Medan, 30 Maret 2023 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terjaga sangat baik. Perekonomian Sumut stabil dan ekspansif, meskipun harga komoditas masih volatil, namun inflasi masih terjaga.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumatera Utara/Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut Syaiful, menjelaskan sampai dengan 28 Februari 2023, beberapa indikator perekonomian di Sumut seperti perkembangan harga di tingkat konsumen mengalami deflasi sebesar -0,31% month to month (mtm), lebih rendah dibanding nasional yang mengalami inflasi 0,16% (mtm), dipicu beberapa komoditas penyumbang deflasi seperti daging ayam ras, angkutan udara, tomat, cabai rawit, dan ikan dencis.
Inflasi Sumut bulan Februari 2023 tercatat 5,88% year on year (yoy), lebih tinggi dibanding nasional (5,47%), dipicu komoditas penyumbang inflasi seperti bensin, beras, angkutan udara, cabai merah dan rokok kretek filter.
Syaiful menambahkan indikator perekonomian lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Februari 2023 sebagai salah satu indikator mengukur tingkat kemampuan/daya beli petani tumbuh 1,25% dibanding Januari 2022. Namun, angka NTP Sumut (125,34) ini lebih tinggi dari nasional (110,53). Pertumbuhan NTP disebabkan oleh tumbuhnya NTP pada subsektor Tanaman Pangan (2,00%), dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (2,08%). Di sisi lain, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Februari 2023 terkontraksi 0,04% (mtm). NTN Sumut (108,87) berada di atas Nasional (105,74).
“Pendapatan APBN di Sumut sampai dengan akhir Februari 2023 sebesar Rp5,41 triliun, nilai tersebut telah terkumpul 13,96% dari target dan tumbuh 25,59% (yoy), yang terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”, ujar Syaiful.
Kinerja perpajakan di Sumut yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJP Sumut I dan II tercatat sangat baik pada dua bulan pertama di tahun 2023, yakni tumbuh sebesar 45,52% (yoy), dengan perolehan sebesar Rp4,56 triliun atau sebesar 13,59% dari target. Pertumbuhan penerimaan perpajakan didukung pemulihan ekonomi dan implementasi UU HPP. Berdasarkan jenis pajaknya, mayoritas jenis pajak utama mampu tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2022.
Kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas (57,55%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (41,44%). Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (47,64%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (31,62%).
Kinerja penerimaan yang berasal dari bea dan cukai di Sumut terealisasi Rp483,18 miliar (14,47% dari target), terkontraksi 50,66% (yoy) yang dipicu penurunan bea keluar (-73,94% yoy) akibat penurunan signifikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
APBN menjadi instrument paling penting dalam mengelola perekonomian di tengah ketidakpastian geopolitik dan harga komoditas yang masih volatile, Kinerja APBN di Sumut tumbuh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejalan dengan tema APBN 2023 yakni “Optimis dan Tetap Waspada”, perwakilan Kemenkeu Satu Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pemulihan ekonomi Sumut.
“Perwakilan Kemenkeu Satu Sumut memiliki tugas untuk memotret kondisi perekonomian di daerah sehingga dapat menjaga dan meminimalisir fenomena potensi terjadinya guncangan ekonomi yang mungkin terjadi di daerah agar kondisi perekonomian tetap terkendali dan terjaga. Kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023,” tutup Syaiful.
- 21 kali dilihat