Soal PMK 231, Ini Bendahara Pemerintah Perlu Tahu

Oleh: Andreas Perkasa Zebua, pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

Beberapa minggu yang lalu, melalui sebuah telepon, seorang wajib pajak (WP) menanyakan dengan nada terkejut, mengapa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang biasanya Ia gunakan tidak bisa dibuatkan faktur pajak. Tanpa terkejut, petugas pajak yang menjawab telepon tersebut sudah bisa menduga dan segera memastikan bahwa ternyata benar, NPWP WP tersebut adalah NPWP bendahara pemerintah. Begitu disinggung terkait program penghapusan NPWP lama dan pemberian NPWP baru, bendaharawan tersebut segera paham. Ia mengakui walaupun sebelumnya sudah mendengar program itu, bendahara tersebut lupa untuk menindaklanjuti program itu.

Melalui PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, diatur bahwa bendahara pada instansi pemerintah harus melakukan administrasi terkait penerbitan dan penghapusan NPWP bendahara. Instansi pemerintah yang dimaksud dalam PMK tersebut adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dibentuknya PMK ini, salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum, simplifikasi regulasi, dan optimalisasi penerimaan pajak dari belanja dan pendapatan instansi pemerintah, perlu mengatur tata cara pemotongan dan/ atau pemungutan pajak, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) bagi instansi pemerintah. Di luar itu, diharapkan melalui program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini, basis data WP dapat lebih dimutakhirkan. Penyeragaman nama dan hal-hal lain yang sifatnya mendasar dapat diperbaharui dan divalidasi melalui kebijakan ini.

Sejak PMK Nomor 231/PMK.03/2019 ini diterbitkan di bulan Desember 2019, berbagai imbauan dan sosialisasi telah disampaikan kepada setiap instansi pemerintah baik secara vertikal di masing-masing instansi, maupun melalui surat yang dikirimkan oleh kantor pajak di tempat instansi pemerintah tersebut terdaftar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan kepada setiap instansi pemerintah untuk bersiap menghadapi kebijakan yang baru.

Pada Pasal 27 dari PMK Nomor 231/PMK.03/2019 dijelaskan bahwa sejak peraturan itu dinyatakan berlaku, maka DJP secara jabatan akan menghapus NPWP lama dan mencabut status PKP pada NPWP yang lama. Selanjutnya, secara jabatan DJP akan menerbitkan NPWP baru dan dapat mengukuhkan PKP pada NPWP yang sebelumnya berstatus sebagai PKP. Juga disampaikan bahwa instansi pemerintah perlu melakukan penyampaian perubahan data ke KPP tempat instansi tersebut terdaftar serta mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan aktivasi akun PKP bagi instansi yang berstatus sebagai PKP.

Dalam Pasal 30 pada PMK tersebut kemudian dipertegas bahwa peraturan itu berlaku tiga bulan sejak peraturan tersebutkan diterbitkan (bulan Desember 2019). Maka dari itu, per 1 April 2020, bendahara Instansi pemerintah dihimbau untuk datang ke kantor pajak dan melakukan perubahan data terkait NPWP baru yang diterbitkan oleh DJP.

Ketika akan melakukan perubahan data terkait NPWP yang baru, bendahara instansi pemerintah harus mengisi formulir perubahan data wajib pajak instansi pemerintah. Kemudian melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi NPWP yang dimiliki bendahara dan KPA (Kuasa Pemegang Anggaran), dan melampirkan fotokopi dokumen penunjukkan (SK) sebagai KPA dan bendahara. Selagi mengurus perubahan NPWP, bendahara terkait bisa langsung melakukan pengurusan nomor efin baru dan sertifikat digital.

Setelah memiliki NPWP baru, maka bendahara perlu melakukan pengurusan efin baru untuk bisa mengakses DJP online. Sedangkan sertifikat elektronik dibutuhkan dalam rangka pelaporan pajak PPh Pasal 23 melalui e-Bupot di DJP Online. Untuk aplikasi perpajakkan lainnnya terkait SPT PPh 21, 22, 23 dan 4(2) tidak perlu melakukan instalasi ulang, wajib pajak hanya perlu menginput basis data baru dan mengisi basis data tersebut dengan NPWP barunya. Proses ini bisa dilihat di internet atau bisa menghubungi helpdesk KPP tempat terdaftar untuk mendapatkan panduan .

Terkait beberapa perubahan mengenai NPWP tersebut, beberapa masalah pun muncul, salah satunya adalah sebagian bendahara mengalami kebingungan karena beberapa pembayaran yang dilakukan masih terlanjur menggunakan NPWP yang lama padahal NPWP baru sudah diterbitkan. Tidak sedikit juga bendahara yang baru menyadari kesalahan pembayaran dan pelaporan di masa lalu pada saat masih menggunakan NPWP lama.

Terkait permasalahan tersebut, solusinya telah diatur secara teknis di dalam SE-27/PJ/2020. Dalam poin kesepuluh, terdapat tata cara dan ketentuan untuk melakukan aktivasi kembali NPWP yang telah dihapus dalam rangka pemenuhan kewajiban. Jadi selama NPWP yang lama kembali diaktifkan, bendahara dapat melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan pembetulan, pembayaran atas penerbitan STP, higga pemindahbukuan. Perlu bagi para bendaharawan yang termasuk dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019, untuk memastikan kembali apakah NPWP yang digunakan sekarang sudah NPWP terbaru apa masih yang lama. Bila ditemukan kendala dan juga kesalahan adminsitrasi terkait NPWP yang telah dihapus, bendahara juga bisa menghubungi KPP terdaftar untuk dilakukan kembali aktivasi sementara NPWP yang telah dihapus.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.