Bendahara Instansi Pemerintah di Barito Timur Ikuti Sosialisasi Pajak

Guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek perpajakan bagi bendahara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Teweh bersama KP2KP Tamiang Layang mengadakan acara Sosialisasi Perpajakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Barito Timur yang diselenggarakan di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sosialisasi ini diisi oleh tim penyuluh dari KPP Pratama Muara Teweh dan dihadiri oleh Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas beserta staf dan jajaran (Selasa, 9/8).

Ampera, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPP Pratama Muara Teweh dan KP2KP Tamiang Layang atas terselenggaranya kegiatan kali ini. Menurut Ampera, pengetahuan bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari sangat vital, karena hal tersebut berkorelasi dengan uang negara yang diamanatkan rakyat kepada pemerintah untuk dikelola. “Termasuk di dalamnya pengetahuan aspek perpajakan. Karena kita tahu, pajak menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara,” ungkap Ampera.

Asisten Penyuluh KPP Pratama Muara Teweh Muhammad Amin dalam paparannya menyampaikan beberapa materi, seperti kewajiban bendahara untuk melaksanakan fungsi pemotongan/pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selain itu, Amin juga memberikan sosialisasi mengenai aturan perpajakan yang baru disahkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 yang merupakan aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah. “Kami berharap para bendahara dapat menerapkan materi yang disampaikan kali ini sekembalinya ke kantor,” harap Amin.

Pada kesempatan itu juga, para bendahara juga menyampaikan kendala yang dihadapi dan pertanyaan seputar rekonsiliasi. Salah satu kendala utama yang dihadapi bendahara adalah tulisan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada bukti pembayaran yang didapat sesaat setelah melakukan penyetoran pajak tidak dapat terbaca.