Optimalkan Pemungutan Pajak, Pemkab Sumenep Tanda Tangani PKS

Pemerintah Kabupaten Sumenep yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Sumenep Ahmad Masuni didampingi oleh Kepala KP2KP Sumenep M.Nirboyo Sulistyo Aji mengikuti secara daring kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan pemerintah daerah (pemda) di ruang VIP Pendopo Agung Sumenep (Rabu, 15/9).

Penandatangan perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan dari masing-masing pihak dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam sambutannya mengatakan, mengumpulkan penerimaan negara tidak dapat hanya dilakukan oleh satu instansi saja, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki tugas sama yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. “Isi dari perjanjian kerja sama ini di antaranya adalah tukar menukar dan peningkatan kapasitas dari para pelaku kegiatan yang ada, baik kami (pemerintah pusat) maupun pemerintah daerah. Jadi kami sangat terbuka, apalagi tugas dan fungsi pekerjaan kita hampir sama,” tutur Suryo Utomo di akhir sambutannya.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti bahwa berbicara tentang penerimaan pajak baik pusat maupun daerah tidak bisa terlepas dari kerja sama yang saling melengkapi dari berbagai pihak, bahkan ke depannya diharapkan potensi yang ada bisa digali lebih dalam serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa menjadi lebih baik lagi.

Penandatanganan  PKS ini dilaksanakan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak,Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Gubernur Kalimantan Utara sebagai perwakilan pejabat daerah yang hadir langsung di Aula Cakti Buddhi Bakti, sedangkan untuk 85 pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten lainnya mengikuti secara daring melalui zoom meeting di daerah masing-masing, termasuk Kabupaten Sumenep.

“Pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung penuh pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan berharap ke depannya semoga Kabupaten Sumenep dapat berperan dalam meningkatkan penerimaan Negara,” tutur Ahmad Masuni.