Mengapa Integritas dalam Melayani adalah Keharusan Mutlak buat Pegawai Pajak?

Oleh: Robby Maleakhi Tampubolon, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Integritas, sebuah kata yang sering kita dengar dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), integritas bukanlah sekadar slogan, melainkan fondasi utama yang membentuk karakter seorang pegawai. Namun, di balik kepentingan publik, seringkali godaan korupsi mengintai. Di sinilah pentingnya memahami mengapa kita sebagai pegawai DJP sangat tidak boleh terjerumus dalam praktik rasuah yang merugikan ini.

Pertama-tama, mari kita mengulik esensi dari peran DJP dalam masyarakat. DJP bertugas mengelola penerimaan pajak negara, yang merupakan salah satu pilar utama dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dalam konteks ini, DJP tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak secara efisien, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Korupsi dalam DJP bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Dampak korupsi sangatlah masif. Semua orang menjadi korban, dan bahkan tanpa sadar pelaku korupsi juga merupakan korban dari tingkah polahnya. Mana ada tindak pidana, yang pelakunya adalah korban itu sendiri, kecuali korupsi. Oleh karena itu, korupsi tergolong tindak pidana luar biasa (extraordinary crime).

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi berbagai pihak. Pertama-tama, dari sudut pandang keuangan negara, korupsi merugikan penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, dan setiap rupiah yang hilang akibat korupsi berpotensi menghambat kemajuan bangsa.

Selanjutnya, dampak korupsi juga dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang taat dan jujur merasa dikhianati ketika mengetahui bahwa ada oknum di dalam DJP yang melakukan praktik korupsi. Hal ini dapat menggerus kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. 

Selain itu, korupsi juga mencoreng nama baik lembaga tersebut di mata internasional. Kepercayaan investor asing terhadap stabilitas dan kepastian hukum di Indonesia dapat terkikis akibat praktik korupsi yang terungkap dalam DJP. Hal ini dapat mengurangi minat investasi asing, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Namun, dampak terberat dari korupsi dalam DJP adalah dekadensi moral dan integritas yang merusak fondasi dari sistem perpajakan itu sendiri. Sebagai penegak hukum di bidang perpajakan, DJP harus menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum. Ketika ada pegawai DJP yang terlibat dalam praktik korupsi, hal ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan keyakinan akan keadilan dalam sistem perpajakan.

Integritas sebagai Fondasi

Dalam konteks ini, integritas menjadi fondasi yang sangat penting bagi setiap pegawai DJP. Integritas tidak hanya berarti tidak melakukan korupsi, tetapi juga berarti bertindak sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Seorang pegawai DJP yang memiliki integritas tinggi akan selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik, terutama di DJP, juga tercermin dalam komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk di lingkungan DJP. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan komitmen dari setiap pegawai DJP untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.

Selain itu, sebagai pegawai DJP, kita juga harus memahami bahwa korupsi bukanlah jalan keluar dari masalah atau kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, korupsi hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih kompleks di kemudian hari. Seorang pegawai DJP yang jujur dan integritas akan mencari solusi yang legal dan bermoral untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapi, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip etika dan keadilan.

Dalam menghadapi godaan korupsi, penting bagi setiap pegawai DJP untuk menguatkan komitmen mereka terhadap integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Ini bukanlah tugas yang mudah, mengingat godaan dan tekanan yang mungkin dihadapi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Namun, dengan kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai pegawai DJP, kita dapat bersama-sama membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

Dalam mengakhiri, menjadi pegawai DJP bukanlah hanya sekadar pekerjaan, melainkan panggilan untuk melayani dan menjaga kepentingan publik. Dalam melayani, integritas adalah kunci utama yang harus kita pegang erat-erat. Dengan menjaga integritas kita sebagai pegawai DJP, kita tidak hanya membuktikan komitmen kita terhadap keadilan dan kebenaran, tetapi juga mewujudkan cita-cita bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sebab, dalam integritas kita sebagai pegawai DJP, terpatri harapan dan kepercayaan masyarakat akan sebuah pelayanan yang bermutu, adil, dan transparan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.