Nomor : SP-11/WPJ.03/2025 | Tanggal : 31 Juli 2025
Kinerja Pelaksanaan APBN Semester I, Bukti Nyata Kontribusi Fiskal Terhadap Penguatan Ekonomi Daerah
Perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) pada semester I tahun 2025 menunjukkan penguatan yang didorong oleh kinerja pelaksanaan APBN yang optimal dari sisi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan kepabeanan serta cukai, bersama dengan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Pendapatan negara di wilayah Sumsel hingga akhir Juni 2025 tercatat sebesar Rp6,63 triliun atau 37,06% dari target, tumbuh 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan mencapai Rp5,30 triliun atau 34,26% dari target, dengan penerimaan pajak sebesar Rp5,04 triliun (33,15%) dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp256,97 miliar (99,56%). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,32 triliun atau 55,07% dari target. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel Triwulan II yang beranggotakan seluruh kantor vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan, Palembang.
Penerimaan pajak tumbuh 6,1% (yoy), didorong oleh peningkatan setoran masa PPN dan PPh Tahunan Badan atas aktivitas komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet. PPN & PPnBM tumbuh 20,4%, sementara PPh Non Migas terkontraksi -5,7% akibat penyesuaian administrasi dan efisiensi anggaran. PBB dan BPHTB tumbuh 14,3%, sedangkan pajak lainnya terkontraksi -54,2%. Secara jenis pajak, PPN DN tumbuh 21,4%, PPh Badan tumbuh 1,7%, PPh 23 tumbuh 43,3%, PPh OP tumbuh 36,9%, dan PPh 22 tumbuh 28,4%. Namun, PPh 21 dan PPh Final masing-masing terkontraksi -33,8% dan -19,5%, serta PPN Impor turun -12,6%. Dari sisi sektor pajak, pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 94,0%, diikuti industri pengolahan (77,3%), perdagangan besar dan eceran (28,1%), serta pengangkutan dan pergudangan (27,2%). Sektor administrasi pemerintahan mengalami kontraksi sebesar -32,0%.
Kinerja kepabeanan dan cukai menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 69,97% (yoy), dengan realisasi bea keluar mencapai Rp226,30 miliar (tumbuh 375,15%) didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE). Bea masuk tercatat Rp29,57 miliar, terkontraksi -71,42% akibat penurunan impor bahan baku. Penerimaan cukai sebesar Rp1,10 miliar berasal dari denda administrasi UR, MMEA, dan EA.
PNBP dari aset, piutang, dan lelang menunjukkan tren positif dengan realisasi Rp49,48 miliar atau 90,00% dari target tahunan, tumbuh 35,12% secara agregat. PNBP BLU tercatat Rp793,31 miliar (41,37%) dan PNBP Lainnya Rp531,58 miliar (108,94%), didorong oleh penerimaan kembali belanja modal dan TKD.
Belanja negara di wilayah Sumsel hingga Juni 2025 mencapai Rp19,92 triliun atau 40,15% dari pagu, mengalami kontraksi -11,50% (yoy). Belanja pemerintah pusat sebesar Rp5,38 triliun (34,08%) didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal terkontraksi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos.
Transfer ke Daerah mencapai Rp14,54 triliun atau 43,23% dari pagu, tumbuh 1,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran DBH sebesar Rp6,70 triliun (47,83%), DAU Rp4,07 triliun (36,64%), DAK Non Fisik Rp2,41 triliun (47,98%), Dana Desa Rp1,29 triliun (51,51%), dan Dana Insentif Rp37,22 miliar (50,00%). Penyaluran tercepat terjadi di enam kabupaten: OKU Timur, Muba, OKI, OI, dan Lahat.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan APBD di 18 Pemda wilayah Sumsel melalui optimalisasi penyaluran TKD sebagai instrumen pembangunan daerah. Kinerja APBN semester I 2025 di Sumsel menjadi bukti nyata kontribusi fiskal terhadap penguatan ekonomi daerah.
- 24 kali dilihat