Membedah KITE, Salah Satu Kriteria Penerima Insentif Pajak

Oleh: Mukhamad Wisnu Nagoro, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dunia tengah dilanda musibah yang sangat serius. Virus Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok kini telah menginfeksi hampir seluruh dunia. Seluruh perekonomian dunia luluh lantah dibuatnya, tak terkecuali negeri tercinta Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang seharusnya diprediksi tumbuh sebesar 5% kini diramal akan sulit dicapai dan diprediksi hanya akan tumbuh pada kisaran 2,5%. Meskipun begitu pemerintah tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi masih bisa dikejar dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan insentif pajak melalui Perppu 01 Tahun 2020, PMK-23/PMK.03/2020 serta PER-06/PJ/2020 yang semuanya ditunjukan untuk sektor industri agar tetap selamat di masa pandemi ini.

Dari keseluruhan aturan tersebut yang sangat menarik perhatian publik adalah PMK-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Secara garis besar, beleid ini pada intinya mengatur mengenai insentif pajak untuk sektor industri terdampak Covid-19. Insentif ini dilatarbelakangi oleh melambatnya ekonomi dunia secara masif, sehingga diperlukan suatu aturan untuk mengantisipasinya. Pemberian insentif ini adalah dengan cara menanggung PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, membebaskan PPh Pasal 22 impor, memberikan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 serta percepatan restitusi PPN. Bagi siapa? Bagi industri dengan KLU tertentu atau wajib pajak yang mendapat fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Lalu, apa yang dimaksud dengan fasilitas KITE pada aturan tersebut? Mari kita bahas

Pengertian KITE

Pengertian KITE mengacu kepada Pasal 1 KMK-580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Secara singkat KITE dapat dijelaskan sebagai fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka impor bahan baku untuk tujuan diekspor kembali. Fasilitas apa? Yaitu kemudahan berupa pengembalian dan/atau pembebasan Bea Masuk atau Cukai hingga tidak dilakukannya pemungutan atas PPN dan PPnBM.

Fasilitas KITE sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu KITE Pembebasan serta KITE Pengembalian. Secara singkat KITE Pembebasan adalah pembebasan untuk Bea Masuk, PPN atau PPnBMnya yang terutang dengan cara tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Sedangkan KITE Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Kemudian ada juga fasilitas KITE yang hanya diberikan kepada industri kecil menengah yang melakukukan impor untuk tujuan diekspor kembali yang disebut dengan KITE IKM.

Keistimewaan KITE dan Cara Mendapatkan Insentif bagi Wajib Pajak KITE

PMK-23 sendiri mengatur bahwa kriteria untuk penerima insentif pajak selain sebagai wajib pajak yang memiliki KLU yang tercantum sesuai lampiran beleid tersebut, juga kepada wajib pajak penerima fasilitas KITE. Baik sebagai salah satu syarat maupun secara akumulatif. Artinya terdapat keistimewaan bagi wajib pajak yang sudah menerima fasilitas KITE dari DJBC. Meskipun secara KLU tidak termasuk ke dalam industri tertentu sesuai lampiran PMK-23, Namun apabila wajib pajak memiliki KITE maka secara sah berhak mendapatkan insetif pajak. Tentunya sesuai prosedur yang telah disediakan oleh DJP.

Untuk mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-23/PMK.03/2020 ternyata cukup mudah. Wajib pajak tentunya tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Karena, wajib pajak cukup mengajukan permohonan via daring melalui laman pajak.go.id. Bagaimana caranya? Pertama, wajib pajak login terlebih dahulu menggunakan NPWP serta kata sandi yang telah dibuat. Apabila kata sandi lupa atau belum pernah registrasi sebelumnya maka wajib pajak memerlukan EFIN untuk melakukan reset maupun registrasi. Tata cara pengajuan EFIN akan dibahas di artikel lain.

Kemudian, setelah masuk ke halaman muka, wajib pajak dapat memilih menu Layanan, lalu pilih KSWP. Nantinya, wajib pajak akan diarahkan sesuai prosedur yang ada. Apabila memenuhi kriteria maka insentif pajak akan langsung dapat dinikmati. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan kemudahan ini, diharapkan pemberian insentif pajak kepada industri terdampak, terutama wajib pajak penerima KITE dapat memberikan stimulan ekonomi di masa pandemi ini serta perekonomian Indonesia bisa tetap kuat di tengah pandemi ini.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.