Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dengan pihak-pihak terkait (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain) dalam rangka menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.
Pihak-pihak yang saat ini menjalin kerja sama dan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pajak antara lain:
Daftar Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain
|
|
Perjanjian Kerja sama dan Kemitraan yang masih berlaku
No | Bentuk | Tentang |
1 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
2 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pupuk Iskandar Muda | tentang Integrasi Data Perpajakan |
3 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Petrokimia Gresik | tentang Integrasi Data Perpajakan |
4 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | tentang Integrasi Data Perpajakan |
5 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pupuk Kalimantan Timur | tentang Integrasi Data Perpajakan |
6 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pupuk Kujang | tentang Integrasi Data Perpajakan |
7 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan | tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Sektor Kelautan dan Perikanan |
8 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI | Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Keuangan Negara |
9 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pegadaian | tentang Integrasi Data Perpajakan |
10 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama | tentang Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama |
11 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pelindo I (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
12 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pelindo II (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
13 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pelindo IV (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
14 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Aneka Tambang Tbk | tentang Integrasi Data Perpajakan |
15 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bukit Asam Tbk | tentang Integrasi Data Perpajakan |
16 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Freeport Indonesia | tentang Integrasi Data Perpajakan |
17 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
18 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Timah Tbk | tentang Integrasi Data Perpajakan |
19 | AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TO SUPPORT INDONESIA FISCAL POLICY REFORM | |
20 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Telkom | tentang Integrasi Data Perpajakan |
21 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
22 | Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal pajak dengan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia | Pembinaan dan Pengembangan Tax Center |
23 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pelabuhan Indonesia III | tentang Integrasi Data Perpajakan |
24 | MEMORANDUM of UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES OF THE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION ON THE COOPERATION IN THE DGT TAX REFORM PROGRA | |
25 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | tentang Pemanfaatan Pangkalan Data AHU Online dalam Rangka Mendukung Penerimaan Negara |
26 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia | tentang Pemanfaatan Sumber Daya dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak |
27 | Perjanjian Kerja Sama antara Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intelijen |
28 | Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | tentang Integrasi Data Perpajakan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat |
29 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dengan PT PLN (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
30 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pertamina (Persero) | tentang Integrasi Data Perpajakan |
31 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup RI | tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Meningkatkan Pengawasn Pelaku Usaha Kehutanan |
32 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BP | tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi |
33 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI | tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi |
34 | Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi |
35 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Imigrasi | tentang Adendum Perjanjian Kerja Sama antara DJP Kementerian Keuangan RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI tentang Sinergi dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian Nomor: KEP-144/PJ/2018 dan Nomor: IMI-UM.01.01-2015 |
36 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Angasa Pura I | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
37 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif Badan Usaha Milik Negara Binaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
38 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk | tentang Pembinaan Usaha MIkro, Kecil dan Menengah melalui Program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Binaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
39 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tbk | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina LIngkungan PT Pos Indonesia (Persero) dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
40 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Sucofindo (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina LIngkungan PT Sucofindo (Persero) dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
41 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Hutama Karya (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Hutama Karya (Persero) dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
42 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Bidang UMKM/IMKM-Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
43 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Dahana (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Binaan PT Dahana (Persero) dengan Program Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
44 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Deputi Bidang Resturukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
45 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Fasilitasi Delapan Juta UMKM Go Online Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan Program Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
46 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif Badan Usaha Milik Negara Binaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan Program Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
47 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Jasa Raharja (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Program Business Development Services |
48 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan Program Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
49 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Program Business Development Services DJP |
50 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pegadaian (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pegadaian (Persero) dengan Program Business Development Services DJP |
51 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perum Jasa Tirta II | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Binaan Perum Jasa Tirta II dengan Program Business Development Services DJP |
52 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri) | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Peruri dengan Program Business Development Services DJP |
53 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Business Development Services DJP |
54 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif Badan Usaha Miliki Negara Binaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan Program Business Development Services DJP |
55 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Surveyor Indonesia (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Surveyor Indonesia (Persero) dengan Program Business Development Service DJP |
56 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Taspen (Persero) | tentang Pembinaan Usaha Mikro dan Kecil Binaan PT Taspen (Persero) dengan Program Business Development Service DJP |
57 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Binaan PT Waskita Karya (Perero) Tbk dengan Program Business Development Service Direktorat Jenderal Pajak |
58 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Perum Jasa Tirta I | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta I dengan Program Business Development ServicesDirektorat Jenderal Pajak |
59 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI | tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Business Development Services DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi dan/atau Pihak Lain |
60 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan Program Business Development Services DJP |
61 | Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan | tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah |
62 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pos Indonesia (Persero) | tentang Kerja Sama dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Layanan Pos |
63 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | tentang Pemantauan dan Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah untuk Mendukung Penerimaan Negara |
64 | Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak | tentang Pemanfaatan dan Pemantauan secara Terintegrasi atas Data dan/atau Informasi Devisa terkait Kegiatan Ekspor dan Impor |
65 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Bursa Efek Indonesia | tentang Kerja Sama dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan |
66 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Bursa Efek Indonesia | tentang Pemanfaatan Data Melalui Sistem Penyampaian Laporan Keuangan Berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan |
67 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | tentang Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan melalui Program Bank At Work bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak |
68 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk | Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan melalui Kartu Pintar NPWP BRI bagi Pegawai DJP |
69 | Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan RI | tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan dan Pemantauan secara Terintegrasi atas Data dan/atau Informasi devisa terkait Kegiatan Ekspor dan Impor |
70 | Petunjuk Teknis tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik | Diskusi teknis sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama tentang Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) Nomor: 119/20525/DUKCAPIL dengan Direktorat Jenderal Pajak Nomor:KEP-306/PJ/2018 tanggal 2 November 2018 merupakan Petunjuk Teknis yang tidak terpisahkan dari PKS dimaksud untuk dilaksanakan PARA PIHAK |
71 | Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Terbuka dengan Direktorat Jenderal Pajak | Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |
72 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan dan edukasi Perpajakan untuk Pencapaian Sadar Pajak di Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
73 | Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal Kemerinterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak | tentang Peningkatan Kesadaran Pajak di Bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
74 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | tentang Kerja Sama Pengelolaan Riset Perpajakan |
75 | Nota Kesepahaman antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia | tentang Penelitian, Pelatihan Sumber Daya Riset dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Penerimaan Negara |
76 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia | tentang Peningkatan Kesadaran, Kepatuhan, dan Penerimaan Negara di Bidang Pajak pada Kementerian Agama |
77 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DJP | Nomor: 119/20525/DUKCAPIL dan Nomor: KEP-306/PJ/2018 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Pendudukan Elektronik Dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
78 | Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif BUMN binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
79 | Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif BUMN binaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
80 | Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif BUMN binaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
81 | Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif BUMN binaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak |
82 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Program Rumah Kreatif Badan Usaha Milik Negara Binaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Program Business Development ServicesDirektorat Jenderal Pajak |
83 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pertamina (Persero) | Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Unifikasi melalui Program Joint Development |
84 | Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 193/5830/SJ dan Nomor: MoU-9/MK.03/2018 | Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
85 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia | Tentang Perubahan (Amandemen) Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: 114/PJ/2015 dan Nomor : KEP-01/F/PJP/05/2015 Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang |
86 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Sinergi Dalam Pelaksanaan Tugas Perpajakan dan Keimigrasian Nomor: KEP-144/PJ/2018 dan Nomor: IMI-UM.01.01-2015 |
87 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan |
88 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Kerja Sama Dalam rangka Pemanfaatan Layanan Pajak Dan Jasa Perbankan |
89 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak Dan Jasa Perbankan |
90 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Layanan Pajak dan Jasa Perbankan Nomor: KEP-127/PJ/2018 dan Nomor: DIR/283 |
91 | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik | Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi |
92 | Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia | Kerjasama Sosialisasi, Edukasi dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam Turut Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan |
93 | Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pertamina (Persero) | Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Program Joint Development |
94 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan dan Informatika danDirektorat jenderal Pajak kementrian Keuangan | Pemanfaatan Data dan Informasi Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
95 | Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Bank Central Asia Tbk. | Tentang Pemanfaatan Mini ATM untuk Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik |
96 | Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia Dan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia | Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Dalam Mendukung Sistem Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
97 | Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Ikatan Notaris Indonesia | Sinergi Layanan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Ikatan Notaris Indonesia |
98 | Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat | Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah |
99 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pemanfaatan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi Jawa Barat | Pemanfaatan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi Jawa Barat |
100 | Lampiran Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pemanfaatan Kartu Pintar Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi Jawa Barat | Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemanfaatana Kartu Jabar Masagi |
101 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Antara PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak | Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Data Dan -Atau Informasi Serta Perumusan Peraturan Perundang-Undangan |
102 | Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan | Pembelajaran Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan |
103 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Otoritas Jasa Keuangan | Kerja Sama Dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan, Penegakan Hukum Serta Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan Perpajakan |
104 | Nota Kesepahaman antara Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha | KERJASAMA PENGATURAN, PENGAWASAN, PENEGAKAN HUKUM, PENINGKATAN KEPATUHAN DI BIDANG PERPAJAKAN DAN PERSAINGAN USAHA |
105 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Perkumpulan Nahdlatul Ulama | KERJA SAMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, EDUKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT,SERTA MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN DI BIDANG PERPAJAKANDALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN |
106 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Taspen (Persero) | Pemanfaatan Data Penerima Pensiun, Data Pegawai Aktif, dan Data Karyawan PT Taspen (Persero) |
107 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia | Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Dengan Tentara Nasional Indonesia |
108 | Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Khusus) dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) | Pembaharuan Tax Center Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) |
109 | Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) | Kerjasama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Akuntan dalam Ikut Serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan |
110 | Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik | PERTUKARAN DATA TERKAIT KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR |
111 | Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pusat Statistik | PERTUKARAN DATA TERKAIT KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR |
112 | Perjanjian Kerja Sama antara direktorat Jenderal Pajak dan PT Pefindo Biro Kredit | Pemanfaatan Data dan Informasi Perkreditan Terkait dengan Perpajakan |
113 | Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan RI dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | PENINGKATAN KERJA SAMA PERPAJAKAN MELALUI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI |
114 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan | PENINGKATAN KESADARAN PAJAK MELALUI PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DI PENDIDIKAN TINGGI |
115 | Addendum Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia |
116 | Addendum Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Intelijen Keamanan Polri | Kerjasama Intelijen Dalam Rangka Penghimpunan Data dan Informasi |
117 | Addendum Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Pemelihara Keamanan Polri | Koordinasi Dalam Pengamanan Tugas di Bidang Perpajakan |
118 | Addendum Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Reserse Kriminal Polri | Koordinasi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan |
119 | Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Intelijen Negara RI | Koordinasi Intelijen Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak |
Tax Center
Tak hanya dengan instansi pemerintah maupun korporasi, Direktorat Jenderal Pajak juga bekerja sama dengan institusi pendidikan dalam rangka menyebarluaskan informasi perpajakan. Salah satu bentuk kerja sama yang terjalin adalah antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Tax Center.
Tax Center adalah suatu tempat kegiatan yang bersifat kelembagaan dan dibentuk oleh perguruan-perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keberadaan Tax Center diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan dan khususnya bagi civitas academica.
Berikut adalah daftar Tax Center yang telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (data per Desember 2020):
Daftar Tax Center
Nama Perguruan Tinggi/Instansi/Organisasi | Kanwil DJP |
ABFI Institute Perbanas | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Akademi Perpajakan Panca Bhakti | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
ASMI Citra Nusantara | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadyah Malang | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
IAIN Sultan Amail Gorontalo | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Ikatan Akuntansi Indonesia | Kanwil DJP Jakarta Khusus |
Indonesia Banking School | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya Bandar Lampung | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Inst. Agama Kristen Negeri Tarutung Tapanuli Utara | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Institut Agama Islam (IAI) Tazkia | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa | Kanwil DJP Aceh |
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi |
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Institut Pertanian Bogor | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Institut Teknologi DEL Laguboti Toba | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
KALBIS Institute | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Kwik Kian Gie School of Business | Kanwil DJP Jakarta Utara |
Matana University | Kanwil DJP Banten |
PBI (Politeknik Bisnis Indonesia) Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
PGRI Ronggolawe Tuban | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Politeknik Negeri Ketapang | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
Politeknik Pajajaran | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Politeknik "API" | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
Politeknik Harapan Bersama | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Politeknik Kediri | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Politeknik Keuangan Negara STAN | Kanwil DJP Banten |
Politeknik Kutaraja | Kanwil DJP Aceh |
Politeknik Negeri Badung | Kanwil DJP Bali |
Politeknik Negeri Bali | Kanwil DJP Bali |
Politeknik Negeri Balikpapan | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Politeknik Negeri Bandung | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Politeknik Negeri Banjarmasin | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Politeknik Negeri Batam | Kanwil DJP Kep. Riau |
Politeknik Negeri Lampung | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Politeknik Negeri Manado | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Politeknik Negeri Pontianak | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
Politeknik Negeri Sambas | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
Politeknik Negeri Semarang | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Politeknik Negeri Sriwijaya | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Politeknik NSC Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Politeknik Perdamaian Halmahera | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Politeknik PKSDU Kediri | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Politeknik Pos Indonesia | Kanwil DJP Wajib Pajak Besar |
Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Politeknik Tanah Laut | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Politeknik Universitas Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
President University Cikarang | Kanwil DJP Jawa Barat II |
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washilah Barabai | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong | Kanwil DJP Papua dan Maluku |
Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten | Kanwil DJP Banten |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) | Kanwil DJP Jakarta Pusat |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Bekasi | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Kayutangi Banjarmasin | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Indonesia | Kanwil DJP Riau |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahiddin Tolitoli | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja (STIESA) Subang | Kanwil DJP Jawa Barat II |
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia | Kanwil DJP Jakarta Timur |
STAMI Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STIE AAS Surakarta | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
STIE Ahmad Dahlan | Kanwil DJP Banten |
STIE Alkhairiyah | Kanwil DJP Banten |
STIE AMA Salatiga | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
STIE AMM Mataram | Kanwil DJP Nusa Tenggara |
STIE AUB | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
STIE Balikpapan | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
STIE Bima | Kanwil DJP Nusa Tenggara |
STIE Ekuitas | Kanwil DJP Jawa Barat I |
STIE Gihon Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STIE Mandala Jember | Kanwil DJP Jawa Timur III |
STIE Mars Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STIE Muhamadiyah Kisaran | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STIE Muhammadiyah Cilacap | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
STIE Muhammadiyah Jakarta | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
STIE Nusantara Sangatta | Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
STIE Pembangunan Tanjungpinang | Kanwil DJP Kepulauan Riau |
STIE Perbanas Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
STIE PGRI Dewantara | Kanwil DJP Jawa Timur II |
STIE Pontianak | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
STIE Port Numbay | Kanwil DJP Papua dan Maluku |
STIE Putra Bangsa Kebumen | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
STIE Sultan Agung Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STIE Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
STIE Surya Nusantara Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STIE Triatma Mulya | Kanwil DJP Bali |
STIE Widya Dharma | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
STIE Yayasan Pengembang Potensi Insani Rembang | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
STIE YKPN | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
STIEB Perdana Mandiri Purwakarta | Kanwil DJP Jawa Barat I |
STIEBBANK Yogyakarta | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
STIM Nitro Makassar | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
STIMI Samarinda | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
STMIK Borneo Internasional | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
STMIK Citra Mandiri Padang Sidimpuan | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
STMIK LPKIA Bandung | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Swiss German University | Kanwil DJP Banten |
Telkom University | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Univ HKBP Nomensen P Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Universita Pembangunan Nasional "Veteran" | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas 17 Agustus Banyuwangi | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Universitas Airlangga Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Al Azhar | Kanwil DJP Jakarta Selatan II |
Universitas Andalas | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi |
Universitas Antakusuma | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Universitas Asahan Kisaran | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Universitas Bakrie | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Universitas Balikpapan | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas Bandar Lampung | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Universitas Bangka Belitung | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Bengkulu | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Universitas Bina Bangsa Banten | Kanwil DJP Banten |
Universitas Bina Darma | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Bina Nusantara | Kanwil DJP Jakarta Barat |
Universitas Borneo Tarakan | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas Bosowa Makassar | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
Universitas Boyolali | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Budi Luhur | Kanwil DJP Jakarta Selatan II |
Universitas Bunda Mulia | Kanwil DJP Jakarta Utara |
Universitas Bung Hatta | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi |
Universitas Cenderawasih | Kanwil DJP Papua dan Maluku |
Universitas Ciputra | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Darma Persada | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Universitas Darwan Ali | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Universitas Dhyana Pura | Kanwil DJP Bali |
Universitas Dian Nuswantoro | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Diponegoro | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Efarina Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Universitas Flores Ende | Kanwil DJP Nusa Tenggara |
Universitas Gadjah Mada | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
Universitas Galuh Ciamis | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Gorontalo | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Gunadarma | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Universitas Harapan Medan | Kanwil DJP Sumatera Utara I |
Universitas HKBP Nommensen | Kanwil DJP Sumatera Utara I |
Universitas Ibn Khaldun Bogor | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Universitas Indo Global Mandiri | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak |
Universitas Internasional Batam | Kanwil DJP Kep. Riau |
Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA) | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Universitas Islam Batik Surakarta | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Islam Kadiri | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Universitas Islam Makassar | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
Universitas Islam Malang | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten | Kanwil DJP Banten |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Kanwil DJP Banten |
Universitas Islam Sultan Agung | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Jambi | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi |
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Katholik Parahyangan | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Katolik Atma Jaya | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Universitas Katolik Darma Cendika | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Katolik Musi Charitas | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Katolik Soegijapranata | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Khairun Ternate | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Khatolik De La Salle Manado | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Klabat | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Komputer Indonesia | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Kristen Duta Wacana | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
Universitas Kristen Indonesia Toraja | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
Universitas Kristen Jakarta (UKI) | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Universitas Kristen Krida Wacana | Kanwil DJP Jakarta Barat |
Universitas Kristen Petra Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Kristen Satya Wacana | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Kristen Tentana | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Kutai Kartanegara | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas Labuhan Batu | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Universitas Lambung Mangkurat | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Universitas Lampung | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Universitas Lancang Kuning | Kanwil DJP Riau |
Universitas Langlangbuana | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Madura | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas Majalengka | Kanwil DJP Jawa Barat II |
Universitas Malahayati Bandar lampung | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Universitas Malikussaleh | Kanwil DJP Aceh |
Universitas Mathlaul Anwar Banten | Kanwil DJP Banten |
Universitas Mercu Buana | Kanwil DJP Jakarta Barat |
Universitas Merdeka Madiun | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas Methodist Indonesia | Kanwil DJP Sumatera Utara I |
Universitas Mitra Indonesia | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Muhammadiyah Aceh | Kanwil DJP Aceh |
Universitas Muhammadiyah Gresik | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | Kanwil DJP Banten |
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas Muhammadiyah Magelang | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Muhammadiyah Parepare | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas Muhammadiyah Pontianak | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
Universitas Muhammadiyah Pringsewu | Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung |
Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka -UHAMKA | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Muhammadiyah Riau | Kanwil DJP Riau |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas Muhammadiyah Sorong | Kanwil DJP Papua dan Maluku |
Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) | Kanwil DJP Sumatera Utara I |
Universitas Mulawarman Samarinda | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas Multimedia Nusantara | Kanwil DJP Banten |
Universitas Muria Kudus | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Universitas Narotama Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Nasional | Kanwil DJP Jakarta Selatan II |
Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ) | Kanwil DJP Jakarta Timur |
Universitas negeri Malang | Kanwil DJP Jawa Timur III |
Universitas Negeri Padang | Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi |
Universitas Negeri Semarang | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Negeri Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Negeri Yogyakarta | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
Universitas Negri Gorontalo | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Nusa Nipa Maumere | Kanwil DJP Nusa Tenggara |
Universitas Padjajaran | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Palangkaraya | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Universitas Palembang | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Pamulang | Kanwil DJP Banten |
Universitas Panca Sakti Tegal | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Pancasila | Kanwil DJP Jakarta Selatan II |
Universitas Paramadina | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Universitas Patria Artha | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
Universitas Pekalongan | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Pelita Harapan | Kanwil DJP Banten |
Universitas Pelita Harapan | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Pembangunan Jaya | Kanwil DJP Banten |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Kanwil DJP Jawa Barat III |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Pembangunan Pancabudi | Kanwil DJP Sumatera Utara I |
Universitas Pendidikan Ganesha | Kanwil DJP Bali |
Universitas Pendidikan Indonesia | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Pendidikan Nasional | Kanwil DJP Bali |
Universitas PGRI Palembang | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Prisma | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama) | Kanwil DJP Jakarta Pusat |
Universitas Putera Batam | Kanwil DJP Kepulauan Riau |
Universitas Quality Berastagi | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Universitas Riau | Kanwil DJP Riau |
Universitas Riau Kepulauan | Kanwil DJP Kepulauan Riau |
Universitas Sahid Jakarta | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Universitas Sam Ratulangi | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Sangga Buana YPKP | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta |
Universitas Satya Negara Indonesia | Kanwil DJP Jakarta Selatan II |
Universitas Semarang | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Setia Budi Surakarta | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Siliwangi Tasikmalaya | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Simalungun (USI) Pematang Siantar | Kanwil DJP Sumatera Utara II |
Universitas Sriwijaya | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas STIE Madani Balikpapan | kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara |
Universitas Sultan Agung Tirtayasa | Kanwil DJP Banten |
Universitas Sumatera Utara | Kanwil DJP Sumatera Utara I |
Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon | Kanwil DJP Jawa Barat II |
Universitas Syiah Kuala | Kanwil DJP Aceh |
Universitas Tadulako Palu | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Tanjungpura | Kanwil DJP Kalimantan Barat |
Universitas Tarumanegara | Kanwil DJP Jakarta Barat |
Universitas Teknologi Sumbawa | Kanwil DJP Nusa Tenggara |
Universitas Terbuka | Kanwil DJP Banten |
Universitas Terbuka Banjarmasin | Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
Universitas Teuku Umar | Kanwil DJP Aceh |
Universitas Tidar Magelang | Kanwil DJP Jawa Tengah II |
Universitas Tomakaka Mamuju | Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara |
Universitas Tompatika Luwuk | kanwil DJP Suluttenggo dan Malut |
Universitas Tridinanti Palembang | Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung |
Universitas Trilogi | Kanwil DJP Jakarta Selatan I |
Universitas Trisakti | Kanwil DJP Jakarta Barat |
Universitas Trunojoyo | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas udayana | Kanwil DJP Bali |
Universitas Wahid Hasyim | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Wali Songo Semarang | Kanwil DJP Jawa Tengah I |
Universitas Warmadewa | Kanwil DJP Bali |
Universitas Widyatam | Kanwil DJP Jawa Barat I |
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Kanwil DJP Jawa Timur I |
Universitas Wiraraja Sumenep | Kanwil DJP Jawa Timur II |
Universitas Yapis Papua | Kanwil DJP Papua dan Maluku |
UNSIKA (Universitas Singaperbangsa Karawang) | Kanwil DJP Jawa Barat II |
Yayasan Pendidikan Islam nasima | Kanwil DJP Jawa Tengah I |