Tangerang, 13 September 2021 – Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 659/Pid.Sus/2021/PN.Tng telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Sugito berupa pidana penjara selama tiga tahun dan denda senilai dua kali jumlah kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp34.369.461.452,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
Sugito didakwa telah membantu dan/atau turut serta menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) melalui PT MPS, PT TCS, PT YGS, PT CIP, PT KSA, dan PT DGA. Perbuatan terdakwa sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp17.184.730.726,- (tujuh belas milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
Modus tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Sugito adalah sebagai perantara antara perusahaan penerbit faktur pajak TBTS ke para pengguna faktur pajak TBTS. Perbuatan tersebut dilakukannya bersama Sepi Muharam dan Lukmanul Hakim, yang juga sudah diputus bersalah oleh pengadilan.
Sugito didakwa dengan Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sugito diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
Dalam petikan putusan PN Tangerang nomor 659/Pid.Sus/2021/PN.Tng, dinyatakan bahwa terdakwa Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan, dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.
Dalam putusan tersebut, dinyatakan pula bahwa jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama satu bulan.
Dalam proses penanganan kasus ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten.
Keberhasilan penyelesaian kasus pidana ini menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Banten dalam menegakkan hukum pidana pajak di wilayah provinsi Banten sekaligus memberikan peringatan bagi para wajib pajak lainnya. Hal ini juga merupakan upaya Kanwil DJP Banten untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 153 views