Banjarmasin, 27 Maret 2024 – Seluruh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Publikasi Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Dihadiri oleh BPKAD, Bawaslu, dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, BPKPAD Kota Banjarmasin, perwakilan perbankan, serta awak media di wilayah Kota Banjarmasin, kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas kinerja fiskal APBN dan APBD terkini serta isu-isu regional Kalimantan Selatan.
PEREKONOMIAN KALSEL TERUS MELANJUTKAN TREN POSITIF
“Kondisi Pasca Pemilu yang stabil dukung ekonomi Kalsel”
Sampai dengan Bulan Februari 2024 ini, kondisi perekonomian nasional masih melanjutkan tren positifnya. Pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan lancar mendukung kinerja perekonomian nasional, demikian juga berpengaruh terhadap Kalimantan Selatan. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang positif tersebut antara lain:
- Tingkat inflasi Februari 2024 tercatat sebesar -0,01% (mtm) atau mengalami deflasi dan sebesar 2,27 persen (yoy), dibawah rata-rata nasional yang mencapai 2,75.
- Surplus perdagangan terus berlanjut di Bulan Februari 2024 sebesar US$1.037,46 juta, tetapi perlu diwaspadai adanya tren penurunan dari periode sebelumnya, imbas dari dinamika harga komoditas andalan.
- Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara dengan porsi 93,26%.
PEMERINTAH ALOKASIKAN DANA THR
“Kinerja APBN dalam mendukung pembayaran THR”
Kinerja APBN sampai dengan Februari 2024, khususnya di sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2,60 triliun atau 11,25% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, pertumbuhannya -33,17%. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 19,95% dengan realisasi sebesar Rp384,15 miliar. Realisasi total belanja negara sebesar Rp6,33 triliun atau 16,73% dari pagu. Capaian ini meningkat 42,98% dibandingkan tahun lalu. Dalam rangka pembayaran THR, khusus untuk Belanja Pemerintah Pusat, telah dialokasikan belanja THR pegawai sebesar Rp188,46 miliar kepada 36.249 penerima.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp2,19 triliun atau 10,23% dari target, terkontraksi sebesar -35,37% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,40 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp703,90 miliar. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 36,7%, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 19,7%, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,7%. Secara kumulatif, sampai dengan Bulan Februari 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan Besar, dan Sektor Pertanian, yang mengalami kontraksi.
Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kanwil DJBC Kalbagsel) sampai dengan Februari 2024 sebesar Rp1,29 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp21,40 miliar dan penerimaan lainnya Rp1,27 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp384,15 miliar atau 30,95% dari target, tumbuh 19,95% (yoy). Capaian ini berasal dari PNBP BLU (28,44%) dan PNBP Lainnya (71,56%). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi belanja negara sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp6,33 triliun, atau sebesar 16,73% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,19 triliun (13,65% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp5,14 triliun (17,66% dari pagu). Khusus untuk belanja barang, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh kegiatan persiapan Pemilu dan belanja barang dari satker BLU. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di awal tahun 2024. Realisasi belanja modal sampai dengan Februari 2024 baru mencapai Rp40,65 miliar (3,44% dari pagu. Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru selesai di periode Semester II 2024.
Dukungan APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain subsidi pupuk, subsidi beras, subsidi listrik, subsidi BBM dan LPG. Realisasi subsidi pupuk telah tersalur 4.709,80 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi beras di Februari 2024 ini telah tersalur 1.886,55 ton. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 47.459 kilo liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 18.948 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 9.383 metrik ton. Untuk subsidi listrik sudah terealisasi sebesar Rp132,78 miliar.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp5,14 triliun atau sebesar 17,66%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja TKD meningkat sebesar 39,15%. Realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp2,69 Triliun (17,42%), Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,69 triliun (19,91%), Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp393, 62 Miliar (16,42%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp347,19 miliar (23,77%). Realisasi TKD tertinggi di Februari ini adalah Kota Banjarmasin sebesar 20,15%.
“KINERJA APBD: Kinerja Pajak Daerah Naik 75,51% dan Retribusi Daerah naik 415,12%”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 29 Februari 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,95 triliun atau sekitar 15,67% dari target, meningkat sebesar 99,46% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp755,38 miliar (75,51%) dan Retribusi Daerah. Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp624,78 miliar (19,82%). Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, disumbang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang meningkat secara signifikan. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp4,89 triliun, dengan kontribusi 82,33% terhadap total pendapatan daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp2,48 triliun (5,95%) tumbuh 36,72%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp951,80 miliar. Untuk belanja barang/jasa sebesar Rp497,32 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp83,79 miliar. belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan paling tinggi pada belanja barang/jasa yaitu mencapai 88,15% jika dibandingkan tahun lalu.
- 61 kali dilihat