Jakarta, 29 Juli 2025 - Hingga 30 Juni 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II merealisasikan penerimaan pajak neto sebesar Rp34.679.179.117.351,- tumbuh sebesar 14,93% (yoy). Jumlah tersebut mencapai 44,54% dari target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II tahun 2025 sebesar Rp77.867.339.976.000,-.
Berdasarkan sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp11,63 triliun, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp3,74 triliun, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp3,64 triliun, serta sektor jasa profesional ilmiah dan teknis sebesar Rp2,98 triliun. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 166,54% dengan total penerimaan Rp1,97 triliun, hal ini dipengaruhi perlambatan restitusi dari sektor industri pengolahan di bulan Juni 2025. Mayoritas sektor dominan tumbuh positif seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, pertambangan dan penggalian, serta jasa keuangan dan asuransi.
Dari sisi jenis pajak, penerimaan pajak tersebut didominasi oleh PPh Non Migas dengan capaian penerimaan sebesar Rp19,24 triliun atau 45,8% dari target sebesar Rp42,01 triliun. Penerimaan pajak PPN dan PPnBM mencapai Rp13,69 triliun atau 38,8% dari target sebesar Rp35,3 triliun. Sedangkan penerimaan pajak lainnya sebesar Rp1,57 triliun atau 950,32% dari target sebesar Rp116,06 miliar.
Strategi pengamanan penerimaan pajak menjadi penting melalui beberapa langkah strategis diantaranya: optimalisasi pengawasan pembayaran masa yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun berjalan dengan priotitas pada jenis pajak, sektor usaha dominan, serta sektor usaha yang tumbuh; optimalisasi pengujian kepatuhan material termasuk aksi korporasi, transfer pricing, dan rekayasa keuangan; dan optimalisasi pemanfaatan data internal dan eksternal.
Dalam Monthly Report ALCo Regional DKI Jakarta versi Newsletter atau Regional Fiscal in Brief Vol.VI/Juni/2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) menyampaikan bahwa kinerja APBN mengalami defisit seiring dengan akselerasi belanja APBN. Kinerja pendapatan APBN mencapai Rp843,71 triliun atau 46,98% dari target, termoderasi 7,05% (yoy), namun naik 12,59% (m-to-m). Kontribusi utama pendapatan dari sektor perpajakan mencapai Rp652,49 triliun, atau 77,34% dari total realisasi pendapatan, tumbuh 8,77% (m-to-m) meneruskan rebounced dari bulan-bulan sebelumnya.
Sedangkan kinerja belanja APBN mengalami peningkatan pada sebagian besar jenis belanja, utamanya dari kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja modal dan penyaluran Transfer ke Daerah (Dana Bagi Hasil dan DAK Nonfisik). Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp177,45 triliun (56,17% dari pagu, naik 5,31% yoy) untuk pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan hari raya (THR), serta gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri/Pensiunan. Untuk bantuan sosial terealisasi Rp77,43 triliun (57,81% dari pagu), tertinggi untuk jaminan sosial Rp40,16 triliun dan perlindungan sosial Rp35,76 triliun.
Situasi ekonomi pada Juni 2025 diwarnai sejumlah tantangan eksternal dan domestik. Ketidakpastian global akibat kebijakan moneter negara maju, konflik geopolitik, dan penurunan harga komoditas berdampak pada neraca perdagangan Jakarta. Risiko-risiko utama yang dihadapi ke depan meliputi inflasi bahan pangan dan energi yang masih fluktuatif, potensi perlambatan investasi, serta kerentanan terhadap gejolak eksternal. Menghadapi situasi ini, diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal melalui akselerasi belanja produktif, peningkatan pendapatan negara, serta kebijakan antisipatif.
Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh!
- 12 views