Bandar Lampung, 24 Juni 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I-2025 secara hybrid, yang diadakan di Bandar Lampung dan daring melalui Ms. Teams (Selasa, 24/6). Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan terkait perkembangan ekonomi dan fiskal di Lampung, serta membahas strategi fiskal dan penguatan koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, yang membuka acara, dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung sekaligus Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, yang turut berpartisipasi. Selain itu, acara ini juga diikuti oleh narasumber, akademisi, dan relawan pajak yang terlibat dalam penguatan literasi fiskal, baik secara langsung maupun daring melalui Ms. Teams.
Purwadhi Adhiputranto, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kajian fiskal regional sebagai alat strategis dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. “Kajian fiskal regional sangat penting untuk memberikan gambaran akurat mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, Retno Sri Sulistyani menegaskan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk menghadapi dinamika fiskal. “Sebagai pengelola fiskal daerah, kita harus terus bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dan memastikan keberlanjutan fiskal yang sehat di Lampung. Dengan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah meskipun di tengah tantangan global,” ungkap Retno.
Sesi pemaparan dimulai dengan Gwen Adhitya Amalkhan, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Kanwil DJPb Lampung, yang menyampaikan Overview Kajian Fiskal Regional Triwulan I-2025. "Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,47% (yoy), tertinggi dalam lima tahun terakhir, melampaui capaian nasional (4,87%) dan regional Sumatera (4,84%), dengan kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga (64,79%). Capaian ini menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi di Pulau Sumatera," jelas Gwen.
Pentingnya strategi fiskal untuk mengatasi risiko eksternal, seperti dampak tarif resiprokal AS terhadap komoditas unggulan Lampung dan tren inflasi akibat normalisasi tarif listrik, juga dibahas. Peningkatan kepatuhan pajak, perluasan basis pajak daerah, dan dukungan terhadap UMKM menjadi prioritas agenda.
Amin Suhadi, Pengawas Koperasi Ahli Madya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, melanjutkan materi mengenai Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi serta Update Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). “Saat ini, seluruh target pembentukan KDMP telah tercapai (100% atau 2.651 desa/kelurahan). Program ini mendapat dukungan fiskal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka potensi penerimaan pajak baru dari sektor koperasi berbasis desa,” kata Amin.
Sebagai penutup, Prof. Dr. Marselina Djayasinga, Local Expert Kementerian Keuangan Lampung, menyampaikan analisis mendalam mengenai Pengaruh Pendapatan Daerah dan Transfer Pemerintah terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Marselina menekankan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak daerah serta penguatan koordinasi fiskal pusat-daerah.
Kegiatan ini ditutup dengan diskusi interaktif dan pengukuhan Relawan Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor (TREFA) Kanwil DJPb Lampung, sebagai bagian dari penguatan literasi fiskal di kalangan generasi muda.
- 10 views