Tak Hanya Obati Patah Hati, Tren Lari Juga Dongkrak Penerimaan Negara

Oleh: Komang Jnana Shindu Putra, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tahukah #KawanPajak, berlari tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik? Namun ia terbukti juga memiliki dampak positif yang signifikan dalam mengatasi tantangan emosional, lho --seperti patah hati.

Penelitian dari Rutgers University pada tahun 2010 menemukan fakta bahwa aktivitas berlari secara teratur dapat merangsang pelepasan endorfin. Ia merupakan senyawa kimia alami yang tidak hanya memberikan perasaan nyaman tetapi juga mampu mengurangi tingkat depresi dan stres. Saat seseorang berlari, tubuhnya bergerak aktif, mengajak otak untuk terlibat dalam gerakan dan memperhatikan detak jantung, sehingga mengalihkan perhatian dari pikiran yang cenderung cemas dan negatif.

Menurut Dr. Alice Domar, seorang psikolog terkenal, berlari secara teratur selama 30-60 menit sehari, setidaknya lima hari dalam seminggu, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan mental seseorang. Aktivitas ini tidak hanya membantu menjaga kebugaran fisik tetapi juga meningkatkan kesejahtertaan secara keseluruhan.

Fenomena popularitas lari ini juga mencerminkan minat yang meningkat di kalangan masyarakat. Awalnya dikenal sebagai bagian dari acara olimpiade, maraton kini telah menjadi ajang yang diminati di banyak negara, termasuk Indonesia. Maraton merupakan lomba lari dengan jarak 42 km. Perhelatan maraton dan fun run (lomba lari dengan jarak yang lebih pendek dari maraton) menarik puluhan ribuan peserta dari berbagai latar belakang. Dari atlet profesional hingga pemula yang ingin menjajal tantangan baru.

Di Indonesia, minat terhadap olahraga lari ini terus berkembang secara pesat. Pada tahun 2023 saja, tercatat ada 160 acara lari yang diadakan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah pada tahun 2024. Saat ini saja sudah ada 51 acara yang direncanakan. Keterlibatan dalam maraton tidak hanya tentang prestasi atletik tetapi juga tentang mengadopsi gaya hidup sehat dan mengatasi stress melalui aktivitas fisik.

Sebagai hasil dari popularitas ini, banyak perusahaan dan lembaga seperti brand produk kesehatan, perbankan, bahkan pemerintah daerah mulai melihat potensi dalam menyelenggarakan atau mendukung acara lari. Perusahaan dan lembaga ini sering kali menggunakan jasa penyelenggara acara atau event organizer untuk mengelola semua aspek dari persiapan hingga pelaksanaan acara. Dalam konteks ini, aspek perpajakan menjadi relevan.

Jasa penyelenggaran atau event organizer merupakan pihak yang mengatur dan menyelenggarakan berbagai jenis acara atau kegiatan. Mereka bertanggung jawab dari perencanaan hingga pelaksanaan acara, termasuk manajemen logistik, promosi, dan pengaturan teknis agar acara berjalan dengan lancar dan sukses.

Aspek Perpajakan

Penyelenggara kegiatan atau event organizer, baik yang berbentuk badan usaha maupun perseorangan, memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda. Sebagai contoh, bagi penyelenggara kegiatan yang berbentuk badan usaha, akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% dari nilai kontrak oleh pihak penerima jasa yang juga berbentuk badan usaha. Sedangkan untuk penyelenggara kegiatan perseorangan, akan dipotong berdasarkan PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif yang berlaku, yang kemudian dapat dijadikan kredit pajak saat melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Selain itu, penyelenggara kegiatan berbentuk badan usaha juga memiliki kewajiban perpajakan lainnya dalam hal memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 atas jasa lainnya, seperti dekorasi, fotografi dan lain sebagainya; memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawannya; dan memotong PPh Pasal 4 ayat (2) jika terdapat penyewaan tanah atau bangunan untuk menyelenggarakan acara.

Jika penyelenggara kegiatan tersebut sudah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan/atau omzet tahunannya sudah mencapai atau melebihi dari Rp4,8 miliar, maka wajib memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari nilai jasa yang diberikan.

Penyelenggara kegiatan juga dapat memilih menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dengan wajib melampirkan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak kepada lawan transaksinya sebelum pembuatan kontrak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Serta yang terpenting memastikan bahwa telah melaporkan semua pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini meliputi pengisian dan penyampaian SPT Tahunan secara tepat waktu, benar, dan lengkap.

Dengan demikian, aspek perpajakan untuk penyelenggara kegiatan sangat penting untuk dipahami dan dikelola dengan baik. Ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara serta pengembangan infrastruktur olahraga yang lebih baik di Indonesia.

Ngomong-ngomong soal lari, kalian udah ada teman larinya belum? Yuk bareng-bareng mengobati sakit hati eh, hidup sehat.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.