Semarang, 28 Januari 2026 - Perekonomian Jawa Tengah sepanjang 2025 menunjukkan kinerja yang solid, ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang menguat dan inflasi yang tetap terkendali. Hingga akhir tahun anggaran 2025, APBN berperan efektif sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi ekonomi melalui realisasi pendapatan dan belanja negara yang terjaga, sehingga memperkuat ketahanan fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

Perkembangan Perekonomian Regional

Kondisi perekonomian Jawa Tengah hingga Desember 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren pertumbuhan yang semakin menguat. Meskipun demikian, dinamika ekonomi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu terus diantisipasi ke depan. Pada triwulan III, perekonomian mencatat pertumbuhan sebesar 5,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II yang tumbuh 5,28% (yoy). Capaian ini juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada periode yang sama justru mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tingkat Inflasi tahunan di Jawa Tengah tercatat sebesar 2,72%, lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,92%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang (2,84%), sementara yang terendah di Kab. Rembang (2,47%). Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 yaitu pada angka 115,8 dan tetap berada di level optimis (di atas 100).

Dari sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mengalami peningkatan menjadi 117,57 pada Desember 2025 (dari 116,11 di November 2025), kenaikan disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,22 persen lebih cepat dibanding  kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,96 persen.   Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami pertumbuhan positif 0,57% menjadi 99,93. Hal ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen lebih cepat dibanding kenaikan Indeks Harga yang dibayar Nelayan (Ib) sebesar 0,75 persen.

Hingga akhir tahun anggaran, kinerja perekonomian Jawa Tengah menunjukkan capaian yang semakin menguat dan kondusif. Pertumbuhan ekonomi yang berada di atas nasional, inflasi yang tetap terkendali, serta membaiknya kesejahteraan petani dan nelayan mencerminkan efektivitas pengelolaan ekonomi daerah sepanjang tahun berjalan. Kondisi ini memberikan fondasi yang solid bagi penutupan pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus memperkuat optimisme terhadap kesinambungan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada awal tahun anggaran berikutnya.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional         

Kinerja fiskal regional Jawa Tengah hingga 31 Desember 2025 menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang terjaga dengan baik serta mencerminkan pelaksanaan fiskal yang tetap solid sepanjang tahun anggaran. Dari sisi APBN, total Pendapatan Negara mencapai Rp117,46 triliun, tercapai 89,78% dari target. Capaian ini didorong oleh realisasi Penerimaan Bea Cukai (Rp59,85 triliun), Pajak (Rp49,57 triliun), serta PNBP yang mencatatkan kinerja impresif dengan realisasi Rp8,06 triliun atau melampaui target hingga 135,78%. Kinerja pendapatan yang kuat ini menunjukkan efektivitas penerimaan negara di wilayah Jawa Tengah.

Sementara itu, di sisi pengeluaran, Belanja Negara terealisasi sebesar Rp105,61 triliun atau 96,37 % dari pagu, mengalami kontraksi 8,77% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya efisiensi anggaran. Belanja ini disalurkan melalui Kementerian/ Lembaga sebesar Rp36,34 triliun atau 92,67% dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp69,26 triliun (98,43 % dari pagu).  Peran penting dana TKD pada fiskal daerah dibuktikan dengan kontribusinya sebesar 63,00% dari total pendapatan APBD yang terealisasi Rp109,94 triliun (96,31% dari target).

Adapun Realisasi Belanja APBD sementara mencakup Belanja Operasi (Rp70,88  triliun), Belanja Modal (Rp8,26 triliun), Belanja Tak Terduga (Rp71,16 miliar), dan Belanja Transfer (Rp19,04 triliun). Sinergi pelaksanaan fiskal APBN dan APBD tersebut menegaskan peran instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian Jawa Tengah.

Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Jawa Tengah sebagai Kontributor Strategis Penyerapan Gabah Nasional 2025

Jawa Tengah berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sepanjang 2025, tercermin dari realisasi penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG yang mencapai 331.618 ton setara beras atau 98,56% dari target. Capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir ini didorong oleh optimalisasi penyerapan pada panen raya Musim Tanam I dan II, serta dukungan kebijakan HPP yang menjaga harga gabah petani tetap stabil.

Secara spasial, penyerapan BULOG terkonsentrasi di sentra produksi utama seperti Grobogan, Demak, Banyumas, Kendal, dan Boyolali, dengan intervensi yang dilakukan secara selektif berbasis kondisi harga. Pada Musim Gadu, pengadaan difokuskan sebagai instrumen stabilisasi harga guna melindungi pendapatan petani dan menjaga keseimbangan pasar, menegaskan peran Jawa Tengah sebagai kontributor utama pengadaan BULOG nasional.

Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat dukungan kepada sektor riil melalui penyaluran kredit program yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara kumulatif mencapai Rp47,07 Triliun untuk 897.004 debitur dan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,46 triliun untuk 276.827 debitur.

Penyaluran KUR 2025 terbanyak di Kab. Pati Rp2,86 T untuk 52.327 debitur sedangkan penyaluran UMi terbanyak di Kab. Brebes Rp113,74 M untuk 21.029 debitur. Penyaluran KUR dan UMi berperan penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah. Dukungan pembiayaan yang semakin mudah diakses tidak hanya membantu keberlanjutan usaha mikro dan kecil, tetapi juga mendorong peningkatan skala usaha, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan posisi produk lokal dalam menghadapi persaingan pasar.

Sampai dengan akhir Desember 2025, kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah tetap terjaga dengan capaian realisasi pendapatan dan belanja negara yang positif serta seimbang. Hal tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang efektif dan adaptif di Jawa Tengah, di tengah berbagai dinamika perekonomian nasional maupun global.