Sedang Trend, Yuk Intip Aspek Perpajakan Penjual Baju "Shimmer" Lebaran

Oleh: Dewi Setya Swaranurani, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Lebaran.. shimmer-shimmer ya.. shimmer shimmer agek laku iki, Lebaran 2024 model terbaru shimmer-shimmer,” ucap seorang ibu-ibu penjual baju di Pasar Johar, Semarang, yang sedang menawarkan dagangannya lewat postingan media sosial TikTok yang dibagikannya.

Bagi umat muslim, Idulfitri merupakan hari raya yang dinantikan setiap tahunnya. Menurut berbagai sumber, hari Lebaran memiliki makna yaitu sudah berlalunya bulan Ramadan. Setelah menunaikan ibadah puasa selama satu bulan, hari Lebaran  pun tiba. Hari di mana umat muslim merayakannya dengan bermaaf-maafan, bersalam-salaman setelah salat id, dan juga berkumpul dengan keluarga.

Tak jarang, untuk menyambut hari Lebaran ini masyarakat membeli baju baru. Meski bukan hal yang wajib, membeli baju baru saat Lebaran adalah tradisi sedari dulu. Di beberapa keluarga, ada yang memilih menggunakan baju baru dengan warna hingga model senada atau biasa disebut dengan sarimbit, ada pula yang tidak. Menjelang hari Lebaran ini, penjual baju abaya, gamis, kaftan, hingga berbagai jenis baju muslim pun ramai pembeli sebagai dampak dari menyambut hari Lebaran yang dinantikan ini.

Baru-baru ini, muncul konten TikTok viral seorang ibu-ibu yang menawarkan dagangannya yang tampak laris manis di video TikToknya. Dalam video tersebut, sang penjual menjelaskan bahwa baju "shimmer" sedang laris di kalangan masyarakat dan akan menjadi tren pada hari Lebaran tahun 2024 ini. Meskipun kelihatannya video tersebut sederhana, per 4 April 2024 video tersebut telah tembus 13,3 juta viewers, lho.

Dengan omzet yang lumayan besar karena penjualan meningkat pada bulan Ramadan ini, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan di benak para pedagang seperti, “Kalau lagi ramai gini omzetnya gede kena pajak, nggak ya? Padahal kan bisa jadi penjualan tinggi saat Lebaran aja,”

Eh, tenang dulu! Saat ini, pemerintah sangat memperhatikan para pedagang Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) di Indonesia, lho. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022). Dalam peraturan ini, diatur bahwa pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Saat ini, tarif PPh yang bersifat final adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Namun tarif ini tidak semata-mata berlaku untuk masyarakat yang memiliki usaha dagang. Menurut Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam satu tahun tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).

Jadi, tarif PPh final 0,5% tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto di atas Rp500.000.000,00 dalam setahun. Jadi, para pedagang yang belum mencapai omzet tersebut dalam setahun tidak perlu khawatir, ya.

Sedangkan, bagi penjual yang telah memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar dapat menggunakan perhitungan tarif PPh 25 dan wajib mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penyetoran PPh 25 dilakukan setiap bulan dan laporan Masa/Bulanan hanya diwajibkan jika pada masa tersebut tidak terdapat penyetoran.

Tentu saja, meski tidak dikenai pajak, wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status aktif, baik dengan penghasilan di bawah Rp500.000.000,00 maupun di atas Rp500.000.000,00 wajib melaksanakan kewajiban perpajakan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ya. Untuk pelaporan SPT Tahunan ini hanya dilakukan satu kali dalam setahun dengan batas waktu 31 Maret bagi orang pribadi. Tak perlu khawatir, pelaporan SPT Tahunan ini tidak dikenakan biaya serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui laman djponline.pajak.go.id.

Berbeda dari wajib pajak orang pribadi, apabila pedagang memiliki NPWP badan atas usahanya tersebut, fasilitas tidak wajib melakukan pembayaran pajak apabila omzet di bawah Rp500.000.000,00 tidak berlaku. Hal ini karena pedagang masuk dalam kategori wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan berbeda. Apabila wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama tujuh tahun, bagi wajib pajak badan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutan komanditer (CV), dan juga Firma memiliki jangka waktu empat tahun untuk dapat menggunakan tarif ini. Sedangkan bagi wajib pajak badan berbentuk Perseoran Terbatas (PT) memiliki jangka waktu yakni tiga tahun. Adapun syarat menggunakan tarif 0,5% bagi wajib pajak badan adalah memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Fasilitas ini berlakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memajukan perekonomian di Indonesia.

Sama halnya dengan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan untuk lapor SPT Tahunan dengan batas waktu 30 April setiap tahunnya. Pelaporannya pun bisa melalui daring via laman  djponline.pajak.go.id dan memilih menu e-Form 1771.

Jadi, para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pajak yang harus ditanggung, karena pemerintah telah mengatur perhitungan pajak yang telah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak masing-masing. Dengan diberikannya fasilitas  dan kemudahan yang telah disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sangat mendukung UMKM di Indonesia. UMKM memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Hal ini membuat UMKM dipercaya dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian di Indonesia. Yuk, jangan lupa borong baju shimmer-shimmer Lebaran untuk melarisi para pelaku UMKM!

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.