Kinerja APBN Dorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

Bandung, 21 Maret 2025 

Kinerja Makrofiskal 2025 

  1. Memasuki awal triwulan I-2025, perkembangan perekonomian dan pasar keuangan terus dipantau dan diantisipasi seiring berlanjutnya downside risk dan dinamika eksternal. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. 

  1. Ekonomi Jawa Barat menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global, dengan tumbuh positif sebesar 5,02 persen (yoy). Hal itu didukung oleh Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor tertinggi. 

  1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jawa Barat di bulan Februari 2025 sebesar 105,95 dan mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (yoy). Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Subang sebesar 1,04 persen dengan IHK sebesar 107,38 sedangkan inflasi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 0,78 persen dengan IHK sebesar 106,58. Penyumbang utama deflasi yoy diantaranya  daging ayam ras, tomat, beras, cabai merah, tarif listrik. 

  1. Neraca Perdagangan Jawa Barat Januari 2025 (yoy) mengalami Surplus di angka USD 1,94 Miliar, dengan nilai ekspor mencapai USD 3,02 M, sementara Impor sebesar USD 1,08 Miliar. 

  1. Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2025 turun menjadi 113,53 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61. 

  1. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat sampai dengan 28 Februari 2025 mencatatkan Total Pendapatan Rp21,60 Triliun (13,32 persen target) dengan Total Belanja Rp18,10 Triliun (15,46 persen pagu), sehingga menghasilkan Surplus regional sebesar Rp3,49 Triliun. 

Pendapatan Negara  

  1. Total Realisasi Pendapatan hingga akhir bulan Februari 2025 mencapai Rp21,60 Triliun terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp20,34 Triliun (12,97 persen) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,25 Triliun (23,41 persen). 
     
  2. Penerimaan Pajak s.d. Februari 2025 mencapai Rp14,29 Triliun (11,32%) dari Target Penerimaan Pajak. Jenis pajak PPN dan PPnBM dengan kontribusi terbesar mengalami pertumbuhan sebesar 10,24 persen (Rp675,2 Miliar). 
     
  3. Dari sisi Penerimaan Per Sektor Pajak, Penerimaan Neto Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 10,44 persen. Sektor ini cukup dominan dengan memberikan kontribusi sebesar 40,24 persen. Penerimaan Neto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen dengan kontribusi sebesar 22,92 persen. Penerimaan Neto Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 51,09 persen dengan kontribusi sebesar 6,27 persen. Penerimaan Neto Sektor Konstruksi tumbuh 40,66 persen dengan memberikan kontribusi sebesar 5,98 persen. Penerimaan Neto Sektor Real Estat mengalami pertumbuhan sebesar 52,26 persen dengan kontribusi sebesar 5,18 persen. 
     
  4. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Jawa Barat s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp6,05 Triliun (19,77 persen target APBN) atau tumbuh 0,07 persen. Penerimaan Bea masuk sebesar Rp89,36 Miliar dan Penerimaan Cukai sebesar Rp5,96 Triliun. 

Belanja Negara Tumbuh Kuat  

  1. Total Realisasi Belanja Negara sampai dengan 28 Februari 2025 sebesar Rp18,10 Triliun atau 15,46 persen dari pagu, terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3,37 Triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp14,74 Triliun. 

  1. Berdasarkan Inpres No.1/2025, efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dilaksanakan dengan dasar bahwa anggaran harus digunakan secara efisien, sehingga dapat digunakan untuk belanja yang betul-betul prioritas. Efisiensi Anggaran dicapai dengan “menyisir” berbagai belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial dan peringatan, dll.  Dilaksanakan untuk seluruh K/L. Pencadangan TKD dan Efisiensi APBD untuk prioritas nasional. 

  1. Efisiensi di wilayah Jawa Barat terdiri dari efisiensi belanja K/L sebesar Rp7,49 Triliun dan Efisiensi TKD Rp1,26 Triliun. Efisiensi anggaran tidak menyentuh: (a) belanja pegawai, (b) layanan pegawai (operasional dasar prioritas), dan (c) layanan publik/bantuan sosial. 

  1. Realisasi BPP s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp5,95 Triliun atau 8,38 persen APBN terdiri dari belanja K/L sebesar Rp3,37 Triliun dan belanja Non K/L Rp2,58 Triliun. Pembayaran Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap dibayarkan Bantuan Sosial (a.l. PBI JKN, PKH, Kartu sembako dll) tetap disalurkan sesuai jadwal. Realisasi Belanja NonK/L didukung pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal. 

  1. Realisasi Belanja Bansos sebesar Rp16,23 Miliar antara lain digunakan untuk KIP Kuliah Rp16,1 Miliar, Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah Rp15,97 juta, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan dan Penyandang Disabilitas Rp107,27 juta. 

  1. Anggaran Pendidikan APBN 2025  telah realisasi sebesar Rp0,13 Triliun (0,43 persen) yang digunakan untuk 1.133 Lembaga Pesantren Penerima Bantuan Opersioanl Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 229.868 siswa madrasah, Bantuan Operasional PTN (BOPTN) untuk 2 lembaga, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI Non PNS untuk 15.280 guru,dan 192 Siswa SD/ TK Penerima PIP. 

  1. Anggaran Perlinsos dalam APBN 2025 dialokasikan dengan melanjutkan program PKH, Kartu Sembako, Subsidi, YAPI, BLT Dana Desa, dll. Hingga saat ini telah disalurkan PKH untuk 1,66 juta KPM, Program Kartu Sembako untuk 3,64 juta KPM, BOSP untuk Rp4,74 Triliun, BLT Desa sebesar Rp1,81 Miliar, BOK Puskesmas sebesar Rp619,52 Miliar. 

  1. Anggaran Kesehatan dalam APBN 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem Kesehatan, Termasuk dukungan untuk: Obat – obatan dan BMHP (LR) 50 paket, Renovasi Gedung Layanan 113 unit, Fasyankes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sesuai dengan standar pelayanan 5.844 lembaga. 

  1. Anggaran Ketahanan Pangan digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian/perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, dan meningkatkan Nilai Tukar Petani / Nelayan. Dari sisi Produksi, telah tersalurkan Penerima Subsidi Pupuk 1.556.515 orang, Benih ikan tawar 11.351.029 ekor, Benih  Udang 19.908.072 unit, dan Benih Ikan Air Payau 1.014.619 unit. Pada Sarana dan Prasarana telah tersalurkan Sarana Budi Daya Air Tawar 162.369 unit, Sarana perbibitan ternak 5 unit, dan Sarana Laboratorium Standardisasi Perkebunan. Peralalatan/ Mesin digunakan untuk Irigasi Perpompaan (QW) 215 unit dan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW). 

  1. Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat dialokasi anggaran sebesar Rp6,27 Miliar dengan target penerima manfaat: 627 ribu orang (siswa, ibu hamil/menyusui dan balita). Realisasi MBG sebesar Rp5,18 M untuk 517.834 penerima. Terdiri dari Pra SD: 21.473, SD/MI: 206.709, SMP/MTS: 156.955, SMA/MA /SMK: 98.953, Ponpes: 6.541, SLB: 1.151, PKBM : 20.320, Balita: 2.780, Ibu Hamil: 1.829, dan Ibu Menyusui: 1.123. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur Umum yang telah beroperasi dan terkonfirmasi sebanyak 174. 

  1. Realisasi pembayaran THR 2025 di Provinsi Jawa Barat untuk 249.562 orang ASN Pusat/TNI/Polri Rp1,07 Triliun, 549.169 orang Pensiunan: Rp1,57 Triliun, dan ASND. 

  1. Realisasi TKD s.d. Februari 2025 secara tumbuh positif sebesar 6,51 persen atau naik  Rp900,17 Miliar. Didorong pertumbuhan positif hampir semua jenis TKD kecuali DAK Fisik yang belum ada realisasi dan Dana Desa yang terkontraksi 7,3persen (yoy). 

  1. Pemerintah mendorong UMKM melalui pembiayaan Umi dan KUR. Realisasi penyaluran UMi 1 Januari - 28 Februari 2025 sebanyak Rp4,37 Miliar dengan jumlah debitur sebanyak 297 debitur. Realisasi penyaluran KUR 1 Januari – 28 Februari 2025 sebanyak Rp4,86 Triliun dengan jumlah debitur sebanyak 90.727 debitur. 

  1. Sebagai kesimpulan, Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, realisasi Belanja Negara masih on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. 

  • 10 kali dilihat