan Tim Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan gelar perkara penghentian penyidikan wajib pajak bertempat di Lounge Lt. 5 Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel), Palembang (Selasa, 8/11).

Sesuai ketentuan Pasal 44B ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan apabila Wajib Pajak telah melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Tersangka SMR melalui wajib pajak PT WBG telah menempuh upaya administratif dengan  membayar kekurangan pokok pajak beserta sanksi administrasi sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga proses penegakan hukum tidak dilanjutkan sampai tahap penuntutan di persidangan di pengadilan.

Romadhaniah, Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menjelaskan dalam sambutannya bahwa gelar perkara ini perlu dilakukan untuk membahas penghentian penyidikan 44B atas wajib pajak yang bersangkutan.

“Melalui gelar perkara ini, kita dapat memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum dalam proses penghentian penyidikan Pasal 44B atas tersangka,” ungkap Nia.

#gakumDJP