Beasiswa, Pajak, dan Pengaruhnya terhadap Peradaban

Oleh: Endra Wijaya Pinatih, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Minasan… Konnichiwa” sapa seorang remaja yang akrab dipanggil Jerome dengan senyum lebar melalui kanal youtubenya, Nihongo Mantappu. Sebuah kanal yang secara umum menyiarkan tentang kehidupannya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Jepang, memperkenalkan budaya, dan bahasa Indonesia di Jepang ataupun sebaliknya. Kanal ini kebanyakan mengulas tentang pendidikan yang dikemas secara fun dan kini telah meraih lebih dari empat juta subscriber. Selain berprestasi di dunia maya, prestasi di dunia nyata pun tidak tanggung-tanggung. Beragam prestasinya sejak bangku sekolah menengah serta kecerdasannya dalam bermatematika, mampu mengantarkannya untuk mendapatkan beasiswa pendidikan ke negeri sakura. 

Kisah yang tidak kalah hebat datang dari kota Solo. Kota yang dijuluki Spirit of Java ini melahirkan seorang anak bangsa yang mampu diterima di sebelas kampus ternama di dunia. Mulai dari Harvard University, Columbia University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Yale University, dan masih banyak lagi. Pemuda tersebut bernama Parama Pradana Suteja. Hebatnya raihan pria yang akrab disapa Pradana itu didapatkan dengan beasiswa.

Jerome dan Pradana merupakan dua dari sekian banyak anak bangsa yang berprestasi di dunia pendidikan dan mampu bersaing di kancah internasional. lebih jauh lagi persamaan dari keduanya adalah mereka meraih mimpi melalui jalur beasiswa. Entah beasiswa tersebut didapatkan melalui pemerintah ataupun swasta. 

Beasiswa Dikecualikan dari Objek Pajak

Beasiswa sendiri diartikan sebagai dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan atau pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Melihat potensi beasiswa sebagai penambah penghasilan individu, barang tentu muncul rasa penasaran. Bagaimana aspek perpajakan untuk si penerima Beasiswa?

Menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yaitu UU No 36 Tahun 2008, Beasiswa dapat dikecualikan dari objek pajak dan diatur lebih lanjut lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Adapun apabila ia memenuhi persyaratan tertentu yang diatur melalui PMK-68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan. 

Sedikitnya terdapat dua persyaratan beasiswa dapat dikecualikan sebagai objek pajak. Pertama, Penerima Beasiswa tersebut merupakan Warga Negara Indonesia. Kedua, Beasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri. Pendidikan Formal sendiri memiliki arti jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Selanjutnya beberapa komponen yang didapat bilamana memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa. Komponen tersebut terdiri atas biaya pendidikan yang dibayar ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. 

Beasiswa, Pajak, dan Kemajuan Peradaban

Acap kali kita mendengar pidato upacara tanggal 2 Mei setiap tahunnya karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hari nasional yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan Indonesia dan pendiri Taman Siswa. Pidato yang kadangkala menyelipkan cerita perang antara Jepang dan Sekutu di Pearl Harbour, Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Oahu, Hawaii, barat Honolulu. Perang yang menelan banyak korban jiwa khususnya dari pihak Jepang, dan ditandai dengan porak porandanya Hirosima dan Nagasaki karena serangan bom atom oleh sekutu. Namun Kaisar Jepang pada saat itu, Hirohito (bertakhta 1926-1989), mengemukakan sebuah pertanyaan yang lebih mengguncang dari ledakan bom. Pada saat itu ia mengumpulkan para menteri dan pembantunya untuk melaporkan jumlah rakyat Jepang yang mati dan sekarat karena radiasi bom atom. Ia mengemukakan pertanyaan, “Ada berapa guru yang hidup?” Tentu bukan tanpa sebab ia bertanya demikian. Ia menambahkan bahwa melalui para guru, Jepang akan cepat bangkit kembali. Hal ini memperlihatkan bahwa Jepang sangat concern menjadikan pendidikan sebagai dasar untuk kemajuan negaranya.

Bagaimana dengan Indonesia? Tentu keseriusan pemerintah mengalokasikan sekitar dua puluh persen atau 400 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan menjadi bukti sahih. Lebih jauh lagi, sikap itu tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan dari konstitusi adalah salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memajukan peradaban suatu bangsa diperlukan peranan pendidikan. Esensinya ialah bahwa maju mundurnya sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas individu dan masyarakatnya. Hal itu erat kaitannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah faktor utama dan cara paling efektif bagi kemajuan masyarakat, karena pendidikan dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan manusia yang mampu membangun peradabannya di masa mendatang.

Peradaban selalu berjalan beriringan dengan pajak, pajak merupakan warisan peradaban yang telah ada jauh sebelum masehi. Pada zaman mesir kuno, ada istilah scribe, yaitu para penarik pajak rumah tangga. Di era Romawi Kuno, ada pungutan yang dikenal dengan nama tributum. Ada juga pajak eisphora di Yunani, dan seterusnya hingga memasuki abad awal modern.

Salah satu peranan pajak kaitannya dengan memajukan peradaban Indonesia dapat dilihat dari jumlah APBN yang hampir delapan puluh persen (80%) nya berasal dari pajak, dan kembali lagi bahwa dua puluh persen (20%) dari APBN ini akan dialokasikan untuk pendidikan. Salah satu contoh realisasi penggunaan pajak untuk pendidikan adalah dengan adanya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan konstitusi.

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam peradaban suatu bangsa. 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja