Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta melakukan penyitaan terhadap aset penunggak pajak orang pribadi berlokasi di Sukoharjo (Rabu, 20/4). Aset yang disita berupa 1 unit minibus dengan taksiran nilai Rp160 juta. Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) didampingi Kepala KPP Madya Surakarta atas utang pajak senilai Rp370 juta.
Sebelum melakukan tindakan penyitaan, KPP Madya Surakarta telah terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif kepada wajib pajak. “Kami mendorong wajib pajak untuk patuh dengan tindakan persuasif. Namun apabila wajib pajak tetap tidak patuh akan kami laksanakan tindakan penagihan aktif seperti penyitaan,” ungkap Kepala KPP Madya Surakarta Guntur Wijaya Edi.
Penagihan pajak dibagi menjadi 2, yaitu penagihan pasif dan aktif. Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, JSPN memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka JSPN akan melakukan penagihan aktif berupa tindakan sita dan lelang.
Dengan adanya penyitaan ini KPP Maday Surakarta berharap wajib pajak dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 21 views