E-Billing:Cukup Usap Layar, Anda ikut Bangun Negeri

Oleh: Thomas Dwi Handoko, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kebijakan pemerintah terkait penambahan hari libur lebaran tahun 2018 menjadi sepuluh hari menimbulkan berbagai reaksi dikalangan PNS. Thomas, salah satu PNS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng misalnya. Anak kedua dari tiga bersaudara ini tidak bisa tenang melihat jumlah saldo tabungan yang akan dikeluarkan untuk mereschedule jadwal kereta demi bisa pulang ke kampung halamannya di Magelang. Tak perlu jauh-jauh ke bank atau kantor pos, Thomas hanya perlu memasukan kode pembayaran yang tertera pada layar handphonenya dan masuk dalam menu pembayaran melalui aplikasi layanan m-Banking dan semua selesai dalam satu sentuhan.

Thomas hanyalah salah satu manusia modern yang dituntut untuk cepat dalam melakukan aktivitasnya di mana saja tanpa batasan waktu. Prinsip inilah yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi negara terbesar dalam mengupayakan perputaran roda pemerintahan untuk menggali penerimaan negara. Dalam perkembangannya DJP membuat sebuah terobosan terkait dengan kemudahan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Seperti kita ketahui selama ini, Surat Setoran Pajak (SSP) manual yang beredar masih memiliki banyak keterbatasan dalam hal pengaplikasiannya.

Prosedur seorang wajib pajak yang akan membayarkan satu jenis kewajiban perpajakannya memerlukan minimal 1 bandel kertas SSP yang terdiri dari 4 lembar kertas, belum lagi wajib pajak tersebut harus mengeluarkan uang bensin untuk mengantarkan lembaran tersebut ke bank atau kantor pos dan yang paling penting wajib pajak juga harus memperhatikan jam pelayanan pada masing-masing bank ataupun kantor pos, melelahkan bukan. electronic billing atau biasa disingkat e-Billing merupakan alternatif yang cukup mumpuni untuk menggantikan SSP manual.

Sama seperti namanya, e-Billing adalah formulir pembayaran pajak bersifat online. Dengan metode pencetakan kode billing wajib pajak diberikan pilihan untuk dapat mencetak ataupun cukup mencatat kode billing tersebut, sangat efisien dibandingkan dengan SSP manual jika dilihat dari penggunaan kertasnya. Selain paperless konsep e-billing sendiri mengacu dengan kondisi perkembangan zaman di era serba online ini. Prinsip dimana saja tanpa batasan waktu yang dianut Thomas dan manusia modern lainnya dijawab mutlak oleh DJP melalui e-billing.

Sudah tentu DJP akan membuat efek domino dalam perekonomian negara apabila proses pembayaran yang dulunya membutuhkan setidaknya dalam hitungan jam dan sekarang semua selesai dalam satu sentuhan di ponsel android yang tidak diragukan lagi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Tantangan utamanya adalah bagaimana DJP mengedukasi sebagian masyarakat Indonesia yang berada pada piramida usia produktif yang memang didominasi oleh generasi X karena seperti media online lainnya, e-billing membutuhkan sertifikat digital identik sebagai salah satu syaratnya.

Untuk itu diperlukan pengaktifan electronic Filing Identification Number atau EFIN dalam hal wajib pajak ingin mencetak sendiri kode billingnya dan dengan demikian kewajiban yang tak terhindarkan adalah Wajib Pajak tidak hanya harus memiliki alamat email namun juga harus aktif dalam menggunakannya (bisa dibuka).

Sampai dengan tahun 2018 ini DJP masih memberikan layanan e-billing bagi Wajib Pajak yang belum bisa menerapkan secara online di rumah, bahkan beberapa bank seperti  BNI dan BCA juga sudah menerapkan pembayaran pajak tanpa harus memiliki kode pembayaran terlebih dahulu, Wajib Pajak cukup pergi ke mesin ATM terdekat dan membuat sekaligus membayarkannya. Dengan kondisi tersebut Wajib Pajak kini dibebaskan untuk memilih sendiri layanan mana yang lebih menguntungkan baik dari segi biaya maupun waktu.(*)

 *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi di mana penulis bekerja.