Perubahan Data Wajib Pajak Kini Mudah dan Cepat

Oleh: I Nengah Brate, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Disadari atau tidak, era digitalisasi yang terjadi saat ini telah membawa masyarakat menuju era masyarakat digital. Teknologi komunikasi yang terus berkembang perlahan mengubah kehidupan sosial masyarakat serta cara manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Jika sebelumnya interaksi manusia berlangsung dalam bentuk konvensional dengan bertemu langsung dan bertatap muka, kini interaksi antarmanusia juga dapat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi seperti telepon dan sosial media. Artinya, tanpa perlu bertatap muka seseorang sekarang sudah dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya.

Di tengah era modernisasi seperti sekarang, kecepatan pelayanan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat selalu ingin dimudahkan dalam hal pelayanan yang berhubungan  dengan pelayanan publik, tidak terkecuali dengan pelayanan pajak. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa "tiada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri", Direktorat Jenderal Pajak juga senantiasa terus melakukan terobosan perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Kali ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan dengan mengalihkan pelayanan perubahan data wajib pajak yang biasanya dilakukan secara langsung ke kantor pajak, saat ini dapat dilakukan secara elektronik.

Semenjak 12 Oktober 2020, wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan melakukan tatap muka dengan petugas pajak untuk melakukan perubahan data nomor telepon, nomor telepon seluler, alamat email dan atau alamat domisili (dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama). Hal ini diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tanggal 30 April 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Wajib pajak bisa melakukan secara mudah dan cepat dengan menelepon Layanan Kring Pajak 1500200 atau dengan live chat di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. Perubahan data tersebut dapat diubah secara langsung saat itu juga. Perubahan data ini berlaku tidak hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi namun juga bagi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Warisan belum terbagi dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Dengan terobosan ini diharapkan wajib pajak akan dimudahkan dalam hal pelayanan perpajakannya. Mengingat di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, masyarakat akan sangat menghindari keluar rumah apalagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan urusan perpajakan. Selain menghemat waktu dan tenaga, wajib pajak juga dapat tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yakni mengurangi bepergian keluar rumah dan menghindari kerumunan massa. Manfaat lainnya jika data wajib pajak telah dimutakhiran sesuai dengan data dan kondisi identitas terkini, maka akan mempermudah bagi wajib pajak dalam hal korespondensi dengan Kantor Pelayanan Pajak.

Apa Saja yang Perlu Disiapkan

Sebelum menelepon Layanan Kring Pajak 1500200 atau menghubungi live chat di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id, yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk validasi data adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi harap menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama sesuai kartu identitas diri, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, alamat email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan nomor telepon / nomor telepon seluler yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
2. Untuk Wakil Wajib Pajak Badan harap menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama sesuai kartu identitas diri, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, alamat email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan nomor telepon / nomor telepon seluler yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan EFIN ( Electronic Filing Identification Number) salah satu pengurus dalam SPT Tahunan yang telah jatuh tempo;
3. Untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi harap menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama sesuai kartu identitas diri, alamat, alamat email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan nomor telepon / nomor telepon seluler yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
4. Untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah harap menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama sesuai kartu identitas diri, alamat, alamat email yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan nomor telepon / nomor telepon seluler yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Jika informasi tersebut sudah disiapkan, petugas pajak yang menerima pengajuan perubahan data wajib pajak akan melakukan konfirmasi atau Proof of Record Ownership (PORO). Konfirmasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan benar-benar disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri, Wajib pajak pengurus suatu badan atau wajib pajak bendahara instansi pemerintah. Setelah petugas pajak meyakini bahwa permohonan benar-benar disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan, selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data secara langsung pada database sistem Direktorat Jenderal Pajak. Untuk layanan perubahan data melalui Kring Pajak 1500200 dan live chat di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id ini tersedia pada hari kerja yakni Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB.

Dari prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan sangat dimudahkan dalam menyelesaikan urusan perpajakannya. Dibandingkan dengan kondisi masa lalu, terobosan yang saat ini dilakukan DIrektorat Jenderal Pajak dirasa sudah tepat sasaran di tengah pandemi Covid-19. Hanya cukup dengan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau  live chat di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id urusan perubahan data nomor telepon, nomor handphone, alamat email, dan atau alamat domisili (dalam satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama) dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.