Rabu, 28 Februari 2024 – Press Conference Assets and Liabilites Comittee (ALCo) Regional Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada 28 Februari 2024. Acara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, yang membahas mengenai kinerja Anggaran, Pendapatan, Belanja Negara (APBN) bersama dengan seluruh pejabat eselon dua di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
Acara dilaksanakan secara daring dengan mengundang pejabat Pemerintah Provinsi Jakarta, Forkompinda DKI Jakarta, perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Ekonomi Jakarta pada triwulan IV 2023, bila dibandingkan dengan triwulan IV 2022 (yoy) tumbuh sebesar 4,85%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24%. Sedangkan, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,43%.
Inflasi DKI Jakarta pada Januari 2024 tercatat 1,83%. Seluruh komponen pengeluaran mengalami kenaikan, kecuali kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi sebesar 2,08%. “Kalau kita lihat dari pola tren, inflasi DKI Jakarta pada bulan Januari 2024, dalam kondisi terkendali dan masih dalam rentang target sasaran”, jelas Mei Ling.
Tingginya optimisme konsumen di Jakarta tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada awal tahun 2024. Ini menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi dan prospek konsumsi di masa depan.
Neraca perdagangan, pada bulan Januari 2024 mengalami defisit sebesar 2,56%. Terjadi penurunan ekspor pada Januari 2024 salah satunya disebabkan oleh penurunan permintaan komoditas mobil dan komponennya, serta penurunan permintaan dari negara tujuan terbesar, yaitu Filipina.
Realisasi pendapatan pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar 141,28 T, yang mengalami kenaikan sebesar 1,77%T (yoy). Sementara realisasi belanja Rp80,63 T, yang tumbuh 13,75% (yoy).
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp80,63 T atau 5,03% dari pagu (naik 13,75% (yoy)) yang terdiri atas Belanja BUN sebesar Rp51,63 T atau 5,33% dari pagu (turun 5,33% (yoy)), Belanja KL sebesar 28,23 T atau 4,55% dari pagu (naik 72,61% (yoy)), dan Realisasi Belanja TKD utamanya digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp102,70 T, yang mengalami penurunan sebesar 8,62% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp112 T. Komponen yang menurun cukup signifikan adalah jenis pajak PPN yang mengalami penurunan Rp40,01 T atau 20,69% (yoy). “Dari PPN terdapat penurunan sebesar 20,69% disebabkan adanya beberapa Wajib Pajak dominan yang masuk dalam kawasan berikat serta pemusatan PPN terutang dilokasi”, jelas Dayat Pratikno, Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil Wajib Pajak Besar, yang mewakili Direktorat Jenderal Pajak.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp1,47 T atau 5,32% dari target APBN 2024 dan termoderasi sebesar 15,18%. Komponen yang mengalami penurunan signifikan adalah penerimaan Bea Masuk yang turun Rp1,42 T (5,29% dari target) (-16,69% yoy). Penurunan ini terjadi karena turunnya aktivitas impor.
- 22 kali dilihat