Tahun 2024, Kinerja APBN Jawa Barat Surplus Rp28,79 Triliun

Bandung, 22 Januari 2025 – Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat sampai dengan 31 Desember 2024. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat Tugas Agus Priyo Waluyo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kinerja Makrofiskal 2024

  1. Di tengah ketidakpastian global APBN 2024 bekerja keras meredam gejolak melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan fiskal tetap sehat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh positif sebesar 4,91 persen (yoy), dengan kontributor tertinggi PDRB Lapangan Usaha dari Industri Pengolahan sebesar 41,87 persen. Dari sisi PDRB Pengeluaran, kontributor tertinggi berasal dari Konsumsi Rumah Tangga sebesar 65,53 persen sedangkan Konsumsi Pemerintah berkontribusi sebesar 4,68 persen.
  2. Ekonomi berkualitas  mendukung kesejahteraan terus  mengalami  perbaikan.  Inflasi domestik di wilayah Jawa Barat bulan Desember tetap terjaga, sebesar 1,64 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,33. Penyumbang utama inflasi yoy diantaranya Emas Perhiasan, Beras, Sigaret Kretek Mesin, Kopi Bubuk, dan Minyak Goreng. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat sebesar 74,92. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,08 persen, dengan Gini Ratio sebesar 0,428.
  3. Nilai Tukar Petani (NTP) di bulan Desember 2024 naik menjadi 111,71 sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun menjadi 110,23.
  4. Pada bulan Desember 2024, Neraca Perdagangan Jawa Barat surplus di angka USD 2,11 miliar.dengan nilai Ekspor USD 3,21 miliar, sementara Impor sebesar USD 1,10 miliar.
  5. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat sampai dengan 31 Desember 2024 kembali mencatatkan surplus sebesar Rp28,79 triliun dengan total pendapatan mencapai Rp155,73 triliun (97,36 persen dari APBN) sementara total belanja mencapai Rp126,94 triliun (97,53 persen dari APBN).

 

B. Pendapatan Negara Tumbuh Positif di Tengah Termoderasinya Harga Komoditas

  1. Ditengah ketidakpasian global yang eskalatif dan moderasi harga komoditas, kinerja pendapatan negara di wilayah Jawa Barat mampu mencapai Rp155,73 triliun (97,36 persen dari target APBN) atau masih tumbuh positif 3,12 persen yoy.
  2. Penerimaan  perpajakan  mencapai  Rp119,65  triliun  (tumbuh  5,62  persen  YoY), terutama ditopang kinerja perekonomian yang resilien dan efektivitas reformasi perpajakan.
  3. Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan 1,69 persen (Rp980 miliar) dibanding periode yang sama tahun lalu. PBB mengalami pertumbuhan sebesar 11,72 persen (Rp64 M) dibandingkan periode Desember 2023.
  4. Penerimaan sektor utama perpajakan mayoritas tumbuh positif. Penerimaan Neto Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,47 persen. Sektor ini cukup dominan dengan memberikan kontribusi sebesar 45,23 persen. Sektor ini mengalami pelemahan akibat Purchasing Manager Index (PMI) tahun 2024 menurun.
  5. Penerimaan  Perjenis  Pajak  menunjukan  peningkatan.  Penerimaan  neto  PPN  DN tumbuh 2,31 persen selama tahun 2024. Penerimaan Neto PPh 21 tumbuh 18,96 persen didorong banyaknya pembayaran pajak masa Desember 2023 yang dibayarkan  pada TW I 2024. Penerimaan neto PPN Impor tumbuh 8,84 persen, penerimaan neto PPh Psl 25/29 Badan mengalami pertumbuhan sebesar 1,89 persen, dan penerimaan neto PPh Final tumbuh positif sebesar 4,38 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023.
  6. Realisasi kepabeanan dan cukai tahun 2024 mencapai Rp28,61 triliun (100,20 persen APBN). Kanwil dan KPPBC melakukan pengawasan dan penindakan rokok ilegal dengan jumlah penindakan s.d. 31 Desember 2024 sebanyak 4.223 penindakan, serta jumlah Barang Hasil Penindakan 62,19 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp82,88 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp44,63 miliar.
  7. Pertumbuhan positif menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang memperkuat penerimaan negara dari berbagai sektor. Total realisasi PNBP tumbuh positif sebesar 2,96 persen (yoy) dengan capaian 141,23 persen dari target Rp5,16 triliun yang kontribusi dari berbagai sumber PNBP lainnya dan pendapatan yang dihasilkan Badan Layanan Umum.
  8. Kinerja Pendapatan negara 2024 yang positif ini menjadi pondasi untuk mendukung berbagai agenda pembangunan 2025.

 

C. Belanja Negara Tumbuh Kuat Sebagai Shock Absorber dan Agent of Development

  1. Belanja  negara  tahun  2024  dioptimalkan  sebagai  shock  absorber  dan  agent  of development, ditengah perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi.
  2. Realisasi   Belanja   Pemerintah   Pusat   (BPP)   mencapai   93,20   persen   dengan pertumbuhan 5,15 persen, mencerminkan peningkatan efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran.
  3. Pertumbuhan   BPP   terjadi   pada   semua   jenis   belanja   kecuali   Belanja   Modal, pertumbuhan terbesar pada Belanja Bantuan Sosial sebesar 13,43 persen.
  4. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 sebesar Rp 74,22 triliun atau mencapai 99,15 persen pagu. Tumbuh 4,57 persen dibanding tahun 2023. Secara total, hampir semua jenis TKD tumbuh positif dari tahun ke tahun. Kecuali Dana Bagi Hasil yang tumbuh negatif pada tahun 2024 dibanding tahun 2023. Secara nominal, realisasi terbesar TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum yang sebagian besar berupa DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Block Grant).
  5. Keseimbangan Primer menunjukkan surplus sebesar Rp28,79 triliun. Semakin membaiknya kinerja penerimaan perpajakan dan PNBP memberikan andil yang kuat dalam menciptakan angka surplus.
  6. Belanja  negara  sebagai  shock  absorber  untuk  melindungi  rakyat  dan  menjaga stabilitas ekonomi dilakukan antara lain melalui Pengendalian Inflasi (Stabilitas Harga) dengan realisasi: Rp2,23 triliun (84,19 persen) yang digunakan antara lain untuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dialokasikan Pagu: Rp1,39 triliun, realisasi: Rp1,36 triliun (97,78 persen) dengan realisasi terbesar pada Kementerian PUPR  sebesar Rp939,5  miliar dan Kementerian Sosial sebesar Rp127,27 miliar. Penurunan Prevalensi Stunting Pagu: Rp144,88 miliar dengan realisasi: Rp138,62 miliar (95,77 persen), realisasi terbesar pada Kementerian PUPR sebesar  Rp71,23  miliar  dan  BKKBN sebesar  Rp55,66  miliar.    Alokasi  pagu  untuk Penurunan Tingkat Pangangguran terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp260,19 miliar dengan realisasi sebesar Rp245,56miliar atau 94,38 persen, Realisasi penyaluran Bansos s.d. 31 Desember 2024 di Jawa Barat mencapai mencapai Rp15,61 triliun untuk 36.389.214 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI) dan Kartu Prakerja. Pagu Peningkatan Investasi Rp1,67 miliar dengan realisasi: Rp1,27 miliar (76,37 persen) Realisasi terbesar pada Kementerian Pertanian sebesar Rp414 juta dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp653 juta.
  7. Sebagai kesimpulan, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi sementara perekonomian domestik tetap resilien. sepanjang tahun 2024, perekonomian global bergerak sangat dinamis, terutama dipengaruhi elnino, meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dinamika USA, pelemahan Eropa, pemilu di lebih dari 70 negara. Kondisi tersebut memicu fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, voltilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar dan suku bunga serta stagnasi pertumbuhan ekonomi global. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian DI Jawa Barat pada tahun 2024 tetap resilien, dengan pertumbuhan ekonomi tetap kuat, inflasi yang terkendali, dan surplus neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang resilien berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran tetap (TPT) Jawa Barat ke level 6,75 persen (2024) terdapat peningkatan penduduk bekerja sebanyak 0,91 juta orang dan penurunan pengangguran sebanyak 0,12 juta orang dan kemiskinan menjadi 7,08 persen serta ketimpangan semakin menyempit.

 

#PajakKuatAPBNSehat

#PajakKitaUntukKita

 

Narahubung Media :  ________________________________________________________________________________________

Rudi Munandar
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

)
*

: 022-4212255
: kanwil.150@pajak.go.id