Mengulik Rencana Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP

Oleh: Sri Lestari Pujiastuti, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 (Minggu, 20/10) menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Omnibus law, atau yang dikenal dengan istilah omnibus bill, adalah undang-undang baru yang dibuat untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta (Selasa, 3/9) telah menyampaikan bahwa pemerintah bakal merombak tiga Undang-undang (UU) pajak sekaligus yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara umum seluruh perubahan dimaksudkan agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri serta meningkatkan pendanaan investasi. Salah satu poin perubahan yang menarik adalah adanya relaksasi hak pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sebelumnya tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang direlaksasi meliputi: (a) Pajak Masukan perolehan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki, (b) Pajak Masukan tidak dilapor di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki, (c) Pajak Masukan ditagih dengan ketetapan pajak dapat dikreditkan sebesar pokok pajak, serta (d) Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN dapat dikreditkan sepanjang terdapat Lebih Bayar di suatu masa pajak.

Relaksasi yang akan dimuat dalam RUU PPN terkait pengkreditan Pajak Masukan merupakan upaya pemerintah untuk menjawab kegundahan dunia usaha jika Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 (sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pasal tersebut akan tetap dipertahankan dalam RUU KUP) diterapkan bersamaan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Secara khusus relaksasi pengreditan Pajak Masukan digadang-gadang bakal memberikan rasa keadilan, mendorong kepatuhan dan mengurangi hambatan investasi.

Penulis tertarik pada relaksasi Pajak Masukan yang pertama, Pajak Masukan perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sesuai bukti Faktur Pajak yang dimiliki. Benarkah bakal memberi rasa keadilan dan mendorong kepatuhan sukarela?

Kewajiban Pajak Berlaku Surut Konsitusional

Terhitung sejak tahun 1984 Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, di mana berdasarkan sistem ini wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi.

Implementasi self assessment salah satunya tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP yang menegaskan bahwa, "Setiap wajib pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak."

Sebagai imbangannya, kewenangan diberikan kepada Ditjen Pajak melalui Pasal 2 ayat (4) dan (4a) UU KUP. Pasal 2 ayat (4) UU KUP menegaskan, "Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atu mengukuhkan Pengusaha Kena Pakak secara jabatan apabila wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2)."

Selanjutnya Pasal 2 ayat (4a) UU KUP menegaskan,"kewajiban Perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dimulai sejak wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Edi Pramono dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 13/PUU-XIV/2016 telah menolak uji materi tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa kewajiban perpajakan selama lima tahun kebelakang bagi PKP tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah berpendapat Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) (4a) UU Nomor 28 Tahun 2007 merupakan instrumen bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau PKP, sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem self assessment. Dengan demikian Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU Nomor 28 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 9 ayat (8) huruf a UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, mengatur bahwa "Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."  Ketentuan dalam Pasal 9  ayat (8) huruf a UU PPN ini lah yang menurut wajib pajak sangat tidak adil dan menghambat investasi jika diterapkan bersamaan dengan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP.

Dengan penerapan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP sejatinya wajib pajak lah yang akan menanggung PPN (Pajak Keluaran) yang terutang atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli. Hal ini dikarenakan ketika melakukan penyerahan BKP/JKP, wajib pajak tidak mengenakan PPN. Padahal sebagai pajak tidak langsung PPN seharusnya menjadi tanggungan pembeli. Ibarat pepatah wajib pajak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ingin untung malah jadi buntung.

Pun demikian, terdapat beberapa hal yang patut diwaspadai pada saat mengaplikasikan relaksasi pengkreditan Pajak Masukan dalam UU PPN. Pertama, dalam relaksasi pengkreditan Pajak Masukan harus diatur dengan jelas batas waktu pengkreditan Pajak Masukan. Apa yang dimaksud dengan perolehan BKP/JKP "sebelum dikukuhkan sebagai PKP" dapat dikreditkan? Apakah Pajak Masukan dimaksud meliputi juga Pajak Masukan yang diperoleh sebelum syarat subjektif dan objektif sebagai PKP terpenuhi?

Kedua, harus pula diperhatikan  jangan sampai relaksasi yang diberikan justru akan mendorong  kepatuhan sukarela wajib pajak menurun. Alih-alih akan mendorong penerapan sistem self assassment menjadi lebih efektif, jangan sampai justru akan mengembalikan kita pada sistem official assessment.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.