Bengkulu, 18 Februari 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung mencatat pertumbuhan positif dalam penerimaan pajak di wilayah Provinsi Bengkulu hingga 31 Januari 2025, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp149,07 miliar mengalami pertumbuhan sebesar 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Nimang Duwi Renggani, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, dalam Rapat Asset and Liabilities Committee (ALCo) Regional yang berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting (Selasa, 18/2).
Secara nasional, target penerimaan pajak tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun, meningkat 14% dibandingkan target tahun 2024 yang sebesar Rp1.921,9 triliun. Namun, hingga saat ini, target penerimaan pajak untuk Wilayah Bengkulu masih belum ditetapkan secara resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Nimang menegaskan bahwa meskipun penerimaan pajak mengalami kontraksi di beberapa sektor, kinerja di awal tahun masih lebih baik dibandingkan dengan proyeksi awal. "Kami menyadari adanya tantangan dalam aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Namun, dengan pengawasan berbasis data yang lebih optimal, kami yakin tren penerimaan pajak dapat terus dijaga dan ditingkatkan sepanjang tahun 2025," ujar Nimang.
Berdasarkan analisis per jenis pajak, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tumbuh positif sebesar 118,11%, mencapai Rp95,04 miliar, didorong oleh stabilnya harga komoditas sawit dan kopi. Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi penerimaan sebesar Rp52,4 miliar, yang mencerminkan kinerja usaha serta pendapatan wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatat penerimaan sebesar Rp548,9 juta, sementara penerimaan dari jenis pajak lainnya mencapai Rp1,06 miliar.
Selain itu, sektor-sektor yang menjadi pendorong utama penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan yang kuat. Sektor Perdagangan Besar tumbuh sebesar 48,64% dan menyumbang kontribusi sebesar 33% dari total penerimaan. Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh positif sebesar 66,48% dengan kontribusi sebesar 10%, dan Sektor Admnistrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan sebesar 13.45% dengan kontribusi sebesar 15%.
Hingga 6 Februari 2025, progres pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di wilayah Bengkulu telah mencapai 86,8%. Dari total 581.159 wajib pajak, sebanyak 504.495 telah berhasil melakukan pemadanan, sementara 76.664 wajib pajak masih dalam proses validasi. Upaya pemadanan NIK dengan NPWP terus diperkuat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah layanan administrasi perpajakan
Sebagai bagian dari transformasi sistem administrasi perpajakan, implementasi Coretax DJP terus dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta memastikan akurasi data perpajakan. "Penerapan sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya," ujar Nimang.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, DJP terus mengimbau wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu melalui e-Filing di djponline.pajak.go.id sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 31 Maret 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 untuk Wajib Pajak Badan. "Pelaporan SPT lebih awal tidak hanya memberikan kenyamanan dalam administrasi pajak, tetapi juga menghindarkan wajib pajak dari potensi sanksi akibat keterlambatan. Proses pelaporan SPT dapat dilakukan melalui laman legacy DJP djponline.pajak.go.id," jelas Nimang.
"Kami optimistis bahwa dengan strategi yang telah disusun serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, target penerimaan pajak 2025 dapat tercapai dengan baik," tutup Nimang.
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
#LaporSPTHariIni
#LebihAwalLebihNyaman
- 25 kali dilihat