Pematangsiantar, 7 Februari 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II (Kanwil DJP Sumut II) melakukan penyidikan terhadap tersangka berinisial “PS” yang telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.049.167.715,- (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Proses penyidikan telah masuk tahap pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (P-22) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Tindak pidana dilakukan “PS” melalui badan usaha berinisial “CV. T” yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Januari s.d. Desember 2021 yang telah dipotong atau dipungut, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar.
Perbuatan “PS” telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sebelum dilakukan penyidikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe (KPP Kabanjahe) telah mengirim himbauan kepada “CV. T” untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya tetapi tidak direspon. Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan menghimbau kepada wajib pajak agar segera merespon setiap himbauan yang disampaikan oleh DJP agar dapat terhindar dari tindakan penegakan hukum lebih lanjut.
Anton menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dari tindakan penegakan hukum perpajakan, serta merupakan bentuk lain dari pelayanan kepada wajib pajak yaitu dalam rangka mewujudkan keadailan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku bagi seluruh wajib pajak. “Kami berharap tindakan penyidikan ini akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi wajib pajak lainnya yang tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” tegas Anton.
Penyidikan dapat terlaksana dengan baik berkat sinergi antara Aparat Penegak Hukum terkait. “Terima kasih kami ucapakan kepada Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kejaksaan Negeri Karo, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), serta unit instansi vertikal Kanwil DJP Sumut II yaitu KPP Pratama Kabanjahe dan KP2KP Sidikalang,” tutup Anton.
#PajakKuatIndonesiaMaju
- 38 kali dilihat