Singgung Law Enforcement, Pajak Negara Ingatkan Kembali Wajib Pajak

Sebanyak 17 Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadiri acara Pasraman Pajak Garden Tax Education yang diselenggarakan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Negara (Rabu, 6/9). Pelaksana KP2KP Negara Muhammad Arif Luqman Syah selaku pemateri memaparkan proses penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan yang sesuai dengan peraturan berlaku.

Arif menjelaskan negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai law enforcement agent. Ini dilakukan untuk lebih mengoptimalisasi penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. Kendala yang dimaksud salah satunya dengan tidak terlapornya atau keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berdasarkan peraturan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab II pasal 14 angka 1 huruf c Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.      

“Wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk orang pribadi dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk badan usaha. Agar terhindar dari sanksi tersebut, sebaiknya pelaporan pajak dilakukan sebelum mendekati jatuh tempo pelaporan,” imbuh Arif.  

Kegiatan Pasraman Pajak kemudian ditutup oleh Plt. Kepala KP2KP Negara I Wayan Putratenaya yang menyampaikan apresiasi kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. I Wayan Putratenaya berharap seluruh wajib pajak ke depannya lebih meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.