Terima Kasih Relawan Pajak, Ini Harapan ke Depan

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong implementasi melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan penyuluhan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak beberapa tahun terakhir mendorong pembentukan relawan pajak. Kegiatan ini dijalankan sebagai salah satu bentuk edukasi perpajakan yang melibatkan pihak ketiga. Peran pihak ketiga ini merupakan perpanjangan tangan DJP terkait edukasi perpajakan, tidak hanya saat relawan pajak ikut serta di kegiatan DJP namun juga diharapkan dapat terus terjaga perannya setelah Program Relawan Pajak berakhir. Program Relawan Pajak mempunyai peran yang sangat relevan terkait transformasi di DJP dalam upaya penjangkauan wajib pajak.

Program Relawan Pajak menyasar para mahasiswa baik yang mempunyai latar belakang ilmu perpajakan maupun non-perpajakan. Konsep yang diusung melibatkan Tax Center atau Program Studi Perpajakan yang ada di berbagai kampus, baik perguruan swasta atau perguruan negeri. Penerapannya adalah melibatkan mahasiswa yang berperan sebagai relawan pajak di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia, khususnya KPP di sekitar kampus. Peran serta relawan pajak secara mendasar adalah membantu asistensi pelaporan SPT Tahunan dan tidak menutup kemungkinan terlibat dalam beberapa kegiatan peyuluhan yang diselenggarakan oleh KPP. Program Relawan Pajak telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan melakukan piloting standardisasi proses bisnis yang meliputi pendaftaran, pelatihan, penyeleksian, dan pendayagunaan relawan pajak.

Relawan Pajak bisa dikatakan sebagai bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) khususnya memahami teori perpajakan yang diperoleh saat kuliah dan selanjutnya disadingkan dalam praktek di kegiatan KPP. Bahwa selama ini DJP juga sudah melakukan kerja sama dengan kementerian yang membidangi pendidikan, memberikan materi perpajakan di perkuliahan melalui inklusi kesadaran pajak. Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan.

Salah satu ketentuan yang mendasari adalah Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025. Keputusan Menteri Keuangan ini menjadi gambaran rencana transformasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di DJP. Pada bagian transformasi DJP disampaikan bahwa guna mencapai visi dan misinya, DJP membuat perubahan fundamental pada model operasional, khususnya terkait mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum secara merata kepada semua wajib pajak. Salah satu cara yang diterapkan adalah mmperkuat kemitraan dengan pihak eksternal untuk data, penegakan hukum dan penjangkauan wajib pajak. Salah satu wujud penjangkauan wajib pajak adalah melalui inklusi pajak dan praktik di KPP adalah melalui Program Relawan Pajak.

Keterlibatan dalam mendukung optimalisasi pelaporan SPT Tahunan membuka akses yang lebar bagi relawan pajak yang ikut serta. Relawan pajak tidak hanya berkutat pada pelayanan dan asistensi wajib pajak namun juga dapat berkesempatan dalam pengembangan kapasitas diri. Selain melakukan asistensi kepada wajib pajak, relawan juga bisa menggali ilmu dari petugas pajak di lokasi penempatan.

Kesempatan ikut serta sebagai relawan pajak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendapat ilmu sekaligus praktik pajak. Sinkronisasi materi perpajakan di kelas selama perkuliahan dengan praktik di kenyataan, khususnya di KPP, dapat dirasakan secara langsung. Interaksi dengan pegawai pajak dan wajib pajak dapat memberikan pemahaman lebih mengenai perpajakan yang mungkin selama ini hanya diperoleh secara teori di kampus.

Selain itu, KPP juga sangat terbantu dengan keberadaan relawan pajak, khususnya terkait edukasi kepada wajib pajak. Relawan pajak ikut berperan membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui asistensi pengisian SPT Tahunan. Di samping itu relawan pajak adalah jembatan edukasi selain memberikan pemahaman perpajakan kepada mahasiswa secara langsung dalam praktiknya, juga dapat menjadikan relawan pajak selanjutnya meneruskan pemahaman perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak.

Sebagaimana dijelaskan di atas, kegiatan relawan pajak ini merupakan bentuk lain dari KKN mahasiswa dan sinergi dengan DJP diharapkan dapat ditingkatkan tidak hanya dalam aspek relawan pajak. Jika kesempatan ini dimanfaatkan secara optimal maka akan menambah kapasitas teman-teman relawan pajak, sehingga pada akhir kegiatan nanti relawan pajak dapat menjadi pribadi yang berbeda, di mana sudah memahami mengenai perpajakan dan menjadi perpajangan tangan edukasi perpajakan di masyarakat.

Tidak menutup kemungkinan peran relawan pajak lebih ditingkatkan lagi. Jika selama ini peran relawan pajak adalah membantu atau memberikan asistensi kepada wajib pajak terkait pengisian SPT Tahunan yang berlangsung di awal tahun, ke depan peran relawan pajak mungkin bisa dilibatkan pada saat edukasi perpajakan seperti ke instansi pemerintah, asosiasi, lembaga, yayasan, tempat ibadah, dan lain-lain. Peran relawan pajak yang semakin berkembang akan menambah nilai tambah bagi mahasiswa pada saat interaksi dengan masyarakat.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.