Jakarta, 22 Januari 2025 – Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhir tahun 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat berhasil mencapai target penerimaan pajak 100% di seluruh unit kerja. Dengan target penerimaan APBN 2024 sebesar Rp64,5 triliun, Kanwil DJP Jakarta Barat mencatatkan penerimaan bruto sebesar Rp72,2 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp64,7 triliun atau 100,26% dari target, dengan pertumbuhan neto sebesar 9,25%.
Berdasarkan jenis pajaknya, capaian di atas terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp29,12 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp35,44 triliun, dan Pajak lainnya sebesar Rp131,1 miliar.
Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,99% terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp32,22 triliun (49,80%), sektor industri pengolahan sebesar Rp9,31 triliun (14,39%), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp4,25 triliun (6,57%), dan sektor konstruksi sebesar Rp3,37 triliun (5,22%).
Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kinerja penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Jakarta Barat sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai 90,52%, atau telah menerima 373.467 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh wajib pajak atas kontribusi dan kepatuhannya serta dukungan dari seluruh pengampu kepentingan.
Sementara secara terpisah, capaian penerimaan pajak wilayah DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai angka Rp1.355,07 triliun, 112,30% dari target pajak 2024. Capaian Ini disampaikan oleh Kepala Seksi Data dan Potensi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, Dwi Krisnanto, S.E., M.A. dalam Konferensi Pers Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional DKI Jakarta yang dilaksanakan secara daring hari ini
Pendapatan pajak secara neto masih tumbuh positif sebesar 1.67%(yoy), didorong oleh kinerja PPN yang tumbuh sangat baik karena konsumsi domestik yang terjaga. PPh Non Migas masih berada di zona negatif akibat terkontraksinya PPh 25/29 Badan. PPh masih mengalami kontraksi akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi. Sedangkan penerimaan PBB dan Pajak Lainnya turun akibat tidak terulangnya pembayaran tagihan pajak di tahun 2024.
Dalam konferensi pers tersebut, kinerja APBN DKI Jakarta disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling.
Mei Ling menyebutkan realisasi APBN tahun 2024 bekerja optimal dengan defisit APBN yang masih terkendali sebesar Rp133,39 triliun, dengan pendapatan negara mencapai
Rp1.799,54 triliun dan angka belanja negara sebesar Rp1.932,93 triliun. Sedangkan pendapatan daerah mencapai Rp72,90 triliun meningkat 2,57 (yoy) sebesar 97,26% dari target. Pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh peningkatan PAD dan pendapatan transfer.
Sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat realisasi sebesar Rp 1.366,68 triliun dukungan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan indikator-indikator ekonomi.
Nilai Tukar Petani (NTP) per Desember 2024 turun 0,23% (yoy) akibat kenaikan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani yang tinggi meskipun harga gabah dan beras meningkat. Namun Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 1,00% (yoy) dan 0.09% (m-to-m).
Neraca Perdagangan bulan Desember 2024 tercatat defisit sebesar US$0.51 miliar. karena kenaikan ekspor lebih tinggi dibanding kenaikan impor.
Sementara itu, tingkat inflasi mencapai 1,48% (yoy) dan sebesar 0,37% (m-to-m) pada peiode Desember 2024. Capaian inflasi tersebut masih terkendali pada rentang sasaran dan lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional, utamanya disumbang kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.
Indikator ekonomi riil masih relatif baik, terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang terjaga dan konsumsi listrik kumulatif yang tumbuh positif. Sebagian besar target indikator ekonomi tercapai, namun perlu tindak lanjut pada indikator kemiskinan yang masih di bawah target rencana pembangunan daerah tahun 2024.
Kepala Bidang Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Wijang Abillah, S.E., M.M. melengkapi konferensi pers dengan menyampaikan kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai DKI Jakarta yang tumbuh positif hingga. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp24,02 triliun (100,69% dari target APBN), tumbuh positif 0,45% (yoy) pertumbuhan tersebut didukung oleh akselerasi penerimaan bea keluar.
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi dengan melebihi target di tengah termoderasinya harga komoditas, terutama ditopang kinerja laba BUMN yang semakin baik. Hal ini disampaikan oleh Setiawan Suryowidodo, Kepala Seksi Hukum, Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN DKI Jakarta. Sampai dengan 31 Desember 2024, PNBP mencapai Rp389,37 triliun atau 121,36%% dari target.
Pajak Kuat, APBN Sehat!
#PajakKitaUntukKita
Narahubung Media:
Herry Setyawan Telpon : (021) - 21191912
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, Surel : p2humas.jakbar@pajak.go.id
dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Barat
