KUP - Ketentuan Umum Perpajakan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | Detail44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PERUBAHAN DATA DAN
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM QUALITY ASSURANCE PEMERIKSAAN
Peraturan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailPENETAPAN DAN PENGGUNAAN
KODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA
PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/ 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailKODE KANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINAS SEMENTARA
PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YANG MENGALAMI REORGANISASI BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/ 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailDIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI
Keputusan Dirjen Pajak |
| Aktif | DetailTATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN
DENGAN SPTNP,KEPUTUSAN KEBERATAN,PUTUSAN BANDING,ATAU
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Dirjen Pajak |
| Dicabut | DetailPAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,
SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN,
DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailNOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN,
SERTA TATA CARA PENGAMBILAN PENGISIAN, PENANDATANGANAN,
DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Peraturan Menteri Keuangan |
| Dicabut | DetailTENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS