Kewajiban Adaptasi di Tengah Pandemi

Oleh: Endra Wijaya Pinatih, pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

“Selama dua setengah juta tahun, berbagai spesies manusia hidup dan punah di Bumi, sampai akhirnya tersisa satu, Homo sapiens, Manusia Bijaksana, sejak ratusan ribu tahun lalu, namun spesies ini menyebar ke seluruh dunia dan beranak-pinak hingga berjumlah tujuh miliar, dan kini menjadi kekuatan alam yang dapat mengubah kondisi planet. Apa penyebabnya?”.

Kutipan di atas merupakan sebuah tulisan yang termuat pada cover belakang buku yang berjudul Sapiens “A Brief History of Humankind” karangan Yuval Noah Harari. Buku ini mengisahkan tentang riwayat singkat umat manusia. Berawal dari revolusi kognitif dilanjutkan revolusi pertanian sampai dengan sekarang yaitu revolusi sains. Bagaimana sapiens, nenek moyang umat manusia bertahan dari serangan binatang buas, hidup dari masa ke masa, bahkan menduduki tahta tertinggi dalam rantai makanan. Sudah barang tentu jawaban yang mungkin terpikir adalah karena sapiens mahluk hidup terkuat dan terpintar. Namun dugaan itu meleset, karena faktanya kemampuannya dalam beradaptasi yang menjadi penentu. Dewasa ini, kemampuan itu akan diuji kembali menghadapi suatu pandemi virus yang bernama Corona Virus Disease (Covid-19).

Lockdown di Puncak Pelaporan SPT Tahunan

Sejak adanya Pandemi Covid-19, yang awalnya berkembang dari Kota Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sejumlah negara mengambil langkah-langkah untuk merespon peristiwa tersebut. Salah satunya adalah membatasi aktifitas warga negaranya, yang selanjutnya disebut dengan lockdown, karantina, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pagelaran kampanye dengan tagar (#) dirumahaja sempat trending di media televisi ataupun media sosial. 

Kebijakan pembatasan ini sekarang sudah berakhir di beberapa negara termasuk Indonesia. Berakhirnya kebijakan lockdown dibarengi oleh istilah New Normal. New Normal sendiri berarti mengizinkan beraktifitas namun menggunakan aturan protokol kesehatan agar tetap hidup sehat di tengah kondisi pandemi Covid-19. 

Kebijakan Lockdown dan New Normal juga diterapkan di berbagai lokasi di Indonesia. Sistem belajar mengajar di sekolah yang biasanya tatap muka berubah daring, Penutupan tempat hiburan, dan kantor baik swasta ataupun pemerintah. Kebijakan itu diambil dalam upaya memutus rantai penyebaran virus karena berpotensi mengundang keramaian. 

Pun kantor pajak tidak luput dari kebijakan tersebut. Apesnya karena bertepatan dengan masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang jatuh pada akhir bulan ketiga dan keempat. Agenda pelayanan yang semula dijadwalkan tatap muka harus berganti serba daring. Tidak mengherankan apabila jumlah pelaporan SPT Tahunan 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan wajib pajak per tanggal 1 Mei 2020 tercatat hanya sebanyak 10,98 juta SPT, atau turun 9,4 % dari tahun lalu yang tercatat sebanyak 12,19 juta SPT. Jumlah SPT yang dilaporkan wajib pajak (WP) orang pribadi baik karyawan maupun non-karyawan mencapai 10,01 Juta SPT Tahunan, lebih rendah 12,03 % dibanding 30 April 2019 sebanyak 11,38 juta SPT Tahunan. Sementara realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan adalah sebanyak 584.016 SPT Tahunan, turun 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 737.936 SPT Tahunan. 

Peristiwa ini salah satunya bisa diterjemahkan sebagai ketergantungan wajib pajak akan pelayanan tatap muka. 

Membiasakan online merupakan solusi

Salah satu indikator negara maju adalah memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Gross Domestic Product (GDP) yang tinggi. GDP yang tinggi berbanding lurus dengan konsumsi barang dan jasa di negara tersebut, investasi domestik atau pengeluaran modal, belanja negara dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pembayaran gaji pegawai negeri sipil sampai dengan perdagangan internasional (ekspor dikurangi impor).

Tingkat GDP yang tinggi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pajak yang tinggi pula. Menilik data yang dirilis  Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD) yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, bahwa tax ratio to GDP Indonesia untuk tahun 2018 berkisar di angka 11,9 persen. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Korea yang masing-masing memiliki tax ratio to GDP sebesar 31,4 persen dan 28,4 persen tentu pencapaian itu sangat jauh dari kata memuaskan atau lebih tepatnya harapan untuk mencapai posisi negara maju. Bahkan jika dibandingkan lebih dekat lagi dengan negara di ASEAN, Indonesia hanya mendapati urutan kelima dibawah Malaysia (12,5 %), Singapura (13,2 %), Thailand (17,5 %), dan Filipina (18,2 %). 

Tingkat kepatuhan pajak suatu negara merupakan output dari kesadaran pajak masyarakatnya. Kesadaran pajak diukur dari tindakan proaktif wajib pajak. Hal tersebut merupakan cerminan yang seharusnya dari Self Assesment System dan inilah momentum yang tepat untuk mengedukasi wajib pajak. 

Layanan online adalah solusi selama vaksin Covid-19 belum ditemukan dan mungkin bisa menjadi “senjata” di masa depan. Sama halnya dengan fakta bahwa kita sudah bertemu dan menghadapi new normal dari zaman ke zaman. New Normal bukanlah merupakan sebuah hal baru dan telah terjadi ribuan kali. Jika ingin flashback sepuluh tahun kebelakang dan mendapati fakta tentang ojek konvensional, kita tidak pernah membayangkan bahwasanya saat ini jika ingin memesan ojek hanya dengan bermodalkan smartphone (online). Mula-mula saat ojek online ini mengemuka di Indonesia, direspon dengan demo oleh kelompok ojek konvensional. Akan tetapi, saat ini justru yang “normal” itu adalah memesan ojek secara online.

Jika mencermati fakta di atas, bukan sebuah ketidakmungkinan bahwa ke depannya akan melihat semua kewajiban perpajakan secara tatap muka adalah suatu yang asing dan memufakati layanan online sebagai sesuatu yang normal. 

Berbicara mengenai layanan online itu sendiri, kita dapat mengawali dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan kode billing, dan pelaporan SPT secara daring melalui laman resmi DJP semisal ereg.pajak.go.id dan pajak.go.id. Pembayaran pajak juga dimudahkan dengan menggunakan mobile atau internet banking serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana konsultasi, pengaduan, dan mendapatkan edukasi perpajakan. Segala fasilitas dan layanan itu nyata diberikan tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga, bisa dimana dan kapan saja. Pertanyaannya adalah apakah kita mau memulainya?.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.