Kinerja Positif Jawa Tengah: Peran APBN Mendorong Pertumbuhan Inklusif
Perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan ketahanan dan arah pemulihan yang positif di tengah dinamika global. Stabilitas pertumbuhan, terkendalinya inflasi, dan meningkatnya daya beli masyarakat mencerminkan efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah berperan aktif melalui instrumen APBN dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, mendukung layanan publik, serta memperkuat ketahanan fiskal. Sinergi lintas unit terus diperkuat, mulai dari reformasi perpajakan, pengawasan rokok ilegal, hingga perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah.
Perkembangan Perekonomian Regional
Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2025 tumbuh stabil sebesar 4,96% (yoy), sejajar dengan triwulan sebelumnya dan lebih tinggi dari nasional. Kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian Pulau Jawa tercatat sebagai yang terbesar keempat, yaitu sebesar 14,49%. Pada Juni 2025, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 2,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 1,66%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Rembang (2,67%) dan terendah di Kabupaten Wonosobo (1,92%).
Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan perbaikan, naik dari 111,67 pada Mei menjadi 113,72 di Juni 2025, didorong oleh peningkatan harga pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan rakyat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2025 berada di angka 109,9, masih dalam zona optimis meskipun mengalami penurunan dibandingkan Mei (120,8). Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 98,96 menjadi 99,07 pada bulan yang sama, seiring naiknya harga tangkapan laut seperti kembung, rajungan, teri, dan tenggiri.
Seluruh capaian indikator tersebut tidak lepas dari peran APBN yang hadir melalui berbagai program belanja negara, transfer ke daerah, dan perlindungan sosial untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kinerja pelaksanaan APBN di Jawa Tengah hingga 30 Juni 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan capaian surplus anggaran sebesar Rp3,18 triliun. Pendapatan negara mencapai Rp53,4 triliun atau 41,21% dari target, didorong oleh kinerja kuat sektor Industri Pengolahan yang menjadi penopang utama penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga referensi CPO turut meningkatkan penerimaan Bea Keluar, sementara PNBP mencatatkan pertumbuhan signifikan berkat optimalisasi layanan umum. Capaian ini mencerminkan ketahanan dan daya dorong APBN terhadap aktivitas ekonomi di Jawa Tengah.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara sebesar Rp50,22 triliun atau 46,82% menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga kualitas belanja yang tepat sasaran. Meskipun terdapat dinamika efisiensi dan transisi kebijakan, penyaluran TKD telah realisasi Rp36,10 triliun, tumbuh 1,12% (yoy) sehingga menunjukkan tren positif dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Hal ini menjadi bukti bahwa APBN hadir sebagai instrumen yang adaptif dan responsif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Kinerja APBD Jawa Tengah menunjukkan fondasi fiskal yang solid dengan capaian pendapatan daerah mencapai Rp53,92 triliun atau 47,63% dari target, mencerminkan pengelolaan yang sehat di tengah dinamika ekonomi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai Rp16,02 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) yang mendominasi struktur pendapatan sebesar 66,97% turut memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dari sisi belanja daerah, realisasi berjalan secara bertahap dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ritme pelaksanaan anggaran yang terukur dan berkualitas. Dengan surplus anggaran sebesar Rp14,14 triliun, terdapat potensi besar untuk mendorong program prioritas dan pelayanan publik yang lebih optimal dalam enam bulan ke depan.
Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Kawal Reformasi Pajak, Tindak Rokok Ilegal, dan Perkuat UMKM
Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi sistem perpajakan melalui implementasi Coretax dan kebijakan pemungutan PPN oleh instansi pemerintah atas transaksi dengan pengusaha non-PKP.
Edukasi kepada wajib pajak baru serta integrasi NPWP dalam Program MBG menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penerimaan negara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di sektor kepabeanan dan fiskal daerah, isu penghentian pembelian tembakau oleh pabrikan di Temanggung mendorong petani menjual hasilnya ke produsen rokok ilegal.
Hal ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal. DJBC bersama stakeholder terkait merespons dengan edukasi, pengawasan, dan koordinasi lintas instansi untuk menjaga ekosistem industri hasil tembakau yang legal dan sehat. Dari sisi pelaksanaan anggaran, pembukaan blokir anggaran akibat efisiensi yang telah dilakukan sejak akhir Maret memberikan ruang akselerasi belanja K/L di Jawa Tengah. Kemenkeu mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan fleksibilitas dana oleh BLU secara optimal.
Pemerintah terus mendukung penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Meski realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) secara tahunan menunjukkan kontraksi, namun peluang pemulihan dan akselerasi pembiayaan UMKM masih sangat terbuka lebar. Hingga akhir Juni 2025, penyaluran KUR di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp22,18 triliun sementara Umi mencapai Rp489,71 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan tetap berjalan dan memberikan fondasi yang kuat untuk mendorong peningkatan kembali di paruh kedua tahun 2025, seiring perbaikan daya beli masyarakat dan penguatan sinergi antara lembaga penyalur serta pemerintah daerah.
- 21 kali dilihat