Medan, 21 Juni 2023 – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan melakukan penegakan hukum berupa penyitaan aset penunggak pajak. Eksekusi sita dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) A. R. Hasfianda Siregar dan didampingi oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Warta Sembiring di bank penyimpan aset penunggak pajak, Kecamatan Medan Polonia, Medan (Rabu, 31/5).
Penyitaan aset berupa rekening dengan nilai sebesar Rp2,12 Miliar dilakukan terhadap wajib pajak dengan inisial PDLM. Tindakan penagihan aktif tersebut diakibatkan oleh tunggakan pajak sebesar Rp2,39 Miliar yang tidak dilunasi wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
Sebelum penyitaan, telah dilakukan pendekatan persuasif agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya, maka JSPN akan melakukan penyitaan aset sita.
Selanjutnya, jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan sita, maka akan dilakukan lelang aset wajib pajak yang telah disita, dan hasil lelang akan masuk ke kas negara sebagai pelunasan utang pajak. Apabila barang yang disita berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu maka dipindahbukukan ke rekening kas negara.
Tindakan sita menjadi bukti keseriusan unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan dan memunculkan rasa keadilan kepada wajib pajak yang sudah patuh. Penyitaan aset penunggak pajak juga dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 29 kali dilihat