Kepala KPP Pratama Mamuju bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat, KPPN Mamuju, dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat mengadakan sosialisasi dengan tema Peningkatan Peran Lembaga dan Instansi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat melalui Belanja Barang/Jasa Pemerintah di lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju (Selasa. 16/01). Acara ini dihadiri oleh lembaga dan instansi vertikal di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat.
Proporsi terbesar dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar 90,29%. Sedangkan PAD masih berkisar pada level 9,50%. Untuk meningkatkan PAD tersebut, salah satunya adalah dengan mendongkrak Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017, DBH untuk Sulawesi Barat masih relatif kecil karena banyaknya pajak yang keluar dari wilayah Sulawesi Barat.
Hadinengrat Nusantoro selaku Kepala KPP Pratama Mamuju mengatakan terdapat penurunan pendapatan pada SPM dan bidang konstruksi. Hal tersebut dikarenakan rekanan yang digunakan oleh OPD masih berstatus NPWP luar wilayah Sulawesi Barat sehingga pajak yang dibayarkan pun mengalir keluar wilayah Sulawesi Barat.
Hadinengrat menghimbau kepada segenap OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa agar memakai rekanan yang ber-NPWP lokal, atau mencabangkan rekanan tersebut di Sulawesi Barat. Senada dengan himbauan tersebut, KPPN pun melakukan pengecekan terhadap SPM yang diajukan oleh OPD terkait kode pajak yang terdapat dalam peotongan SPM serta apakah NPWP rekanan tersebut berasal dari KPP yang terdaftar di wilayah Sulawesi Barat atau bukan, terang Saor Silitonga selaku Kepala KPPN Mamuju. Dadal Angkoro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat memberi rekomendasi kepada OPD agar menyuruh rekanan membuka rekening di Bank yang ada di wilayah Sulawesi Barat agar aliran perekonomian tetap berada di Sulawesi Barat. Kewajiban untuk menggunakan rekanan yang ber-NPWP Sulawesi Barat juga tertuang dalam Surat Edaran.
Gubernur Sulawesi Barat No. 8 Tahun 2017. Drs. Amir Biri, M.Si. selaku Plt. Kepala BPKAD yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya mengatakan Pemprov sangat mengapresiasi dan bangga kepada segenap jajaran Kemenkeu di wilayah Sulawesi Barat atas acara ini demi mendorong perekonomian di Sulawesi Barat.(asy/*)
- 525 views