PBB - Pajak Bumi dan Bangunan
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian | DetailPENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,
ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailSURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI,
ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailPENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI, RASIO BIAYA PRODUKSI, ANGKA KAPITALISASI, DAN LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailTATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN, SEKTOR PERHUTANAN, SEKTOR PERTAMBANGAN, DAN SEKTOR LAINNYA
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
Peraturan Menteri Keuangan |
| Aktif | DetailINSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailPENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1111 YANG JATUH TEMPO PADA TANGGAL 31 JANUARI 2020
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | Detail