Menjaga Reputasi EFIN sebagai Sebuah Kode Rahasia

Oleh: Afrialdi Syah Putra Lubis, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Triwulan satu selalu menjadi fase sibuk petugas pajak dalam melayani keperluan wajib pajak yang masuk dalam kategori rutin. Bukan rutin di setiap hari melainkan rutin setahun sekali pelayanan ini masif muncul di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apakah itu? Tidak lain adalah permintaan nomor EFIN oleh wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Mengingatkan kembali bahwa sesuai Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015, EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk untuk melaporkan SPT melalui e-Filing. EFIN berupa kode unik yang terdiri atas 10 digit. Awal peluncurannya, EFIN bersifat rahasia. Untuk mendapatkannya wajib pajak harus datang sendiri ke pelayanan kantor pajak tanpa boleh diwakilkan oleh orang lain, baik itu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

Seiring berjalannya waktu EFIN berubah haluan dari sebuah kode rahasia menjadi kode yang sering ditanyakan oleh pemiliknya. Penyebabnya adalah EFIN menjadi satu satunya akses untuk melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, bagi wajib pajak yang lupa kata sandi akun djponline.

Semakin mudahnya pelayanan yang diberikan KPP kepada wajib pajak yang mengalami lupa kata sandi berdampak negatif pada berkuranganya sifat rahasia dari EFIN itu sendiri, karena ketika wajib pajak lupa akan kata sandinya, cukup datang ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP dengan menunjukkan KTP dan NPWP. Setelah itu wajib pajak sudah dapat mengetahui kembali nomor EFIN mereka. Terlebih di masa pandemi ini kemudahan dalam mendapatkan nomor EFIN semakin difasilitasi tanpa harus datang ke KPP.

Setiap tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) melakukan pembersihan kepada alamat surel yang diragukan kebenarannya dan alamat surel darurat yang hanya dapat bertahan sementara waktu serta alamat surel cabang. Tujuan dilakukannya tindakan ini adalah untuk memperoleh profil wajib pajak yang berkualitas pada basis data DJP. Salah satu penyebab mengapa setiap tahun selalu dilakukan pembersihan adalah alamat surel wajib pajak yang selalu berubah saat ingin melaporkan SPT Tahunan di tiap tahunnya. Hal ini sebagai akibat dari wajib pajak yang selalu meminta EFIN dikarenakan lupa kata sandi. Sebagian dari klaster wajib pajak ini juga lupa dengan kata sandi alamat surel yang didaftarkan pada akun djponline sehingga munculah surel yang berbeda dengan tahun pajak sebelumnya. Tak jarang di setiap tahun ada wajib pajak yang selalu membuat akun untuk surel baru dikarenakan dirinya juga lupa kata sandi surel yang didaftarkan.

Menjaga Reputasi EFIN Dalam Pelaporan SPT

Awal mula penerapannya, wajib pajak yang mendaftarkan EFIN diberikan selembar kertas yang berisi angka yang menjadi kode rahasia dalam membuat akun di laman djponline yang terdapat keterangan “EFIN bersifat rahasia dan digunakan sebagai alat autentifikasi” pada selembar kertas tersebut. Dikarenakan EFIN bersifat privasi, proses awal pembuatan akun di djponline pun juga tidak dapat diwakilkan siapa pun termasuk saudara kandung pemilik NPWP kecuali dengan melampirkan surat kuasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014.

Posisi EFIN dalam proses pendaftaran akun di djponline sangat krusial. Jika tidak ada, wajib pajak tidak dapat menyelesaikan tahap berikutnya. Dalam proses pendaftaran, sebenarnya wajib pajak hanya memerlukan sekali saja nomor EFIN untuk selebihnya hanya perlu memasukkan NPWP dan kata sandi yang telah ditentukan sendiri oleh wajib pajak.

Namun sifat rahasia EFIN tidak lebih rahasia dari kombinasi pin atau kata sandi sebuah kartu ATM. Dari proses awal pemberiannya keduanya sama-sama bersifat rahasia dan hanya pemilik yang dapat mengetahui nomor tersebut tetapi pada tahap implementasi keduanya berjalan dengan jalur yang berlawanan, satu tetap menjadi kode rahasia sedangkan satu lagi menjadi kode yang rutin diminta oleh pemiliknya (wajib pajak). Reputasi EFIN seakan gugur oleh klaster wajib pajak yang lupa kata sandi.

Hal ini memberikan fakta bahwa wajib pajak belum memahami sifat kerahasiaan dari sebuah nomor EFIN. Mereka hanya mengetahui jika akses gagal karena lupa kata sandi mereka cukup meminta nomor EFIN kembali untuk mengatur ulang kembali akun mereka, dan masalah mereka terselesaikan.

Kesetaraan Kepentingan Akun Djponline Dengan Akun Sosial Media

Mengantisipasi lupa kata sandi untuk akun djponline, sebaiknya wajib pajak perlu mengubah perspektif terhadap laman bentukan DJP ini. Bahwa kepentingan wajib pajak dalam melaporkan SPT secara elektronik bergantung pada akses laman ini, dimana untuk dapat masuk wajib pajak harus memasukkan NPWP dan kata sandi yang mereka miliki. Khusus untuk kata sandi, sebaiknya wajib pajak berinisiatif untuk menyimpannya pada media seperti catatan pada telepon seluler atau draft pada surel pribadi wajib pajak. Jika NPWP dapat disimpan karena ada bentuk fisiknya, kata sandi seharusnya juga dapat disimpan tanpa harus terlihat wujudnya karena ada media yang memfasilitasi atas itu.

Banyak alasan yang selalu diterima oleh petugas pajak dari wajib pajak bahwa lupa kata sandi disebabkan karena laman DJP tersebut jarang diakses, bahkan hanya diakses saat ingin melakukan pelaporan SPT. Sebenarnya hal ini tidak bisa disalahkan, khususnya wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak ini hanya akan mengakses saat ingin menjalankan kewajiban pelaporannya saja dan kewajibanya itu hanya dilaksanakan setahun sekali, tetapi setidaknya ada rasa tanggung jawab yang harus dimunculkan dari wajib pajak dalam mengingat kata sandi. Meskipun hal itu berulang kembali, ada solusi yang menghampiri, namun jangan menjadikan fasilitas ini menjadi sebuah rutinitas saat akan menjalankan kewajiban pelaporan.  

Wajib pajak tidak dapat menyelesaikan pelaporan SPT jika tidak dapat mengakses laman djponline, hal ini menandakan bahwa wajib pajak bergantung pada laman ini dalam menyelesaikan pelaporan SPT. Sama halnya akun media sosial yang pemilik akun tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi jika tidak dapat mengakses laman sosial media tersebut.

Keduanya sama sama memiliki kewajiban mengingat kata sandi agar dapat masuk ke dalamnya. Setidaknya wajib pajak menempatkan akun djponline mereka sama pentingnya dengan akun sosial media mereka yang mereka dengan hati-hati menjaga dan mengingat kata sandi agar tidak diketahui pihak lain dan hanya mereka sendiri yang mengetahuinya.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.