Sleman, 28 Februari 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Kemenkeu DIY) bersama Jajaran Unit Eselon I Kemenkeu DIY mengadakan Rapat Asset Liabilites Committee (ALCo) di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) DIY, Jalan Laksda Adisucipto, Kalongan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (Selasa, 27/2).
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta yang menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DIY mengatakan, sampai dengan akhir Januari 2024 belanja APBN DIY sudah mencapai Rp1,8 triliun dan tumbuh 47,92% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) dan Dana Desa hingga 70,34% dibanding tahun sebelumnya.
Agung juga menjelaskan bahwa Belanja Pemerintah Pusat sudah terealisasi sebesar Rp480,06 miliar atau 3,20% dari pagu belanja. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp277,33 miliar atau sekitar 5,77% dari pagu belanja, realisasi belanja barang sebesar Rp149,38 miliar atau sekitar 2,73% dari pagu belanja, dan realisasi belanja modal sebesar Rp53,35 miliar atau sekitar 1,14% dari pagu belanja.
"Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD dan Dana Desa meningkat, di mana sampai dengan 31 Januari 2024 realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai sebesar Rp1,32 triliun atau sekitar 12,59% dari alokasi," ucap Agung.
“Untuk PNBP juga tumbuh positip, dan ini dipengaruhi oleh adanya penerimaan pendapatan BLU khususnya dari pelayanan pendidikan dan pelayanan Kesehatan,” tambahnya.
Turanto, peserta dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta mengatakan bahwa kinerja penerimaan cukai meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerimaan cukai Hasil Tembakau (HT) yang berasal dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran serta pelunasan maju atas Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Kredit yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Februari 2024.
Untuk data penerimaan pajak sampai dengan akhir Januari 2024 sudah mencapai Rp538,08 miliar dan tumbuh positip. Penyebab pertumbuhan capaian penerimaan pajak antara lain adalah adanya pertumbuhan positif sebesar 7,29% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh negatif sebesar 0.14% karena ada penurunan setoran PPh Final, dan untuk Pajak Lainnya ada penurunan pada penjualan Benda Meterai di Kantor Pos yang disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang menurun.
Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) melakukan kegiatan berupa :
- Edukasi Wajib Pajak
- Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- Penegakan Hukum.
Kanwil DJP DIY dan semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerjanya terus melakukan kegiatan edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Kegiatan pelayanan yang berupa konsultasi dan asistensi pelaporan SPT Tahunan sudah mulai dilaksanakan di beberapa Kantor Instansi Pemerintah Pusat dan juga melakukan kegiatan jemput bola SPT Tahunan di berbagai kapanewon dan kemantren (kecamatan). Realisasi Penerimaan SPT Tahunan sampai dengan 31 Januari 2024 adalah 57.987 SPT dan tumbuh positip sebesar 11,7% .
Tabel Data Penerimaan SPT Tahunan sampai dengan 31 Januari 2024
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan DJP dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200
#PajakKuatAPBNSehat
***
Narahubung Media: ___________________________________________________________________________
Ramos Irawadi
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kanwil Ditjen Pajak DIY
0274-4333951
P2humas.yogyakarta@pajak.go.id
- 16 kali dilihat