Bengkulu, 29 Agutus 2023 – Showcase ALCo Regional yang diadakan secara luring sebagai kegiatan pendahuluan sehubungan agenda kunjungan Wakil Menteri Keuangan yang direncanakan pada tanggal 15 September 2023. Showcase ALCo Regional Agustus 2023 dihadiri oleh Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan di Provinsi Bengkulu. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah penyampaian pandangan untuk memperkuat kinerja APBN dan perekonomian yang selaras dengan paparan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu.
Showcase ALCo Regional dihadiri Direktur Sistem Informasi Dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Arif Wibawa, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat Estty Purwadiani Hidayatie, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung Bengkulu Bapak Dudung Rudi Hendratna, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Tri Bowo l serta jajaran pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, di Aula Gedung KPPN Provinsi Bengkulu Jalan Soekarno-Hatta No 1, Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (Selasa, 29/8).
APBN di Provinsi Bengkulu Terealisasi Sebesar Rp 1,72 Triliun, Meningkat 9,7 Persen
Total Pendapatan APBN di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan 31 Juli 2023 telah direalisasikan sebesar Rp 1,72 triliun atau 59,17 persen dari estimasi pendapatan TA 2023 yang sebesar Rp2,9 triliun.
Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya menyampaikan kinerja realisasi pendapatan secara total meningkat 9,7 persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2022.
Pendapatan APBN terdiri dari sektor perpajakan, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1,4 triliun atau 56,49 persen dari target pajak Provinsi Bengkulu TA 2023 yang sebesar Rp2,6 triliun. Jumlah realisasi penerimaan perpajakan sebesar 84,39 persen dari total pendapatan APBN.
“Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi penopang utama penerimaan negara APBN di Provinsi Bengkulu,” kata Bayu.
Kinerja penerimaan perpajakan secara total masih mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2022 walaupun beberapa jenis pajak masih menunjukkan penurunan kinerja.
Beberapa penerimaan PPN dan PPnBM yang turun 10,22 persen (realisasi Rp623,45 miliar); PBB dan BPHTB turun 4.53 persen (realisasi Rp25,31 miliar) serta Pajak Lainnya turun 3,92 persen (realisasi Rp23,03 miliar).
“Penurunan harga jual komoditas-komoditas utama seperti Batu Bara dan produk Sawit baik pada pasar lokal, nasional maupun internasional menjadi penyumbang terbesar penurunan kinerja PPN mengingat komoditas tersebut menjadi sumber utama penerimaan PPN di Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan bea cukai telah direalisasikan sebesar Rp5,82 miliar atau 154,7 persen. Kinerja realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 230 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2022.
Peningkatan kinerja penerimaan bea dan cukai hanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan bea keluar sebesar 233,9 persen. Di sisi lain, penerimaan dari bea masuk turun cukup siginifikan yaitu sebesar 81,5 persen
Peningkatan penerimaan bea keluar mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi khususnya dari ekspor komoditas sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional serta pertumbuhan produk UMKM berorientasi ekspor.
Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp263,22 miliar atau 78,79 persen dari target PNBP. Kinerja realisasi PNBP yang terdiri atas Pendapatan BLU dan PNBP Lainnya sama-sama mengalami peningkatan kinerja dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 masing-masing sebesar 5,9 persen dan 61,8 persen.
Pengelolaan Aset atau Barang Milik Negara (BMN) di wilayah Provinsi Bengkulu ditatausahakan oleh Kantor KPKNL Bengkulu. Total jumlah aset Pemerintah Pusat di Provinsi Bengkulu yang dikelola sebanyak 484,104 unit/NUP dengan total nilai Rp16,63 triliun.
Dari nilai tersebut, Tanah menjadi aset dengan nilai terbesar yaitu Rp8,4 triliun, diikuti 4 besar aset yaitu Gedung & Bangunan senilai Rp2,39 triliun; Bangunan Air senilai Rp2,34 triliun; dan Jalan & Jembatan senilai Rp2,15 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Juli 2023 telah direalisasikan sebesar Rp2,3 triliun atau 50,22 persen dari pagu. Belanja Pegawai menjadi jenis belanja dengan nilai realisasi terbesar yaitu Rp1,08 triliun atau 59,01 persen dari pagu, diikuti oleh Belanja Barang senilai Rp894,9 miliar (37.41 persen); Belanja Modal senilai Rp334,78 miliar (36,77 persen); dan Bantuan Sosial sebesar Rp8,45 miliar (45.33 persen).
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan ke Provinsi Bengkulu s.d 31 Juli 2023 sebesar Rp5,5 triliun atau 54.75 persen dari pagu TKD Tahun 2023. Penyaluran terbesar pada penyaluran DAU sebesar Rp3,6 triliun atau 57,67 persen dari pagu DAU 2023. Kinerja penyaluran TKD masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,2 persen (yoy).
Penerimaan Pajak di Bengkulu Meningkat, Ini Pemicunya
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu mencatat hingga awal Semester 2 tahun 2023 ini, realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 1,72 triliun atau 59,17 persen dari estimasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 2,9 triliun. Kinerja realisasi pendapatan tersebut secara total meningkat 9.7 persen dibandingkan periode yang sama di 2022.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tri Bowo mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Juli 2023 adalah sebesar 56,49% dari target Rp2,575 triliun. Capaian Jenis Pajak Penghasilan Non Migas sebesar 74,60%, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 44,10%, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 38,19% dan Pajak Lainnya sebesar 50,29%.
Dari sektor perpajakan, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1,4 triliun atau 56,49 persen dari target pajak Provinsi Bengkulu tahun 2023 sebesar Rp 2,6 triliun, kemudian berdasarkan total pendapatan APBN, realisasi penerimaan perpajakan tersebut tercatat mencapai 84,39 persen.
“Total pendapatan perpajakan mencapai 84,39 persen menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi penopang utama penerimaan negara di Provinsi Bengkulu,” kata Bayu.
Kinerja penerimaan perpajakan secara total masih mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen dibandingkan periode yang sama di Tahun 2022. Meski begitu beberapa jenis pajak masih menunjukkan penurunan kinerja yaitu PPN dan PPnBM yang turun 10,22 persen, PBB & BPHTB turun 4,53 persen, serta pajak lainnya turun 3,92 persen.
“Penurunan harga jual komoditas-komoditas utama seperti Batu Bara dan produk Sawit baik pada pasar lokal, nasional maupun internasional menjadi penyumbang terbesar penurunan kinerja PPN mengingat komoditas tersebut menjadi sumber utama penerimaan PPN di Provinsi Bengkulu. Cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu penyebab penurunan produksi sawit,” ujar Tri Bowo.
Sementara itu, penerimaan bea cukai telah direalisasikan sebesar Rp 5,82 miliar atau 154,7 persen. Kinerja realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 230 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2022.
Peningkatan kinerja penerimaan bea dan cukai hanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan bea keluar sebesar 233.9 persen. Di sisi lain, penerimaan dari bea masuk turun cukup siginifikan yaitu sebesar 81.5 persen.
“Peningkatan penerimaan bea keluar mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi khususnya dari ekspor komoditas sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi regional serta pertumbuhan produk UMKM berorientasi ekspor,” tutur Estty Purwadiani Hidayatie.
Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 263,22 miliar atau 78,79 persen dari target PNBP. Kinerja realisasi PNBP yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya sama-sama mengalami peningkatan kinerja dibandingkan periode yang
sama di tahun 2022 masing-masing sebesar 5,9 persen dan 61,8 persen.
Dalam akhir showcase ALCo Regional, Andy Prasetya menyatakan bahwa meningkatnya kinerja PNBP mengindikasikan pendapatan dari BLU dan PNBP lainnya ikut meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan pada awal semester 2 Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi salah satu indikator percepatan pertumbuhan fiskal dan ekonomi Regional Bengkulu pada Tahun 2023 ini.
Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu berkomitmen menjaga amanah yang diberikan oleh negara, dengan memperkuat kinerja APBN dan perekonomian serta berkomitmen untuk melawan korupsi dan gratifikasi serta menjaga budaya Integritas.
#PajakKitaUntukKita
#PajakKuatIndonesiaMaju
***
Narahubung Media:
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
0721 - 488251 p2humas.bela@pajak.go.id

- 14 kali dilihat