Jakarta, 27 Mei 2025 – Realisasi Penerimaan neto Kanwil DJP Wajib Pajak Besar/ Kanwil LTO s.d. tanggal 30 April 2025 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Yunirwansyah, mencapai 23,08% atau sebesar Rp169,6 triliun dari target APBN Rp734,714 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Dari sisi jenis pajak, mayoritas pajak utama mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024, diantaranya disebabkan karena Tax Effective Rate (TER), Volatilitas harga komoditas, Kenaikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dan pemberian relaksasi pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPN.
- Dari sisi sektor usaha utama, sejumlah sektor usaha utama mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, namun realisasi sejumlah sektor usaha menunjukkan pertumbuhan positif diantaranya pertambangan dan penggalian (+6,77% yoy), pengadaan listrik, gas, dan uap (+20,98% yoy), pengangkutan dan pergudangan (+23,15% yoy), dan konstruksi (+141,54% yoy).
Yunirwansyah dalam arahannya menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan upaya pengamanan sebagaimana telah diberikan guideline oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta melakukan effort secara optimal dari setiap rumpun tusi khususnya yang mengampu penerimaan Pajak melalui Komite Kepatuhan. Dalam pesannya, dia menyampaikan quote penyemangat “tidak ada masalah yang besar, karena kita punya Alloh Yang Maha Besar” serta tagline “Nyaman dan Bahagia, Wujudkan Kinerja Paripurna.”
Alco Regional Jakarta mengadakan Press Conference pada hari Selasa, 27 Mei 2025 pada pukul 14.00 WIB s.d. 15.00 WIB. Press Conference dilaksanakan melalui media daring yang diikuti oleh para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di regional DKI Jakarta beserta para pejabat instansi vertikal, para pejabat Forkopimda DKI Jakarta, perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, OJK, para ahli dari pemda provinsi DKI Jakarta dan akademisi dari UI, UIN, UNJ, STAN dan STIS. Acara dipandu oleh Langgeng Suwito selaku moderator.
Kondisi perekonomian regional Jakarta s.d. bulan April 2025 sebagaimana disampaikan oleh Mei Ling, Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta, terjaga optimis. Hal ini tercermin dari inflasi sebesar 2,21% (yoy) atau 1,44% (m-to-m) dan kesejahteraan petani membaik/ naik 1,50% (yoy) atau 0,35% (m-to-m)
Kinerja APBN Regional
Kinerja APBN Regional sampai dengan April 2025 resilien dengan pendapatan negara sebesar Rp557,35 triliun atau sebesar 31,05% dari target dan realisasi belanja sebesar Rp440,99 triliun atau sebesar 23,87% dari pagu atau mengalami surplus sebesar Rp116,37 triliun.
Belanja K/L mencapai RP156,22 triliun dengan kontribusi terbesar dari Kementerian Kesehatan dengan total realisasi belanja sebesar Rp64,19 triliun atau 40,10% dari total belanja K/L sebesar Rp126 triliun. Belanja NonK/L Rp277,88 triliun a.l. didorong oleh pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi, khususnya subsidi energi (BBM dan NonBBM) sebesar Rp47 triliun. Untuk Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kenaikan karena akselerasi penyaluran DBH sebesar 78,47% (yoy) yang seharusnya bulan Juni 2025, utamanya DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 OP.
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Realisasi penerimaan perpajakan nasional di wilayah Jakarta disampaikan oleh Kepala Seksi Data dan Potensi Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Dwi Krisnanto, menyampaikan bahwa s.d. April 2025, Penerimaan Pajak Kanwil DJP se-Jakarta mencapai Rp421,87 triliun atau memiliki proporsi sebesar 75,73% dari total penerimaan pajak secara nasional. Kinerja penerimaan pajak melanjutkan rebound 210,76% (m-to-m) di bulan April 2025 mencerminkan sinyal positif pencapaian target penerimaan negara. Growth (yoy) tidak dapat dikomparasikan karena terdapat perbedaan kebijakan dari sisi administratif antara tahun 2024 dan 2025.
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Andi Hermawan dari Kantor Layanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok menyampaikan bahwa sampai dengan April 2025 penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kenaikan 2,77% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp6,78 triliun, dikarenakan Bea Masuk naik sebesar 4,05% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan tingkat utilisasi FTA sebesar 1,45% (yoy) dan pertumbuhan bea masuk pada top komoditas (suku cadang, kosmetik, resin sintetis, dan baja) dan penerimaan cukai naik 41,53% (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan cukai HT 40,94% dan kenaikan cukai MMEA golongan B yang berkontribusi 61,66% dari nilai cukai keseluruhan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Setiawan Suryowidodo dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta menyampaikan bahwa sampai dengan April 2025, penerimaan PNBP mencapai Rp128,56 triliun ditopang oleh pendapatan PNBP SDA. Realisasi penerimaan PNBP terjaga baik mencapai 54,40% dari target dengan rincian (1) pendapatan bagian laba BUMN, dengan realisasi mencapai 100%, (2) penerimaan SDA mencapai 79,41%, (3) PNBP Lainnya mencapai 39,90%, dan (4) pendapatan BLU mencapai 23,58%.
Kinerja APBD
Mei Ling menambahkan kinerja APBD DKI Jakarta secara ringkas pendapatan daerah DKI Jakarta s.d. April 2025. Pendapatan daerah tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 37,38% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp22,162 triliun atau 27,11% dari target. Pertumbuhan positif ini utamanya dikontribusikan oleh seluruh komponen Pendapatan Daerah, sebagai berikut:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disebabkan oleh kenaikan retribusi daerah sebesar 144,93% (yoy) dan pajak daerah sebesar 14,12% (yoy), lain-lain PAD yang sah sebesar 35,74% (yoy).
- Pendapatan Transfer mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang disebabkan oleh kenaikan realisasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 375,27% (yoy), DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN sebesar 275,07% (yoy), DAK Non Fisik BOKKB-BOKB sebesar 117,43% serta DBH PPh Pasal 21 dan DAU.
Belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 13,88% (yoy), utamanya karena peningkatan Belanja Operasi sebesar 15,50% (yoy) utamanya disebabkan kenaikan signifikan realisasi Belanja Bantuan Sosial serta peningkatan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Subsidi. Belanja Modal mengalami penurunan sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran dan proses lelang yang masih berjalan sehingga diproyeksikan belanja modal dapat terealisasi pada TW III dan IV.
Kesimpulan
Dari paparan ALCo DKI Jakarta, dapat ditarik 4 (empat) kesimpulan, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi Jakarta TW I 2025 tumbuh stabil dan resilient dengan leading indicators perekonomian yang solid dan inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran, (2) Kinerja APBN tercatat surplus mencerminkan pengelolaan fiskal yang prudent, memperkuat pondasi ekonomi nasional, serta memberikan ruang bagi kesinambungan pertumbuhan dan stabilitas di tengah dinamika global, (3) neraca fiskal yang positif pada kinerja APBD ditopang oleh akselerasi pendapatan dan belanja untuk pembangunan dan stimulus perekonomian, dan (4) kolaborasi antara APBN dan APBD DKI Jakarta berperan strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, dan penguatan ekonomi, sekaligus memastikan sinergi pusat-daerah berjalan optimal di ibu kota negara.
***
Pajak Kuat, APBN Sehat
#PajakKitaUntukKita
- 15 kali dilihat