1. Penduduk Indonesia yang memiliki NIK tidak serta merta menjadi wajib pajak.
2. Aktivasi NIK sebagai NPWP dilakukan apabila Wajib Pajak telah memiliki penghasilan setahun, atau disetahunkan, yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak.

1. Seluruh layanan pendaftaran dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos serta melalui saluran online dan Kring Pajak, serta saluran lain.
2. Saluran lain termasuk OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, dan PJAP untuk semua jenis wajib pajak.

1. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau ID TKU adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak cabang, dan melekat pada satu NPWP pusat.
2. Penggunaan satu nomor identitas perpajakan yaitu NPWP pusat memungkinkan penyederhanaan administrasi termasuk pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN.

Tempat tinggal untuk kepentingan perpajakan adalah tempat tinggal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal alamat yang tercantum dalam KTP Wajib Pajak berbeda dengan tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, maka Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, (Pasal 2 ayat (6) UU PPh Jo. PER-04/2020)
 

Family Tax Unit (FTU) atau Unit Keluarga Untuk Kepentingan Perpajakan adalah kepala keluarga beserta anggota keluarga yang hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan pada kepala keluarga, dan anggota keluarga yang menjadi bagian dari penghitungan penghasilan tidak kena pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kepala keluarga sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
 

Untuk Wajib Pajak lama tidak perlu melakukan registrasi ulang, data Wajib Pajak dari sistem lama telah di migrasikan ke Coretax.

Layanan PJAP masih dapat digunakan Wajib Pajak karena DJP masih berkerja sama dengan PJAP, pada proses pengembangan DJP melakukan interkoneksi dengan PJAP.

TP Portal hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki user dan password.

History perubahan data akan di akomodir di Coretax, termasuk history pemberian akses akun Wajib Pajak.

Pemberlakuan NPWP 16 digit saat ini akan diatur dengan PMK-136/PMK.03/2023 serta turunannya.

SuperAdmin bisa mengakses semua menu dan data yang ada.

Tidak ada verifikasi dengan dukcapil, karena telah berlaku NPWP sama dengan NIK.

1. Proses pelaporan SPT terintegrasi dengan proses bisnis pembayaran termasuk e-bupot, e-faktur, dan e-statement dengan fitur validasi data.
2. Perluasan validasi data SPT baik dari pihak ketiga maupun dari proses bisnis lainnya.
3. Adanya fitur notifikasi dan pengingat kewajiban pelaporan SPT sebelum batas waktu pelaporan.
4. Satu formulir untuk wajib pajak orang pribadi.
5. Lampiran termasuk laporan keuangan disampaikan dalam format yang dapat dibaca oleh sistem sebagai data terstruktur.
6. Penghitungan PPh 21 dilakukan oleh sistem menggunakan tarif efektif.

Cabang akan diberikan akses ke akun Portal Wajib Pajak dengan menggunakan akses pusat dengan role access berbeda-beda. pembuatan bukti potong disesuaikan dengan role access (peran) untuk membuat bukti potong.

Pelaporan SPT secara manual menggunakan kertas masih diperkenankan untuk SPT Tahunan WP OP Usahawan dengan status Non LB yang memenuhi kriteria tertentu (tidak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Tidak menyelenggarakan pembukuan, Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang sudah memperoleh izin penundaan/pengangsuran pajak, Tidak pernah menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik; dan/atau tidak memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha).

Saluran penyampaian SPT kertas dapat melalui pos ke PPDDP/KPDDP atau disampaikan langsung ke KPP.

Saluran penyampaian SPT kertas dapat melalui pos ke PPDDP/KPDDP atau disampaikan langsung ke KPP.

SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPN PMSE, SPT Masa Bea Meterai, SPOP.

Wajib Pajak akan terpusat otomatis secara jabatan ketika NPWP 16 digit berlaku penuh. Disaranakan agar segera melakukan permohonan pemusatan dari saat ini sehingga Wajib Pajak telah terbiasa untuk melakukan pemusatan.

Dalam Coretax akan ada role akses manajemen untuk mengakses ebupot, sehingga tidak semua user bisa mengakses ebupot, hanya yang ditunjuk sebagai drafter atau signer saja. Role akses manajemen ebupot unifikasi dan Pasal 21 juga terpisah. Artinya user yang hanya diberikan akses ebupot unifikasi tidak akan bisa mengakses ebupot Pasal 21 dan begitu juga sebaliknya.

NITKU bersifat mandatory dalam pembuatan bukti potong.

Status SPT akan berubah menjadi SPT dilaporkan ketika sudah dilakukan pembayaran dan bersifat real time.

Drafter Bupot akan dapat melihat keseluruhan Bupot yang suda dibuat sebelumnya.

Sebagian besar proses administrasi perpajakan dilakukan di Coretax dan seluruh proses bisnis telah terintegrasi di dalamnya, sehingga apabila WP tidak mengaktifkan akunnya maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya akan terkendala. Meskipun masih terdapat pilihan penyampaian kewajiban perpajakan secara manual, misalnya penyampaian SPT kertas untuk kategori wajib pajak tertentu.
 

Sistem Coretax memiliki fitur tracking progress dan fitur riwayat permohonan yang diajukan wajib pajak. Produk layanan yang dihasilkan dapat langsung diunduh di portal wajib pajak.
 

• Kolom debit terkait kewajiban yang harus dibayar Wajib Pajak, contoh: SPT KB, SKPKB/KBT, STP, Putusan upaya hukum yang menyebabkan kurang bayar.
• Kolom kredit terkait hak yang dimiliki/telah dilakukan Wajib Pajak, contoh: pembayaran atas SPT KB, pembayaran deposit, SPT LB, SKPLB/SKPPKP/SKPIB, Putusan upaya hukum yang menyebabkan lebih bayar.

1. Kemudahan diberikan sejak tahapan pembuatan kode billing di mana untuk sebagian besar transaksi sistem secara otomatis akan menghasilkan kode billing sehingga mengurangi potensi terjadinya kesalahan input data manual.
2. Sistem juga menyediakan daftar tagihan yang masih harus dibayar sehingga mengurangi potensi ketidakpatuhan yang tidak disengaja karena wajib pajak tidak mengetahui adanya tagihan pajak yang belum dibayar.
3. Untuk semakin memudahkan wajib pajak, kanal pembayaran pajak juga akan langsung tersedia pada portal wajib pajak sehingga keseluruhan proses terjadi dalam satu aplikasi.

1. Dengan adanya sistem yang baru maka pengajuan permohonan penyesuaian (Pbk, pemberian imbalan bunga, pengembalian kelebihan pajak) dapat dilakukan secara online, dengan fitur tracking sehingga wajib pajak dapat mengetahui status permohonannya tanpa harus bertanya kepada petugas pajak.
2. DJP juga akan menyediakan akun deposit pajak yang dapat berfungsi sebagai salah satu tujuan kompensasi lebih bayar maupun dialokasikan ke pembayaran kewajiban pajak.

Masa daluwarsa billing adalah 7 hari.

Untuk SPT Kurang Bayar jika Wajib pajak memiliki deposit dan nilainya cukup untuk melunasi kurang bayar, maka sistem akan memberikan pilihan apakah akan menggunakan deposit atau akan melakukan pembuatan kode billing. Jika saldo deposit sistem secara otomatis akan membuat kode billing. 

Billing multi-akun dibuat dari draft SPT yang memiliki lebih dari 1 jenis pajak, misalnya SPT Unifikasi atau SPT Masa PPN. Kode billing yang terbuat akan mengandung informasi: identitas WP, masa/tahun pajak sesuai masa/tahun pajak SPT yang dilaporkan, mata uang, nominal, kode billing, masa aktif, dan jumlah detil yang mencerminkan jumlah jenis pajak yang terkandung pada kode billing tersebut.
Dari kode billing multi-akun tersebut, dapat diketahui hanya terikat ke masa/tahun pajak pelaporan, baik untuk SPT normal atau pembetulan (masa/tahun pajak lampau) yang pembuatan SPTnya dilakukan melalui Coretax.
 

1. Deposit pajak merupakan fitur baru agar WP dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajak timbul.
2. Pengisian/top-up deposit dilakukan dengan membuat kode billing melalui billing key-in dengan KAP-KJS 411618-100.
3. Pelunasan kewajiban pajak dengan menggunakan deposit diakui pada saat tanggal pembayaran deposit, sehingga dapat mencegah WP dari pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran.

Untuk WP yang memenuhi kriteria berisiko rendah dan mengalami kesulitan likuiditas, permohonan angsuran tunggakan pajak dapat disetujui seketika (instant approval) dan SK-nya seketika terbit saat WP mengajukan permohonan.

Tidak bisa. Namun ada fitur simpan, untuk menyimpan histori billingnya. (fitur simpan/blm dibayar).