Bersama RRI Jayapura, Kanwil Papabrama Gaungkan Lapor SPT

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku gaungkan Lapor SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP melalui dialog interaktif bersama RRI Jayapura 96.0 FM. Dialog ini menghadirkan Tim Fungsional Penyuluh Pajak dari Kanwil DJP Papabrama serta Asisten Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Jayapura (Selasa, 26/3).

Dialog interaktif ini berlangsung selama 1 jam dari pukul 10.00 WIT hingga 11.00 WIT yang membahas tuntas mengenai kewajiban sebagai warga negara untuk membayar hingga melaporkan pajak dan segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Jayapura, Muhammad Syauqi Asyam dan Prima Rizky Aprilianto menjelaskan mengenai tata cara pelaporan dengan benar, lengkap, dan jelas, penghitungan tarif pengenaan pajak sesuai dengan besarnya penghasilan, jenis-jenis formulir SPT, dan sanksi administrasinya.

“Untuk pemadanan NIK menjadi NPWP diperpanjang hingga Juni 2024 yang tujuannya mempermudah Wajib Pajak dalam meminimalisir kesalahan seperti kesalahan nomor, nama, maupun gelar pada saat melakukan lapor SPT,” tutur Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Papabrama Marihot Ronald Sirait.

Tim Penyuluh juga menghimbau agar Wajib Pajak selalu berhati-hati terkait penipuan yang mengatasnamakan kantor pajak yang banyak beredar melalui whatsapp. Apabila Wajib Pajak ragu dapat langsung mengonfirmasi ke kantor pajak terdekat.

Meskipun Kanwil DJP Papabrama dalam melayani kepatuhan SPT mengalami banyak kendala salah satunya kondisi geografis yang sangat luas dan banyak daerah rawan, namun hal tersebut tidak melunturkan semangat untuk senantiasa hadir melayani Wajib Pajak melalui 7 KPP dan 15 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

“Masyarakat perlu mempersiapkan pelaporan SPT sebelum jatuh tempo pada 31 Maret ini melalui e-filling, apabila masih terdapat hal yang belum jelas dapat mengunjungi website pajak.go.id untuk mencari tahu informasi,” tambah Marihot.

Menutup perbincangan, diharapkan Wajib Pajak di seluruh Indonesia dapat menjalankan kewajibannya. Pajak yang dibayarkan merupakan bentuk gotong royong oleh masyarakat Indonesia yang akan disalurkan melalui APBN untuk menunjang pembangunan Indonesia.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.