Pematangsiantar, 29 Oktober 2025 — Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Nofiansyah, bersama para pimpinan vertikal Kementerian Keuangan, yakni Indra Soeparjanto (Kepala Kanwil DJPb), Sugeng Apriyanto (Kepala Kanwil DJBC), Arridel Mindra (Kepala Kanwil DJP Sumut I), dan Anton Budhi Setiawan (Kepala Kanwil DJP Sumut II), memaparkan capaian kinerja APBN di Sumatera Utara yang terus menunjukkan hasil positif. Sinergi antarinstansi keuangan negara ini menjadi bukti nyata pelaksanaan APBN yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara, hingga akhir September 2025 mencapai Rp12,57 triliun. Belanja pegawai menyerap dana sebesar Rp7,92 triliun atau 77,28 persen dari pagu, terutama untuk pembayaran gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13 aparatur negara. Belanja barang mencapai Rp3,81 triliun atau 51,73 persen, dengan penggunaan terbesar pada program infrastruktur konektivitas, kesehatan, pendidikan tinggi, serta penegakan hukum. Belanja bansos mencapai Rp54,93 miliar atau 79,15% sedangkan Belanja modal mencapai 782,5 miliar atau 29,75%.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) mencapai Rp31,95 triliun atau 73,85 persen dari pagu, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (73,98 persen). Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp21,44 triliun, disusul Dana Alokasi Khusus Non-Fisik sebesar Rp5,89 triliun, Dana Desa Rp2,85 triliun, Dana Bagi Hasil Rp1,38 triliun, dan Insentif Fiskal Rp126,89 miliar. Sementara DAK Fisik masih relatif rendah, dengan realisasi Rp250,37 miliar atau 29,39 persen dari pagu.
Dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp15,2 triliun, atau 46,7 persen dari target tahunan Rp32,57 triliun. Capaian ini menunjukkan tren pertumbuhan stabil dengan laju akumulatif meningkat dari bulan ke bulan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat hasil melampaui target dengan total Rp2,59 triliun (113,98 persen dari target).
Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan capaian positif dengan realisasi Rp2,53 triliun (111,02 persen dari target Rp2,28 triliun). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan PNBP Lainnya sebesar Rp1,25 triliun dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,28 triliun, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Dari sektor aset, piutang, dan lelang, PNBP mencapai Rp84,02 miliar (128,91 persen dari target). Komponen terbesar berasal dari PNBP lelang sebesar Rp44,65 miliar, yang meningkat signifikan berkat optimalisasi pelaksanaan lelang aset dan barang rampasan oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di Provinsi Sumatera Utara hingga akhir Triwulan III 2025 menunjukkan hasil yang solid dan terjaga baik. Pertumbuhan ekonomi tetap positif, penyerapan belanja pemerintah dan transfer ke daerah berjalan optimal, sementara penerimaan negara melampaui sebagian besar target. Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN yang sehat, inklusif, dan berkeadilan, dengan manfaat yang semakin dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara.
- 2 kali dilihat